Sutoyo Abadi: Perjuangan Rakyat Papua untuk Merdeka Dinilai Wajar dan Logis
INDOVIEWNEWS.COM— Kekayaan sumber daya alam Papua dan kondisi kesejahteraan masyarakat setempat kembali menjadi sorotan. Pengamat sosial-politik Sutoyo Abadi menilai, perjuangan rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri merupakan hal yang menurutnya wajar dan logis apabila kekayaan alam di wilayah tersebut belum dirasakan secara adil oleh masyarakat.
Dalam keterangannya, Selasa (8/9/2026), Sutoyo mengatakan Papua selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah dengan kekayaan sumber daya alam yang sangat besar.
“Papua sering dijuluki ‘lumbung emas’ Indonesia karena cadangan emasnya sangat besar. Tambang Grasberg di Pegunungan Tengah adalah salah satu tambang emas dan tembaga terbesar di dunia,” kata Sutoyo.
Ia juga menyebut Papua memiliki berbagai sumber daya mineral lainnya, antara lain perak, nikel, batu bara, pasir besi, bauksit, batu gamping, lempung, marmer, granit, dan pasir kuarsa. Selain itu, menurutnya, terdapat potensi migas, terutama di wilayah daratan dan lepas pantai Papua Barat.
Namun, Sutoyo menilai kekayaan alam tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat Papua.
“Rakyat Papua tetap miskin, alam yang kaya-raya belum menjadi potensi kesejahteraan rakyatnya. Bertahun tahun bahkan saat ini Papua sedang dirampok habis-habisan oleh oligarki, konglomerat dan kapitalis hitam,” ujarnya.
Sutoyo selanjutnya menyoroti dugaan keterlibatan kekuatan bisnis dan politik dalam pengelolaan sumber daya alam Papua. Ia menyebut persoalan tersebut sebagai “kekuatan konglomerat busuk kolaborasi dengan politisi di semua lini kekuasaan dan tersambung dengan para cukong dari luar negeri”.
Menurut dia, kelompok-kelompok tersebut disebut mencaplok jutaan hektare tanah dan sumber daya alam Papua tanpa memperhatikan keberadaan masyarakat adat.
“Mereka mencaplok jutaan hektar tanah dan sumber daya alam kekayaan Papua, tidak peduli dikawasan tersebut ada nyawa, darah, dan tanah leluhur orang Papua,” kata Sutoyo.
Menyoroti Tambang Grasberg
Sutoyo juga menyinggung pengelolaan Tambang Grasberg yang selama puluhan tahun dikeruk oleh Freeport-McMoRan dari Amerika Serikat.
“Sumber daya alam di tanah Papua sepertinya Tambang Grasberg, Gunung emas dan tembaga yang selama puluhan tahun dikeruk Freeport-McMoRan dari Amerika, rakyat Papua hanya menyaksikan dengan penderitaan yang mendalam,” ujarnya.
Ia juga mengkritik kebijakan pemerintah terkait kepemilikan saham mayoritas 51 persen lebih melalui BUMN.
“Pemerintah lewat BUMN cuap cuap pegang saham mayoritas 51 persen lebih. Kelihatannya heroik tetapi janji manis 10 persen dari saham itu bakal dikasih murni buat pemerintah daerah dan rakyat Papua, semua omong kosong,” kata Sutoyo.
Soroti Tambang Nikel Raja Ampat
Sutoyo kemudian menyoroti aktivitas pertambangan nikel di kawasan Raja Ampat. Ia menyebut adanya sejumlah perusahaan yang menurutnya menguasai wilayah pertambangan di kawasan tersebut.
“PT Antam milik BUMN menguasai belasan ribu hektar di Pulau Gag. Konglomerat swasta bersaing ketat menguasai tambang nikel di Pulau Kawe lewat perusahaan bernama PT Kawei Sejahtera Mining, hampir enam ribu hektar lahan,” ujarnya.
Ia juga menyebut nama Freddy Numberi, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam konteks yang menurutnya berkaitan dengan proses perizinan.
