Sosiolog: Prabowo Banyak Mendengar dari Para Penjilat yang Melingkarinya
INDOVIEWNEWS.COM– Sosiolog Musni Umar melontarkan kritik keras terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai berbagai persoalan sosial dan ekonomi di Indonesia sulit diselesaikan apabila pemerintah lebih banyak mendengarkan orang-orang di lingkaran kekuasaan yang hanya menyampaikan informasi sesuai kepentingan mereka.
Menurut Musni, Presiden Prabowo perlu lebih banyak berpijak pada realitas yang dihadapi masyarakat, terutama kondisi warga di daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah.
“Presiden nampaknya lebih banyak mendengar penjilat-penjilat itu yang melingkari beliau, tidak berpijak pada realitas,” kata Musni di channel YouTube Forum Keadilan Madilog, Minggu (6/9/2026).
Musni mencontohkan kondisi kawasan pertambangan di Morowali, Sulawesi Tengah. Ia mengaku melihat kapal-kapal yang berjejer untuk mengangkut hasil tambang.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam pengelolaan kekayaan alam Indonesia.
“Artinya apa? Kekayaan alam kita itu dikuras, dibawa keluar,” ujarnya.
Ia juga menyinggung pengalamannya ketika berkunjung ke Papua Barat. Musni mengaku mendapatkan informasi dari masyarakat setempat mengenai aktivitas perusahaan di wilayah tersebut.
Ia menilai masyarakat di sekitar wilayah yang memiliki sumber daya alam justru belum merasakan manfaat yang sebanding dengan kekayaan alam yang dieksploitasi.
“Rakyat enggak dapat apa-apa, inilah Indonesia,” katanya.
Karena itu, Musni mendesak Presiden Prabowo membuat keputusan besar untuk mengubah arah pengelolaan sumber daya alam nasional. Menurut dia, diperlukan langkah yang disebutnya sebagai “big bang” untuk memastikan kekayaan alam lebih banyak dinikmati rakyat Indonesia.
“Big bang-nya Presiden Prabowo itu dia menetapkan kekayaan alam untuk Indonesia, untuk rakyat Indonesia dan itu harus diambil,” tegasnya.
Musni bahkan menyebut opsi nasionalisasi sebagai salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan apabila diperlukan.
“Kalau perlu nasionalisasi. Negara ini kaya raya luar biasa,” ujarnya.
Ia menyinggung berbagai sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, mulai dari nikel, batu bara, emas hingga komoditas pertambangan lainnya. Namun, menurut Musni, persoalannya adalah masih terdapat kesenjangan antara kekayaan sumber daya alam dengan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil tambang.
“Di daerah-daerah tempat tambang itu miskin. Inikah pembangunan yang kita harapkan?” katanya.
Selain persoalan sumber daya alam, Musni juga mengkritik kebijakan utang pemerintah. Ia menilai beban utang yang terus bertambah berpotensi menjadi persoalan bagi generasi mendatang.
Musni mengaitkan kondisi tersebut dengan pemerintahan sebelumnya dan menilai pemerintahan Prabowo juga perlu berhati-hati agar tidak mengulangi pola yang sama.
“Di masa Jokowi kita punya utang yang luar biasa. Prabowo juga melakukan hal yang sama,” ujarnya.
Musni juga menyinggung adanya rencana pembiayaan dari Jepang dan Korea Selatan yang menurutnya akan menambah beban Indonesia di masa depan.
“Presiden Prabowo kan baru-baru ini menyetujui kita berutang Rp5.005 triliun dari Jepang dan Korea Selatan. Itu kan beban yang akan datang,” kata Musni.
Musni menegaskan, Presiden Prabowo perlu memastikan setiap kebijakan ekonomi dan pembangunan benar-benar berpijak pada kepentingan rakyat, bukan sekadar berdasarkan laporan dari orang-orang yang berada di sekitar kekuasaan.
DISCLAIMER : Khusus berita OPINI dalam Rubrik/Kanal OPINI adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya, sehingga setiap berita opini di kanal OPINI sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENULIS. Oleh karenanya INDOVIEWNEWS.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan OPINI, maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada PENULIS OPINI atau dapat dikirimkan kepada redaksi INDOVIEWNEWS.COM melalui email yang tertera dalam box redaksi kami. nantinya redaksi INDOVIEWNEWS.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
