Laskar Cinta Jokowi: Kondisi Politik Tak Memungkinkan Prabowo Berkuasa sampai 2029
INDOVIEWSNEWS.COM– Koordinator Laskar Cinta Jokowi (LCJ) Suhandono Baskoro menilai kondisi politik nasional saat ini tidak memungkinkan Presiden Prabowo Subianto mempertahankan kekuasaannya hingga 2029.
Menurut Suhandono, penilaian tersebut terlihat dari menurunnya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo serta perubahan peta elektabilitas sejumlah tokoh politik menuju Pemilu 2029.
“Kondisi politik sekarang tidak memungkinkan Prabowo berkuasa sampai 2029. Elektabilitas Prabowo makin turun,” kata Suhandono dalam pernyataan kepada wartawan, Selasa (25/8/2026).
Ia membandingkan situasi pemerintahan Prabowo dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo pada dua tahun pertama periode pertamanya. Menurut dia, ketika Jokowi memasuki tahun kedua pemerintahan, tingkat kepuasan publik relatif tinggi dan memberikan modal politik yang kuat.
Data survei memang menunjukkan tingkat kepuasan terhadap Jokowi pada 2016 berada di kisaran 66-69 persen. Survei CSIS pada Agustus 2016 mencatat kepuasan terhadap kinerja Jokowi sebesar 66,5 persen, naik dari 50,6 persen pada tahun sebelumnya. Sementara survei SMRC pada Oktober 2016 mencatat 69 persen masyarakat puas terhadap kinerja Jokowi.
“Dibandingkan dua tahun Jokowi berkuasa periode pertama sangat jauh. Dua tahun Jokowi berkuasa, kepuasan rakyat sangat tinggi,” ujar Suhandono.
Sorotan terhadap posisi politik Prabowo juga diperkuat sejumlah hasil survei terbaru.
Survei SMRC yang dilakukan pada 5-19 Juli 2026 dan dirilis pada akhir Juli menunjukkan elektabilitas Prabowo mengalami penurunan tajam. Dalam simulasi semi-terbuka dengan 20 nama, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berada di posisi teratas dengan 35 persen, sedangkan Prabowo memperoleh 14,5 persen dan Anies Baswedan 8,2 persen.
Dalam simulasi head-to-head, Dedi Mulyadi bahkan unggul 59 persen berbanding 28,3 persen untuk Prabowo.
Penurunan juga terlihat pada tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden. Survei SMRC mencatat approval rating Prabowo sebesar 51,1 persen pada Juli 2026, turun dari 81,2 persen pada November 2025. Sebaliknya, proporsi responden yang kurang atau tidak puas meningkat menjadi 46,9 persen dari sebelumnya 16 persen.
Namun, kondisi tersebut belum berarti Prabowo otomatis kehilangan peluang politik. Survei Indonesia Political Opinion (IPO) periode 27 Juli-3 Agustus 2026 justru menempatkan Prabowo di posisi teratas dalam simulasi terbuka dengan elektabilitas 23,4 persen, hanya unggul tipis atas Dedi Mulyadi yang memperoleh 21,7 persen. Dalam simulasi 10 nama, Dedi Mulyadi berada di posisi pertama dengan 29,5 persen, sedangkan Prabowo 19 persen.
Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa peta politik menuju 2029 masih sangat dinamis. Bahkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon sebelumnya mengingatkan bahwa survei pada dasarnya merupakan gambaran pada satu momentum tertentu dan tidak selalu menggambarkan kondisi politik secara permanen.
Suhandono juga menyinggung munculnya berbagai aksi demonstrasi sebagai salah satu indikator adanya keresahan politik dan sosial di tengah masyarakat.
Ia mencontohkan aksi masyarakat di Kabupaten Pati. Pada 13 Agustus 2026, puluhan massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menggelar demonstrasi di depan Kantor DPRD Kabupaten Pati. Massa antara lain mendesak pengesahan UU Perampasan Aset dan meminta hukuman berat bagi koruptor.
Selain aksi masyarakat, dinamika politik nasional juga diwarnai berbagai kritik dan demonstrasi mahasiswa di sejumlah daerah.
Bagi LCJ, rangkaian aksi tersebut tidak bisa semata-mata dilihat sebagai peristiwa terpisah. Suhandono menilai akumulasi persoalan ekonomi, politik, penegakan hukum, serta keresahan publik dapat memengaruhi stabilitas pemerintahan.
“Belum lagi demo di berbagai daerah. Ada demo masyarakat Pati, demo mahasiswa. Ini menunjukkan ada persoalan yang harus menjadi perhatian serius pemerintah,” katanya.
Meski demikian, data survei menunjukkan Prabowo belum kehilangan seluruh modal politiknya.
Survei Poltracking yang dirilis Juni 2026, misalnya, mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran sebesar 74,2 persen dan tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan sebesar 72,2 persen.
Artinya, terdapat perbedaan signifikan antara sejumlah lembaga survei dalam mengukur tingkat kepuasan publik. Karena itu, klaim bahwa Prabowo pasti tidak akan berkuasa sampai 2029 masih merupakan prediksi atau penilaian politik, bukan fakta yang sudah dapat dipastikan.
Namun Suhandono melihat tren penurunan dukungan tersebut sebagai peringatan serius bagi pemerintahan Prabowo.
Menurut dia, jika pemerintah tidak mampu membalikkan tren kepuasan publik dan menyelesaikan persoalan ekonomi maupun politik yang berkembang, tekanan politik terhadap pemerintahan akan semakin besar.
Dengan waktu menuju Pemilu 2029 yang masih cukup panjang, peta kekuatan politik masih sangat mungkin berubah. Prabowo masih memiliki posisi sebagai presiden sekaligus Ketua Umum Gerindra, tetapi hasil survei terbaru menunjukkan persaingan menuju 2029 mulai semakin terbuka.
Bagi LCJ, kondisi tersebut menjadi alasan untuk menyebut bahwa keberlangsungan kekuasaan hingga 2029 tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang otomatis.
“Kalau tren politik seperti sekarang terus berlangsung, bukan tidak mungkin terjadi perubahan besar sebelum 2029,” ujar Suhandono.