“Freddy Numberi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan era SBY, dipakai jadi ‘bamper’ untuk mempermudah izin dari Bupati setempat. Untungnya, izin mereka baru aja dicabut karena ngerusak lingkungan parah. Ini jadi bukti nyata menyewa penguasa politik buat ngerampok alam,” kata Sutoyo.
Sutoyo juga menyebut Wanxiang Group dari China dalam kaitannya dengan penguasaan lahan di Pulau Manuran. Ia turut menyebut PT Mulia Raymond Perkasa dan PT Nurham yang menurutnya memperoleh izin menggarap ribuan hektare pulau.
“Bagaimana ceritanya sebuah negara berdaulat bisa ngasih tanah pulau ke perusahaan siluman yang majikan aslinya aja disembunyiin. Ini sangat dahsyat ada negara dalam negara,” ujarnya.
Soroti Penguasaan Hutan
Selain pertambangan, Sutoyo menyoroti aktivitas kehutanan di Papua. Ia menyebut persoalan tersebut sebagai bagian dari apa yang disebutnya “Geng Gergaji Mesin (Penguasa Kayu dan Hutan)”.
“Setelah perut buminya dikeruk, sekarang bagian atasnya, hutannya, dibabat habis dengan Geng Gergaji Mesin (Penguasa Kayu dan Hutan),” katanya.
Sutoyo kemudian mempertanyakan siapa penguasa lahan hutan terbesar di Papua Barat. Ia menyebut Wapoga Group dan mengklaim terdapat izin yang mencapai hampir 800.000 hektare.
“Orang Malaysia diberi ijin menguasai dan menebang pohon seluas itu. Siapa pemilik asli di balik grup ini tetap disembunyikan, pemerintah pura pura tutup mata,” ujarnya.
Ia juga menyebut April Group yang menurutnya memiliki izin tebang hutan lebih dari 100.000 hektare dan bersinggungan dengan wilayah adat Suku Kombei.
“Suku asli yang udah hidup rukun sama alam selama ratusan tahun, tiba-tiba harus berhadapan sama alat berat dan surat izin yang diteken sama penguasa bajingan dari Jakarta,” kata Sutoyo.
Sutoyo juga menyebut nama Peter Gontha melalui Melchor Group dan menyatakan kelompok tersebut menguasai hampir 200.000 hektare lahan atas nama bisnis karbon.
“Politisi campur bisnis di atas tanah konflik,” ujarnya.
Perkebunan dan Food Estate Merauke
Pada sektor perkebunan, Sutoyo menyebut Korindo Group dari Korea Selatan yang menurutnya sebelumnya membabat puluhan ribu hektare hutan untuk perkebunan sawit.
Menurut Sutoyo, aset tersebut kemudian dilepas kepada perusahaan independen bernama TSE Group yang disebutnya menguasai sekitar 60.000 hektare di Merauke dan Boven Digoel. Ia juga menyebut perusahaan Korea lainnya, Posco.
Sutoyo kemudian menyoroti proyek yang disebut sebagai Lumbung Pangan Nasional atau Food Estate di Merauke.
“Proyek ini didukung penuh sama Kementerian Pertahanan dan Pertanian, dijaga oleh tentara, katanya buat ketahanan pangan,” katanya.
Ia mempertanyakan pihak yang menurutnya akan mendapatkan keuntungan dari proyek tersebut.
“Siapa sebenernya yang lagi panen duit di balik proyek militeristik ini. Sayup sayup terdengar dua nama raksasa keluarga Fangiono dan Haji Isam (Jhonlin Group),” ujar Sutoyo.
Sutoyo menyebut keluarga Fangiono melalui grup perusahaannya memperoleh jatah untuk membuat kebun tebu dengan luas lebih dari 500.000 hektare.
“Keluarga Fangiono lewat grup perusahaannya diberi jatah buat bikin kebun tebu. Luasnya lebih dari 500.000 hektar. Setengah juta hektar tanah Papua diserahkan ke satu keluarga konglomerat,” katanya.
Ia juga menyebut target lahan proyek tersebut disebut mencapai satu juta hektare serta mengklaim perusahaan terkait membeli 2.000 unit ekskavator dari China senilai Rp4 triliun.
