Permainan Politik Menkeu yang Baru, Jejak Jokowi Makin Kuat Di Pemerintahan Prabowo?
INDOVIEWNEWS.COM— Akun media sosial Independen Sumatra mengunggah sebuah tulisan pada 14 September 2026 yang mempertanyakan latar belakang politik di balik pengangkatan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Tulisan tersebut mengangkat rekam jejak Suahasil Nazara yang sebelumnya telah berada di pemerintahan pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Suahasil Nazara naik jadi Menkeu. Jejak Jokowi makin kuat di pemerintahan Prabowo?” demikian judul yang dicantumkan Independen Sumatra dalam unggahannya.
Independen Sumatra menulis bahwa ada fakta yang menurut mereka tidak bisa diabaikan.
“Suahasil Nazara bukan wajah baru di pemerintahan.” ucapnya.
“Pada 2019, ketika Jokowi masih menjadi Presiden, Suahasil diminta langsung menempati posisi Wakil Menteri Keuangan. Saat itu ia merupakan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu.” sambungnya.
Menurut tulisan tersebut, posisi itu membuat Suahasil menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi.
“Artinya, Suahasil adalah bagian dari mesin pemerintahan Jokowi sejak Kabinet Indonesia Maju.” jelasnya.
Independen Sumatra kemudian menyoroti keberlanjutan karier Suahasil setelah pemerintahan berganti.
“Setelah pemerintahan berganti, Suahasil ternyata tetap bertahan.” katanya.
Tulisan itu menyebut Suahasil kembali menjadi Wakil Menteri Keuangan pada Kabinet Merah Putih setelah dilantik pada Oktober 2024. Pada 14 September 2026, menurut unggahan tersebut, Prabowo menaikkan Suahasil menjadi Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.
“Nah, di sinilah pertanyaan politiknya mulai menarik wak.” kata dia.
Independen Sumatra kemudian mempertanyakan apakah pengangkatan tersebut semata-mata didasarkan pada kompetensi atau juga memiliki pertimbangan politik.
“Apakah ini murni soal kompetensi? Atau ada kalkulasi politik yang jauh lebih besar?” tanyanya.
Menurut tulisan itu, pertanyaan tersebut muncul karena Suahasil sebelumnya dibesarkan dalam pemerintahan Jokowi dan kini memperoleh posisi strategis dalam pemerintahan Prabowo.
“Sebab orang yang dibesarkan dalam pemerintahan Jokowi kini mendapatkan posisi yang sangat strategis di pemerintahan Prabowo.” lanjutnya.
Tulisan tersebut juga menekankan strategisnya posisi Menteri Keuangan.
“MENKEU BUKAN JABATAN BIASA.” jelasnya.
Independen Sumatra menyebut Menteri Keuangan memiliki kendali atas sejumlah aspek penting pengelolaan keuangan negara.
“Di tangan Menkeu ada kendali atas APBN, penerimaan negara, belanja negara, kebijakan fiskal, pembiayaan dan arah pengelolaan keuangan negara.” bebernya.
Karena itu, menurut mereka, siapa pun yang menduduki posisi tersebut memiliki konsekuensi politik dan ekonomi yang besar.
Namun, tulisan tersebut juga memberikan sejumlah batasan terhadap kesimpulan politik yang diajukan.
“Awak tidak mengatakan Suahasil adalah ORANG JOKOWI.” kata dia.
“Awak juga tidak punya bukti untuk mengatakan dia adalah PROKSI GENG SOLO.” sambungnya.
Independen Sumatra menegaskan bahwa yang mereka anggap sebagai fakta adalah rekam jejak Suahasil dalam pemerintahan Jokowi.
“Tapi rekam jejaknya dengan pemerintahan Jokowi adalah fakta.” kata dia.
Selanjutnya, tulisan itu mempertanyakan apakah pengangkatan Suahasil merupakan profesionalisme atau bagian dari desain politik yang lebih besar.
“Maka publik berhak bertanya: APAKAH INI SEKADAR PROFESIONALISME? ATAU ADA DESAIN POLITIK YANG LEBIH BESAR?” tanyanya.
