DARI PERCEPATAN KEKUASAAN KE GIBRAN – KDM; KESIAPAN POLITIK ATAU TESTING THE WATER?
Oleh; Syafril Sjofyan
Budi Arie menyampaikan analisis mengenai kemungkinan perubahan/pergantian kekuasaan lebih cepat dari 2029. Video tersebut menjadi viral karena ia menyampaikannya ketika berada bersama Jokowi. Yang membuat isu ini serius konteksnya bukan sekadar ucapan seorang individu.
Karena Budi Arie adalah Ketua Umum Projo, merupakan relawan Jokowi garis keras dan dia figur yang sangat dekat dengan jaringan politik Jokowi. Pernah diangkat jadi Menteri era Jokowi diteruskan oleh era Presiden Prabowo, kemudian “diberhentikan” diduga terlibat menlindungi jaringan judol. Karena itu, ucapan tentang “percepatan” secara alamiah menimbulkan pertanyaan apakah itu sekadar analisis pribadi, atau mencerminkan pembicaraan politik yang lebih luas.
Mengapa isu “percepatan pergantian kekuasaan sebelum 2029” muncul dari lingkaran politik yang sangat dekat dengan Jokowi, disampaikan oleh Budi Arie, justru ketika Prabowo-Gibran sedang menjalankan pemerintahan?
Apakah “percepatan” yang dimaksud hanya prediksi politik, atau sebenarnya terdapat skenario politik tertentu apabila terjadi krisis pemerintahan yang memungkinkan pergantian Presiden sebelum 2029? Jika benar ada skenario pergantian kekuasaan sebelum 2029, siapa yang diproyeksikan menjadi penerusnya? Apakah Gibran?
Kalau dibedah secara politik, video Budi Arie itu memang layak diperlakukan sebagai sinyal politik yang serius. Yang menarik justru bukan hanya isi ucapan Budi Arie, tetapi timing, lokasi, aktor yang hadir, dan kemudian munculnya klarifikasi. Titik paling problematis “percepatan” disebut di depan Jokowi. Budi Arie berbicara mengenai kemungkinan dinamika/perubahan politik yang terjadi lebih cepat daripada Pemilu 2029, sementara Jokowi terlihat berada di dekatnya.
Mengapa istilah “percepatan” sangat sensitif? Karena konteksnya adalah pemerintahan Prabowo–Gibran. Dalam komunikasi politik, kadang sebuah wacana dilempar terlebih dahulu oleh figur yang relatif lebih mudah dikorbankan. Jika respons publik positif wacana dapat dikembangkan. Jika respons negatif tinggal mengatakan “itu hanya pendapat pribadi.” Pola seperti ini secara teori politik dikenal sebagai trial balloon atau testing the waters.
Karena Budi Arie adalah figur penting dalam Projo serta dikenal dekat dengan lingkaran Jokowi, ucapan tersebut otomatis memiliki bobot politik lebih besar daripada komentar pengamat biasa. Sehingga dia dipakai melakukan tugas tersebut.
Secara konstitusional, kalau Presiden berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya, Wakil Presiden mempunyai posisi sangat berbeda dibandingkan kandidat politik biasa. Artinya, apabila seseorang sedang membicarakan perubahan kekuasaan sebelum 2029, maka Gibran secara struktural merupakan figur yang otomatis menjadi pusat pembicaraan.
Jika terjadi kekosongan jabatan Presiden misalnya Presiden “mundur” dipaksa/ sukarela. Mekanisme konstitusional berjalan. Wakil Presiden mengambil posisi Presiden sesuai ketentuan UUD.
Ini adalah perubahan kekuasaan yang jauh lebih serius. Karena itu, istilah “percepatan” harus dijelaskan percepatan apa? percepatan Pemilu? percepatan pergantian pemerintahan? percepatan pencalonan Gibran? atau percepatan pergantian Presiden? Tanpa jawaban atas pertanyaan itu, publik memang berhak curiga.
Siapa yang memperoleh keuntungan dari wacana “percepatan”. Gibran memperoleh keuntungan politik paling besar karena ia adalah Wakil Presiden. Jokowi juga berpotensi memperoleh keuntungan politik jika figur yang naik adalah putranya, karena pengaruh politik keluarga tetap memiliki kanal kekuasaan. Projo dan jaringan politik Jokowi juga mempunyai kepentingan mempertahankan relevansi setelah Jokowi tidak lagi menjadi Presiden.
Sedangkan Prabowo jelas tidak memperoleh keuntungan langsung dari wacana bahwa pemerintahannya mungkin berakhir sebelum 2029. Hipotesis yang menurut saya paling rasional adanya operasi terorganisir untuk menjatuhkan Prabowo memang belum terbukti, ini merupakan tugas aparat keamanan negara yang harus menyelidiki, sebelum nasi jadi bubur.
Hipotesis yang jauh lebih berbahaya adalah “operasi kondisi” bukan merencanakan ganti Prabowo saja. Tetapi menciptakan kondisi politik krisis ekonomi, ketidakpuasan publik, konflik elite, delegitimasi pemerintah, tekanan politik kemudian terjadi perubahan konfigurasi kekuasaan.
