KPI Sorot Anggota Dewan: Jangan Ingat Rakyat Saat Butuh Suara, Saat Abu Vulkanik Datang Wajib Turun ke Lapangan
INDOVIEWNEWS.COM— Meningkatnya aktivitas Gunung Anak Krakatau (GAK) di Selat Sunda menjadi perhatian Koalisi Peduli Indonesia (KPI). Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan didesak tidak bersikap reaktif dan menunggu kondisi memburuk sebelum mengambil langkah mitigasi.
Ketua Umum KPI Ahmad Fauzi mengatakan, potensi sebaran abu vulkanik ke wilayah masyarakat harus direspons dengan kesiapsiagaan yang terukur, berbasis data serta rekomendasi lembaga yang berwenang.
“Kami meminta pemerintah jangan menunggu sampai masyarakat mengalami dampak yang lebih besar. Keselamatan rakyat harus menjadi prioritas. Kalau aktivitas Gunung Anak Krakatau meningkat, maka kesiapsiagaan pemerintah juga harus meningkat,” ujar Ahmad Fauzi kepada media, Senin (7/9/2026).
KPI secara khusus mengingatkan anggota DPR RI dan DPRD dari daerah pemilihan (dapil) Banten, Lampung, DKI Jakarta, dan Jawa Barat yang berpotensi terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau agar hadir di tengah masyarakat.
Ahmad Fauzi menilai hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat tidak boleh hanya dibangun menjelang pemilu. Menurutnya, ketika masyarakat menghadapi persoalan dan membutuhkan perlindungan, para wakil rakyat dari dapil tersebut juga harus menunjukkan kehadirannya.
“Kami mengingatkan anggota dewan, jangan hanya pada saat butuh suara baru terjun ke masyarakat. Ketika pemilu legislatif datang, masyarakat dicari dan didatangi. Tetapi ketika masyarakat menghadapi persoalan dan membutuhkan perhatian, wakil rakyat justru tidak terlihat. Ini tidak boleh terjadi,” tegas Ahmad Fauzi.
Ia meminta anggota dewan dari dapil terdampak erupsi membuktikan bahwa mereka benar-benar menjadi wakil masyarakat, bukan sekadar wakil kepentingan politik lima tahunan.
“Sekarang bukan waktunya berbicara soal suara. Sekarang waktunya berbicara soal keselamatan dan kebutuhan masyarakat. Turunlah ke lapangan, dengarkan keluhan warga, lihat kondisi mereka dan perjuangkan apa yang memang dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.
Menurut KPI, anggota legislatif memiliki fungsi representasi, pengawasan, dan penganggaran yang dapat digunakan untuk mendorong pemerintah mengambil langkah konkret dalam melindungi masyarakat terdampak.
“Kami meminta anggota dewan tidak hanya melakukan kunjungan seremonial, tetapi membangun koordinasi nyata dengan warga dan pemerintah daerah,” kata Ahmad Fauzi.
Ia menambahkan, kunjungan lapangan harus menghasilkan data mengenai kebutuhan masyarakat yang kemudian dikawal melalui fungsi pengawasan serta koordinasi dengan pemerintah.
“Jika turun ke lapangan hanya untuk foto dan kemudian selesai, itu bukan solusi. Yang kami harapkan adalah keberpihakan nyata. Apa kebutuhan warga, dicatat. Apa persoalannya, dikawal. Apa yang menjadi kewenangan pemerintah, didorong agar segera ditangani,” tegasnya.
KPI mendorong pemerintah bersama anggota legislatif dari dapil terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau untuk segera memperkuat sejumlah langkah, antara lain:
Pemantauan dan penyebaran informasi aktivitas Gunung Anak Krakatau secara cepat dan akurat.
Pendataan masyarakat terdampak serta kebutuhan mereka di lapangan.
Kesiapan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak abu vulkanik sesuai asesmen otoritas kesehatan.
Koordinasi anggota dewan dapil dengan pemerintah daerah, BPBD, tenaga kesehatan, dan masyarakat.
Pengawasan terhadap penanganan dampak erupsi, termasuk memastikan kebijakan dan bantuan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Ahmad Fauzi kembali menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan kehadiran dan tindakan nyata, bukan sekadar janji politik.
“Jangan sampai masyarakat hanya dianggap penting ketika membutuhkan suara mereka. Masyarakat harus dihargai bukan hanya saat pemilu, tetapi setiap saat, terutama ketika mereka menghadapi kesulitan dan ancaman bencana,” tegas Ahmad Fauzi.
KPI, lanjutnya, akan mendorong masyarakat untuk terus mengawasi kinerja pemerintah maupun wakil rakyat dalam penanganan dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau.
“Kami akan melihat siapa yang benar-benar hadir bersama masyarakat dan siapa yang hanya hadir ketika kepentingan politik membutuhkan mereka. Ini momentum bagi wakil rakyat untuk membuktikan keberpihakannya kepada masyarakat,” pungkas Ahmad Fauzi.
KPI menegaskan keselamatan masyarakat tidak boleh menjadi komoditas politik. Ketika rakyat membutuhkan perlindungan, pemerintah dan wakil rakyat harus hadir, bukan menunggu datangnya musim pemilu.
DISCLAIMER : Khusus berita OPINI dalam Rubrik/Kanal OPINI adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya, sehingga setiap berita opini di kanal OPINI sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENULIS. Oleh karenanya INDOVIEWNEWS.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan OPINI, maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada PENULIS OPINI atau dapat dikirimkan kepada redaksi INDOVIEWNEWS.COM melalui email yang tertera dalam box redaksi kami. nantinya redaksi INDOVIEWNEWS.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