Independen Sumatra juga menyampaikan kemungkinan mengenai adanya upaya mempertahankan pengaruh politik era sebelumnya, tetapi tidak menyatakan hal tersebut sebagai fakta.
“Kalau benar ada kelompok yang sedang berusaha mempertahankan pengaruh politik era lama di dalam pemerintahan baru, maka kursi Menkeu tentu menjadi salah satu titik paling strategis.” tanyanya kembali.
Tulisan itu kemudian kembali memberikan penyangkalan terhadap kesimpulan bahwa Suahasil pasti terlibat dalam skenario tersebut.
“Bukan berarti Suahasil pasti bagian dari skenario tersebut. Belum ada bukti untuk menyimpulkan sejauh itu.” tukasnya.
Dalam konteks tersebut, Independen Sumatra mengatakan politik bukan hanya menyangkut orang yang menduduki jabatan, tetapi juga proses di balik penunjukan dan akses terhadap pusat kekuasaan.
“Tetapi politik tidak hanya berbicara tentang siapa yang duduk di kursi. Politik juga berbicara tentang SIAPA YANG MEMILIH, SIAPA YANG DIPERTAHANKAN, DAN SIAPA YANG MENDAPATKAN AKSES KE PUSAT KEKUASAAN.” terangnya.
Tulisan tersebut kemudian mengajukan dua kemungkinan mengenai arah politik pemerintahan Prabowo.
“APAKAH PRABOWO SEDANG MEMPERKUAT PEMERINTAHANNYA SENDIRI? ATAU TANPA DISADARI, JUSTRU MEMBERI RUANG BAGI JARINGAN KEKUASAAN LAMA UNTUK KEMBALI BEKERJA DARI DALAM?” tanyanya menegasnya
Independen Sumatra menutup tulisannya dengan menekankan bahwa kesimpulan mengenai adanya operasi politik tidak dapat dibuat tanpa bukti.
“Kalau kelak muncul bukti bahwa ada operasi politik untuk melemahkan Prabowo dari dalam, barulah publik bisa menilai apakah semua ini hanya kebetulan… atau memang ada permainan besar di baliknya.” tuturnya.
Tulisan itu diakhiri dengan seruan:
“JANGAN MENUDUH TANPA BUKTI. TAPI JANGAN JUGA BERHENTI BERTANYA.” tandasnya.
Materi tersebut merupakan analisis dan pertanyaan politik yang disampaikan oleh Independen Sumatra, bukan bukti bahwa Suahasil Nazara merupakan “orang Jokowi”, “proksi Geng Solo”, atau terlibat dalam operasi politik untuk melemahkan Prabowo.
Dengan demikian, dugaan mengenai adanya “desain politik” atau “jaringan kekuasaan lama” perlu dibedakan dari fakta mengenai rekam jejak jabatan Suahasil. Tanpa bukti tambahan atau pernyataan dari pihak-pihak yang dituding maupun pihak pemerintah, dugaan tersebut belum dapat dinyatakan sebagai fakta.
Dari sisi pemerintahan Prabowo, pengangkatan seorang pejabat yang telah berpengalaman di Kementerian Keuangan juga dapat dipandang sebagai keputusan berbasis pengalaman dan kompetensi administratif. Karena itu, alasan resmi dan pertimbangan Presiden Prabowo dalam memilih Suahasil Nazara menjadi penting untuk melihat apakah keputusan tersebut terutama merupakan pertimbangan profesional, politik, atau kombinasi keduanya.
DISCLAIMER : Khusus berita OPINI dalam Rubrik/Kanal OPINI adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya, sehingga setiap berita opini di kanal OPINI sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENULIS. Oleh karenanya INDOVIEWNEWS.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan OPINI, maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada PENULIS OPINI atau dapat dikirimkan kepada redaksi INDOVIEWNEWS.COM melalui email yang tertera dalam box redaksi kami. nantinya redaksi INDOVIEWNEWS.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
