Ekonomi Indonesia Lesu, Rakyat Dipaksa Bertahan Hidup
Oleh: Nano Hendi Hartono
Wartawan Senior
Pagi belum terlalu tinggi ketika sejumlah pedagang mulai menggelar dagangannya di pinggir jalan. Ada yang menjajakan gorengan, nasi uduk, kopi, pakaian, hingga berbagai kebutuhan rumah tangga. Mereka datang dengan harapan sederhana: barang dagangan laku, uang masuk, dan kebutuhan keluarga hari itu bisa terpenuhi.
Namun, harapan tidak selalu sejalan dengan kenyataan. Kendaraan berlalu-lalang, orang berjalan silih berganti, tetapi pembeli tak kunjung ramai. Sebagian pedagang duduk menunggu sambil sesekali memandang dagangan yang masih utuh. Ada yang mencoba menawarkan barang kepada orang yang lewat. Ada pula yang hanya bisa menarik napas panjang, menghitung kemungkinan kerugian pada hari itu.
Pemandangan seperti ini semakin mudah dijumpai di berbagai sudut kehidupan masyarakat. Orang berjualan untuk menyambung hidup, tetapi hasilnya belum tentu cukup untuk membiayai kebutuhan sehari-hari. Modal harus kembali, perut harus diisi, anak-anak membutuhkan biaya sekolah, sementara tagihan listrik, air, cicilan, dan kebutuhan rumah tangga terus berjalan.
Di tengah situasi tersebut, pertanyaan besar muncul: benarkah ekonomi Indonesia sedang baik-baik saja ketika begitu banyak rakyat harus berjuang keras hanya untuk mempertahankan kehidupan?
Ketika Dagangan Tidak Lagi Menjamin Kehidupan
Bagi pedagang kecil, ekonomi bukanlah angka yang dibacakan dalam konferensi pers. Ekonomi adalah jumlah piring nasi yang bisa dijual dalam sehari, banyaknya barang yang dibeli pelanggan, serta uang yang tersisa setelah semua kebutuhan dibayarkan.
Seorang pedagang yang biasanya bisa membawa pulang uang untuk kebutuhan keluarga mungkin kini harus menerima kenyataan bahwa dagangannya hanya laku sebagian. Keuntungan yang diperoleh semakin tipis. Bahkan, tidak jarang uang hasil penjualan harus kembali digunakan untuk membeli bahan dagangan esok hari.
Kondisi ini menciptakan lingkaran kesulitan. Pedagang membutuhkan pembeli, tetapi pembeli juga sedang menahan pengeluaran. Ketika daya beli melemah, transaksi di pasar ikut melambat. Warung makan kehilangan pelanggan, pedagang pakaian kesulitan menjual barang, dan pelaku usaha kecil harus memutar otak agar tetap bertahan.
Pada akhirnya, masyarakat kecil saling berhadapan dengan persoalan yang sama. Penjual membutuhkan uang dari pembeli, sementara pembeli membutuhkan pendapatan yang cukup untuk berbelanja.
Bagi keluarga yang memiliki penghasilan tetap, penghematan mungkin masih bisa dilakukan dengan mengurangi belanja atau menunda pembelian barang tertentu. Namun, bagi mereka yang hidup dari pendapatan harian, persoalannya jauh lebih mendasar. Tidak ada kepastian berapa uang yang akan dibawa pulang hari ini, sedangkan kebutuhan tidak pernah menunggu.
Ketika penghasilan terus menurun, tabungan menjadi penyelamat terakhir. Uang yang dikumpulkan selama bertahun-tahun perlahan digunakan untuk membeli beras, membayar kontrakan, membiayai sekolah anak, atau memenuhi kebutuhan kesehatan.
Tabungan yang semestinya menjadi pegangan menghadapi keadaan darurat justru habis untuk menutup kebutuhan rutin. Jika keadaan berlangsung lama, masyarakat akan kehilangan bantalan keuangan yang selama ini melindungi mereka dari kesulitan yang lebih besar.
Sebagian lainnya memilih berutang. Ada yang meminjam kepada saudara, tetangga, koperasi, atau layanan pinjaman daring. Pinjaman mungkin bisa menyelesaikan masalah hari ini, tetapi tanpa kepastian pendapatan, kewajiban membayar pada masa mendatang justru berpotensi menambah beban.
Di sinilah wajah ekonomi yang perlu diperhatikan pemerintah. Bukan hanya apakah kegiatan ekonomi masih berjalan, melainkan apakah rakyat memperoleh penghasilan yang cukup untuk hidup dengan layak.
Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Nasib Pencari Kerja
Persoalan lain yang menghimpit masyarakat adalah sulitnya mencari pekerjaan. Banyak orang memiliki ijazah, mengirimkan lamaran ke berbagai perusahaan, mengikuti seleksi, tetapi belum memperoleh pekerjaan yang diharapkan.
Di antara mereka terdapat lulusan baru yang ingin membantu orang tua, pekerja yang kehilangan pekerjaan, hingga kepala keluarga yang harus segera mendapatkan penghasilan. Mereka tidak membutuhkan janji yang terdengar indah. Mereka membutuhkan kesempatan kerja yang nyata.
