81 Tahun Merdeka, Rakyat Makin Terlupa
Oleh: Sobirin Malian
(Dosen FH UAD)
Sudah 81 tahun bendera ini berkibar. Secara teori, negeri ini seharusnya sudah makmur. Kekayaan alam melimpah dari Sabang sampai Merauke, jutaan warga yang cerdas dan pekerja keras. Namun realitas berbicara bahasa yang lain: kekayaan alam yang begitu besar seolah hanya menjadi ilusi yang terlihat dari jauh, namun jarang terasa di dapur rakyat. Ke mana perginya semua itu?
Alam Marah Karena Kita Tak Menghormatinya
Perizinan yang seharusnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan, kini kerap terasa seperti formalitas yang bisa dinegosiasikan. WALHI melaporkan bahwa ekspansi industri ekstraktif — pertambangan dan perkebunan sawit — justru mempercepat kerusakan ekologis, memicu konflik agraria, dan menciptakan ketergantungan ekonomi yang rapuh .
Data bencana semakin mengkhawatirkan:
– Kebakaran hutan dan lahan hampir terjadi setiap tahun. Bahkan di tahun dengan luas terbakar paling kecil pun, tetap mencapai 160 ribu hektare — setara hampir tiga kali luas Jakarta .
– Kenaikan muka laut mengancam wilayah pesisir, menyebabkan banjir rob, erosi pantai, hingga berpotensi menenggelamkan pulau-pulau kecil .
– WALHI melaporkan 76 korporasi di sektor tambang dan sawit yang diduga korupsi pengelolaan SDA, dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp437 triliun — mencakup kerugian finansial sekaligus kerusakan ekologis masif .
– Dalam kasus tambang timah Bangka Belitung saja, kerugian lingkungan diperkirakan mencapai Rp271 triliun.
– Kasus pertambangan ilegal nikel di Pulau Kabaena merusak areal hingga 200 ribu hektar, dengan kerugian lingkungan mencapai Rp2,7 triliun .
Alam mengirimkan peringatan demi peringatan, tapi kita sering hanya menganggapnya musibah semata, tanpa menengok ke belakang: apakah kita yang memancing kemarahannya?
Hukum yang Bukan Lagi Pelindung
Praktik penegakan hukum yang “tebang pilih” sudah menjadi hal yang lumrah. Data World Justice Project menunjukkan skor Indeks Negara Hukum Indonesia justru menurun dari tahun ke tahun, dengan pelemahan di tiga area krusial: pembatasan kekuasaan pemerintah, pemenuhan hak-hak fundamental, dan sistem peradilan pidana .
Transparency International menempatkan Indonesia di peringkat 115 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi, dengan skor 34 dari 100 — menunjukkan masalah korupsi yang serius. Survei Penilaian Integritas KPK 2024 mencatat skor integritas nasional hanya 71,53 dari 100, dengan suap dan gratifikasi masih menjadi bentuk korupsi yang dominan .
Kalau hukum sudah bisa lentur tergantung siapa yang bersalah, kepercayaan publik runtuh. Dan negara yang tak dipercaya rakyatnya, ibarat rumah yang pondasinya sudah rapuh.
Politik yang Lupa Tujuan
Pemilu yang mahal biayanya terasa lebih seperti kompetisi pencitraan daripada kompetisi gagasan. Freedom House mencatat adanya peningkatan jumlah daerah pemilihan dengan kandidat tunggal pada Pilkada 2024 — naik 60% dibanding periode sebelumnya — yang berarti sekitar 24 juta warga hanya memiliki satu pilihan calon kepala daerah .
Komitmen para pejabat setelah terpilih sering kali menguap. Janji-janji di kampanye terlupakan, sementara gaya hidup mewah justru makin terlihat. Padahal, biaya yang dikeluarkan untuk satu putaran pemilu bisa menutup banyak kekurangan anggaran pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di daerah-daerah tertinggal.
Bukan Sekadar Mengeluh, Tapi Mengubah
Menulis semua ini bukan berarti kita tidak mencintai negeri ini. Justru karena kita mencintainya, kita tidak boleh diam saja. Kekayaan alam dan potensi manusia yang besar bukan jaminan kesejahteraan, kalau tata kelolanya masih buruk.
Kita butuh perubahan yang nyata, bukan sekadar retorika:
– Di bidang lingkungan: Perizinan harus transparan dan diawasi publik. Siapa pun yang merusak alam harus bertanggung jawab, tanpa pandang bulu. Kesejahteraan tidak boleh dibayar dengan kerusakan yang ditanggung anak cucu.
– Di bidang hukum: Penegakan hukum harus kembali ke prinsip keadilan — adil untuk siapa saja, tanpa memandang status, kekayaan, atau kekuasaan. Hukum tidak boleh menjadi alat pemuas kepentingan kelompok tertentu.
– Di bidang politik: Kita butuh politisi yang berani berkomitmen pada rakyat, bukan pada kekuasaan. Pemilu harus menjadi sarana memilih pemimpin yang berkualitas, bukan yang paling pandai bicara manis. Dan yang sudah terpilih, harus diawasi, dievaluasi, dan diganti jika tidak menepati janji.
Penutup: Negeri Ini Milik Kita Semua
81 tahun merdeka sudah cukup lama untuk belajar. Kekayaan alam kita masih ada, dan potensi rakyat kita tak pernah berkurang. Yang perlu diperbaiki adalah cara kita mengelola semuanya. Negara ini bukan milik segelintir orang yang duduk di kursi kekuasaan. Negara ini milik kita semua — rakyat yang bekerja, yang berharap, dan yang ingin hidup bermartabat.
Mari kita berhenti memperlakukan negeri ini seperti mainan. Mari kita mulai memperlakukannya seperti rumah yang kita tinggali bersama: dijaga, dirawat, dan dibangun dengan kejujuran. Kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
Karena merdeka bukan hanya soal lepas dari penjajah. Merdeka adalah saat kita bisa hidup adil, makmur, dan berdaulat di tanah sendiri.
DISCLAIMER : Khusus berita OPINI dalam Rubrik/Kanal OPINI adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya, sehingga setiap berita opini di kanal OPINI sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENULIS. Oleh karenanya INDOVIEWNEWS.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan OPINI, maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada PENULIS OPINI atau dapat dikirimkan kepada redaksi INDOVIEWNEWS.COM melalui email yang tertera dalam box redaksi kami. nantinya redaksi INDOVIEWNEWS.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