Dalam skenario seperti itu, tidak perlu ada satu dokumen bernama “Operasi Ganti Prabowo”. Tapi yang diperlukan adalah sejumlah aktor yang mempunyai kepentingan sama, bergerak masing-masing, kemudian momentum politik menyatukan mereka. Kemudian memboncengi aksi-aksi ketidak puasan masyarakat terhadap pemerintah.
Ada “bom politik” yang harus diperhatikan, kalau wacana “percepatan” mulai muncul berkali-kali dari berbagai aktor yang berbeda, maka statusnya berubah. Organisasi politik mulai membicarakan agenda. Elite partai mulai mengatur posisi bermanuver. Institusi negara mulai terlibat dalam krisis konstitusional.
Video Budi Arie belum membuktikan adanya operasi politik untuk mengganti Prabowo dengan Gibran. Tetapi video tersebut cukup serius untuk diperlakukan sebagai “sinyal politik” yang harus diperiksa, bukan sekadar gosip media sosial. Jika memang ada skenario perubahan kekuasaan sebelum 2029, siapa yang dipersiapkan untuk mengambil alih?
Bahwa ada video lanjutan yang viral, memperlihatkan Farhat Abbas mengusulkan nama pasangan Gibran – Dedi Mulyadi (KDM) dalam forum konsolidasi yang juga dihadiri Jokowi tersebut. Rekaman video Budi Arie menyatakan “percepatan” peserta menjawab “siap”, kemudian Farhat Abbas membicarakan pasangan Gibran – KDM, Jokowi tetap berada dalam forum. Ini menciptakan rantai narasi politik, kita sedang melihat dua pernyataan individual yang kebetulan terjadi dalam satu forum, untuk sebuah konfigurasi politik baru.
Jokowi hadir dalam forum tersebut ketika Budi Arie menyampaikan analisis mengenai kemungkinan “percepatan”, dan Farhat Abbas kemudian mengusulkan Gibran–KDM. Jokowi diam tidak memberikan respons, Budi Arie bahkan mengatakan bahwa ia sebelumnya “bisik” kepada Jokowi mengenai instingnya bahwa situasi dapat bergerak lebih cepat dari 2029. Ia kemudian mengajak peserta memikirkan skenario alternatif jika terjadi “percepatan sejarah”.
Menariknya Farhat Abbas kemudian memasukkan nama KDM. KDM sebgai gubernur Jabar sekarang memiliki basis politik yang berbeda dengan Gibran. Ia juga memiliki popularitas dan basis elektoral kuat di Jawa Barat. Karena itu, pasangan Gibran – KDM secara kalkulasi politik mempunyai logika Jawa Tengah/ Jawa Timur ditambah Jawa Barat , jaringan Jokowi dan popularitas KDM.
Dalam sebuah forum konsolidasi yang dihadiri/ dipimpin oleh Jokowi, muncul dua wacana mengenai kemungkinan “percepatan sejarah” sebelum 2029, dan kedua mengenai pasangan Gibran–KDM. Jokowi tidak terlihat memberikan penolakan terbuka terhadap wacana tersebut. Apakah diamnya merupakan sikap netral, kehati-hatian politik, atau bentuk pembiaran terhadap proses penjajakan politik?
Itu perlu dijelaskan oleh Jokowi sendiri. Karena aneh saja, dua wacana tersebut bertolak belakang dengan sikapnya jauh sebelumnya Jokowi berulang kali menyampaikan bahwa Prabowo – Gibran dua periode. Semestinya dia bereaksi terhadap dua wacana yang disampaikan Budi Arie dan Farhat Abas tersebut.
Sebagai pemerhati saya melihat forum konsolidasi tersebut sedang melakukan penjajakan politik bukan hanya bagaimana menghadapi kemungkinan perubahan kekuasaan sebelum 2029, tetapi sekaligus siapa konfigurasi kekuasaan yang akan disiapkan setelahnya. Jokowi hadir, mendengar, dan tidak terlihat memberikan penolakan terbuka terhadap dua wacana politik yang sensitive kemungkinan ‘percepatan’ sebelum 2029 dan usulan Gibran–KDM untuk 2029 itu fakta.
Saya justru melihat hipotesis klarifikasi Budi Arie bahwa itu analisis pribadinya tidak otomatis menutup pertanyaan politik tersebut. Ia justru membuat pertanyaan berikutnya semakin penting kalau benar pribadi, mengapa dibicarakan dalam forum konsolidasi yang dihadiri Jokowi? Jika dilihat secara historis ini merupakan nafsu kekuasaan Jokowi yang waktu dia masih berkuasa ingin 3 periode, kemudian tetap berpolitik dengan kampanye dini PSI ke berbagai daerah, walaupun melanggar ketentuan KPU tentang jadwal kampanye. Demi tetap membangun dinasti politiknya.
Bandung, 29 Agustus 2026
*) Pemerhati Kebijakan Publik, Aktivis Pergerakan 77-78
DISCLAIMER : Khusus berita OPINI dalam Rubrik/Kanal OPINI adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya, sehingga setiap berita opini di kanal OPINI sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENULIS. Oleh karenanya INDOVIEWNEWS.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan OPINI, maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada PENULIS OPINI atau dapat dikirimkan kepada redaksi INDOVIEWNEWS.COM melalui email yang tertera dalam box redaksi kami. nantinya redaksi INDOVIEWNEWS.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
