spot_img
spot_img
Minggu, September 13, 2026
BerandaOpiniPARADOKS BANTEN : 5 PR GUBERNUR BANTEN

PARADOKS BANTEN : 5 PR GUBERNUR BANTEN

spot_img

PARADOKS BANTEN : 5 PR GUBERNUR BANTEN

Oleh: Kurtubi
Tokoh Masyarakat Tangerang

Banten dikenal luas sebagai gerbang investasi dan daerah industri yang tumbuh pesat. Namun di balik citra gemerlap itu, ada realita yang terasa makin kontras dan menyakitkan: angka pengangguran masih tinggi, kemiskinan belum turun signifikan, banyak pekerja digaji di bawah standar, kesenjangan wilayah masih lebar, serta kerusakan lingkungan akibat pembangunan liar makin terlihat nyata. Inilah lima luka terbuka yang menuntut perhatian serius dan langkah tegas dari Pemerintah Provinsi Banten saat ini.

1. PENGANGGURAN TINGGI DI TENGAH DAERAH INDUSTRI: PARADOKS YANG TIDAK MASUK AKAL

Banten menyerap investasi besar, pabrik dan kawasan industri terus bermunculan tetapi rakyatnya justru makin sulit mendapat pekerjaan. Ini adalah paradoks yang mengkhawatirkan. Mengapa bisa terjadi?

Pertama, sektor industri yang masuk lebih banyak membutuhkan modal dan mesin, bukan tenaga kerja dalam jumlah besar. Sementara itu, kewajiban merekrut tenaga kerja lokal lemah pengawasannya. Kedua, terjadi kesenjangan keterampilan: banyak anak muda Banten tidak siap dengan keahlian yang dibutuhkan perusahaan. Pelatihan kerja ada, tetapi belum terarah dan belum terhubung langsung dengan kebutuhan dunia usaha. Ketiga, rekrutmen tidak transparan: posisi strategis sering kali diisi dari luar daerah, sementara warga lokal hanya diposisikan sebagai tenaga kasar yang mudah dipecat kapan saja.

Intinya: Banten tumbuh, tapi rakyatnya tidak ikut tumbuh bersama pertumbuhan itu.

2. KEMISKINAN: TETAP MENGGELAYUT DI TENGAH KEKAYAAN INVESTASI

BACA JUGA :  Tajuk Rencana: Vonis Algoritma yang Menguji Taring Perpres 27/2026 di Tengah Amburadulnya Sistem Rating Ojol

Bukan rahasia lagi: pertumbuhan ekonomi Banten belum terasa sampai ke tingkat rumah tangga. Angka kemiskinan masih menempel, terutama di wilayah pedesaan dan Banten Selatan. Ini menandakan bahwa model pembangunan kita lebih mementingkan kehadiran modal besar daripada kesejahteraan rakyat setempat. Program penanggulangan kemiskinan masih bersifat sementara dan berbasis bantuan, bukan berbasis penciptaan peluang ekonomi yang berkelanjutan. Belum ada kebijakan yang mewajibkan investasi besar memberikan dampak ekonomi langsung ke masyarakat sekitar, seperti kemitraan UMKM, penyerapan tenaga kerja lokal, dan pengembangan infrastruktur sosial.

Kekayaan yang dihasilkan Banten tidak berputar di Banten. Itulah akar masalahnya.

3. UPAH DI BAWAH UMR: EKSPLOITASI YANG DIABAIKAN

Salah satu dosa terbesar sistem ketenagakerjaan di Banten saat ini adalah fakta bahwa masih banyak pekerja yang menerima upah di bawah UMR. Ini bukan sekadar pelanggaran aturan, ini adalah pencurian terhadap masa depan keluarga pekerja tersebut.

Pengawasan yang lemah membuat perusahaan merasa aman membayar di bawah ketentuan. Pekerja takut menuntut haknya karena takut kehilangan pekerjaan, sementara lapangan kerja lain sulit didapat. Diskriminasi terasa nyata: pekerja kontrak, harian, dan outsourcing paling banyak menjadi korban praktik ini.