“Pemerintah mengatakan proyek ini ‘nggak ngitung untung rugi’, yang penting jalan. Ini sinyal mengerikan mereka akan nabrak apa saja, hutan adat, rawa gambut, ruang hidup satwa, hak-hak masyarakat asli, semuanya akan digilas,” ujar Sutoyo.
Ia kemudian mempertanyakan apakah kekuatan bisnis tersebut berpotensi membentuk kekuasaan baru di Papua.
“Apakah kerajaan bisnis akan membuat kerajaan baru di atas tanah Papua yang di backing langsung oleh kekuasaan dengan menjual kedaulatan negara,” katanya.
Soroti Perusahaan Cangkang dan Relasi Politik
Sutoyo juga menguraikan apa yang disebutnya sebagai “trik licik konglomerat hitam” dalam penguasaan lahan.
“Pertama, taktik Perusahaan Siluman Luar Negeri. Banyak raksasa sawit di Papua (kayak perusahaan yang dipegang grup KPN) sahamnya 95 persen dimiliki sama perusahaan cangkang buatan di luar negeri,” ujarnya.
Menurut Sutoyo, penggunaan perusahaan cangkang tersebut bertujuan agar pemilik sebenarnya sulit dilacak, termasuk berkaitan dengan pajak dan apabila terjadi kebakaran.
“Kedua, taktik orang dalam, untuk memuluskan izin mematikan maka terjadilah perselingkuhan sindikat konglomerat dari antara pengusaha / cukong Korea, China, serta Malaysia dengan pejabat terkait. Mereka pesan hukum dan UU ke DPR untuk melegalkan perampasan tanah di Papua,” kata Sutoyo.
Ia menilai kondisi tersebut menyebabkan masyarakat Papua hanya memperoleh dampak negatif dari aktivitas eksploitasi sumber daya alam.
“Menyediakan rakyat Papua cuma dikasih sisa debu dari ban ekskavator limbah beracun dari tambang. Hutan dibabat habis. Kalau mereka protes, mereka bakal distempel sebagai pemberontak atau anti-pembangunan, lalu dihadapkan sama moncong senjata,” ujarnya.
Sutoyo kemudian menggambarkan kondisi tersebut sebagai bentuk penjajahan yang menurutnya masih berlangsung dengan wajah berbeda.
“Penjajahan itu masih hidup subur, hanya berganti wajah semakin ganas punya koneksi ke istana. Perampasan tanah dan SDA di Papua meluas makin sadis, merajalela mengeruk kekayaan alam Papua,” katanya.
Mendorong Papua Menentukan Nasib Sendiri
Di bagian akhir pernyataannya, Sutoyo menyampaikan pandangan bahwa persoalan pengelolaan sumber daya alam dan kondisi masyarakat Papua menjadi alasan yang menurutnya mendasari tuntutan kemerdekaan.
“Untuk menghindari Papua ahirnya punah dan atau rakyat tetap ditekan dalam kemiskinan wajar pilihan dan tuntutan paling rasional adalah Papua merdeka melepaskan diri dari NKRI menentukan nasibnya sendiri demi terbebas dari penjajah monster rakus yang justru di back up rezim yang telah menjual kedaulatan negara,” pungkas Sutoyo.
Seluruh tudingan, penyebutan perusahaan, kelompok usaha, tokoh, serta dugaan penguasaan lahan dan perizinan dalam berita ini merupakan pernyataan dan penilaian
Sutoyo Abadi sebagaimana disampaikan dalam rilisnya. Media tidak memosisikan seluruh tudingan tersebut sebagai fakta yang telah terverifikasi secara independen. Pihak pemerintah, perusahaan, tokoh, maupun pihak lain yang disebut dalam pernyataan tersebut berhak memberikan klarifikasi, tanggapan, atau hak jawab sesuai ketentuan jurnalistik.
DISCLAIMER : Khusus berita OPINI dalam Rubrik/Kanal OPINI adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya, sehingga setiap berita opini di kanal OPINI sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENULIS. Oleh karenanya INDOVIEWNEWS.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan OPINI, maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada PENULIS OPINI atau dapat dikirimkan kepada redaksi INDOVIEWNEWS.COM melalui email yang tertera dalam box redaksi kami. nantinya redaksi INDOVIEWNEWS.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