Jika upah yang diterima tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak, maka pertumbuhan industri di Banten pada dasarnya dibangun di atas keringat yang dieksploitasi

4. KETIMPANGAN UTARA–SELATAN: SATU PROVINSI, DUA DUNIA YANG BERBEDA

Banten Utara berkilau dengan jalan tol, kawasan industri, dan pusat bisnis. sementara Banten Selatan masih berjuang dengan akses jalan yang buruk, fasilitas dasar yang terbatas, dan peluang ekonomi yang masih minim.

BACA JUGA :  RUU Reforma Agraria: Jangan Cuma Menjadi “Karpet Merah” Seremonial, Tapi Harus Jawab Konflik Yang Menumpuk

Ketimpangan ini bukan terjadi secara alami, ini adalah hasil kebijakan yang selama ini hanya berpusat di satu sisi saja. Anggaran pembangunan belum berkeadilan; infrastruktur dasar di Selatan masih tertinggal jauh. Investasi belum menyebar; belum ada insentif kuat bagi investor untuk membuka pusat kegiatan ekonomi di Banten Selatan. Potensi pariwisata, pertanian, dan kelautan Selatan belum dikelola secara terpadu dan berkelanjutan.

Banten tidak akan pernah sejahtera seutuhnya jika satu kaki lebih panjang dari kaki lainnya. Pembangunan tidak boleh membiarkan sebagian wilayah tertinggal.

5. PEMBANGUNAN ILEGAL: KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG DIWARISKAN KE GENERASI DEPAN

Di tengah kejar-kejaran mengejar pertumbuhan ekonomi, pengawasan lingkungan sering kali dikorbankan. Pembangunan liar, perumahan tanpa izin, penggalian material tanpa kelayakan lingkungan,  merajalela di banyak titik Banten.

Akibatnya sudah mulai terlihat: banjir makin sering terjadi karena hilangnya kawasan resapan air, sungai-sungai tercemar limbah dan kerusakan fisik.

Pembangunan yang menghancurkan lingkungannya sendiri bukan kemajuan, itu adalah pencurian hak anak cucu kita di masa depan.

LIMA MASALAH, SATU PANGKAL PENYEBAB

Kelima masalah besar di atas, pengangguran, kemiskinan, upah rendah, ketimpangan wilayah, dan kerusakan lingkungan, semuanya berakar pada satu hal yang sama: pembangunan yang tidak berpusat pada rakyat.

Gubernur Banten memegang kuncinya. Langkah yang harus diambil tidak bisa lagi setengah-setengah: wajibkan penyerapan tenaga kerja lokal dan awasi pelaksanaannya secara transparan; tegakkan aturan upah minimum tanpa pandang bulu. perusahaan yang melanggar harus diberi sanksi nyata; susun rencana pemerataan pembangunan Utara–Selatan dengan alokasi anggaran yang adil dan terukur; tertibkan izin dan penegakan hukum terhadap pembangunan ilegal, lindungi sungai dan kawasan resapan air; serta pastikan setiap investasi besar membawa dampak sosial nyata bagi masyarakat sekitar.

BACA JUGA :  Meneladani Rasulullah SAW: Sang Pelita Rahmat dan Keagungan Akhlak

Bukan tugas yang ringan. Namun rakyat Banten tidak memilih pemimpin sekadar untuk menjaga pintu kantor tetap terbuka, mereka memilih agar nasib mereka berubah. Lima masalah ini tidak boleh lagi menunggu. Waktu berbicara sudah selesai. Saatnya bekerja nyata untuk Banten yang berkeadilan dan berkelanjutan.


DISCLAIMER : Khusus berita OPINI dalam Rubrik/Kanal OPINI adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya, sehingga setiap berita opini di kanal OPINI sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENULIS. Oleh karenanya INDOVIEWNEWS.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan OPINI, maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada PENULIS OPINI atau dapat dikirimkan kepada redaksi INDOVIEWNEWS.COM melalui email yang tertera dalam box redaksi kami. nantinya redaksi INDOVIEWNEWS.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

BACA JUGA :  Kajian Mendalam: 40 Triliun Dolar Utang AS dan Perangkap Dollar yang Menjerat Dunia
spot_img
Must Read
spot_img
Populer
spot_img