Janji penciptaan 19 juta lapangan kerja yang dikaitkan dengan pemerintahan Prabowo-Gibran pun patut terus ditagih kepada pemerintah. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana target tersebut akan diwujudkan, berapa pekerjaan yang sudah tercipta, sektor apa yang menyerap tenaga kerja, dan berapa banyak pekerja yang benar-benar mendapatkan pekerjaan layak.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan pemerintah harus memberikan penjelasan yang terbuka mengenai perkembangan target tersebut. Janji politik tidak boleh menguap setelah pemilihan selesai. Apalagi, lapangan kerja merupakan salah satu kebutuhan paling mendasar bagi masyarakat.
Penting pula membedakan antara angka target, lowongan yang diumumkan, dan pekerjaan yang benar-benar berhasil diperoleh masyarakat. Pekerjaan yang tercipta harus dapat diukur, memiliki kejelasan status, serta memberikan penghasilan yang memadai.
Sebab, angka jutaan lapangan kerja akan kehilangan maknanya bagi seorang ayah yang setiap hari berkeliling mencari pekerjaan tetapi pulang dengan tangan kosong. Begitu pula bagi seorang sarjana yang bertahun-tahun menempuh pendidikan, tetapi akhirnya terpaksa menganggur atau menerima pekerjaan dengan penghasilan yang tidak sebanding dengan kebutuhan hidupnya.
Tidak semua orang dapat membuka usaha sendiri. Untuk berdagang, seseorang membutuhkan modal, tempat berjualan, pasokan barang, dan pelanggan. Ketika daya beli masyarakat melemah, membuka usaha kecil pun tidak otomatis menjadi jalan keluar.
Pemerintah tidak bisa menyerahkan seluruh beban penyediaan penghidupan kepada rakyat dengan mendorong mereka berwirausaha, sementara persoalan modal, pasar, dan daya beli tidak ditangani secara memadai.
Penciptaan pekerjaan harus berjalan bersama dengan penguatan industri, dukungan terhadap usaha mikro dan kecil, kepastian investasi, serta perlindungan terhadap pekerja. Tanpa langkah yang terukur, janji pekerjaan hanya akan menjadi kalimat yang terus diulang, sementara pengangguran tetap menjadi kenyataan.
Ketika Kekayaan Elite Meningkat, Rakyat Mengencangkan Ikat Pinggang
Di tengah kesulitan masyarakat, muncul ironi yang sulit diabaikan. Sebagian kelompok elite memiliki akses terhadap kekayaan, jabatan, dan berbagai peluang ekonomi dalam jumlah besar. Sementara itu, banyak keluarga harus menghitung uang belanja dengan cermat agar bisa bertahan sampai akhir bulan.
Perbedaan kondisi ekonomi tidak otomatis berarti setiap orang kaya memperoleh kekayaan dengan cara yang salah. Kekayaan yang berasal dari usaha produktif, investasi, inovasi, dan penciptaan lapangan kerja merupakan bagian penting dari pembangunan.
Namun, masyarakat berhak mempertanyakan apabila peningkatan kekayaan elite tidak sejalan dengan perbaikan kesejahteraan rakyat. Lebih jauh lagi, ketika muncul dugaan korupsi yang melibatkan pejabat atau pihak yang memiliki kekuasaan, kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat semakin tergerus.
Berita mengenai dugaan penyimpangan anggaran, penyelewengan jabatan, dan perkara korupsi yang terus menjadi perhatian publik memperkuat tuntutan agar pengelolaan negara dilakukan secara bersih. Setiap perkara harus dibuktikan melalui proses hukum yang adil. Mereka yang terbukti melakukan korupsi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Uang negara bukan milik pribadi pejabat. Uang itu berasal dari penerimaan negara, termasuk pajak yang dibayarkan masyarakat. Setiap rupiah yang disalahgunakan berarti berkurangnya kemampuan negara untuk membiayai pelayanan publik, memperbaiki fasilitas kesehatan, membangun sekolah, memperkuat transportasi, dan mendukung program kesejahteraan.
Bayangkan jika anggaran yang seharusnya digunakan untuk memperkuat usaha kecil justru bocor akibat korupsi. Bayangkan pula jika program peningkatan keterampilan tenaga kerja tidak berjalan efektif karena anggarannya tidak dikelola dengan baik. Dampaknya bukan hanya tercatat dalam laporan keuangan, melainkan dirasakan langsung oleh masyarakat yang kehilangan kesempatan.
Karena itu, pemberantasan korupsi bukan persoalan yang terpisah dari ekonomi rakyat. Pemerintahan yang bersih merupakan salah satu syarat agar anggaran negara benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat luas.
Rakyat tidak seharusnya diminta terus berhemat dan berkorban, sementara penyalahgunaan kekuasaan tidak ditangani secara tegas. Keadilan ekonomi membutuhkan keadilan dalam pengelolaan uang negara.
Pertumbuhan Ekonomi Harus Terasa di Meja Makan
Pemerintah sering menggunakan berbagai indikator untuk menjelaskan keadaan perekonomian, mulai dari pertumbuhan produk domestik bruto, inflasi, investasi, hingga perdagangan. Semua indikator itu penting untuk menilai kondisi ekonomi nasional.
Namun, keberhasilan ekonomi tidak cukup diukur melalui angka pertumbuhan semata. Pemerintah juga harus memastikan bahwa manfaat pertumbuhan dapat dirasakan oleh masyarakat luas.
Pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti penciptaan pekerjaan berkualitas akan menyisakan persoalan. Investasi yang besar tetapi hanya memberikan manfaat terbatas kepada masyarakat tidak akan menyelesaikan kesulitan keluarga berpenghasilan rendah. Begitu pula penurunan angka inflasi belum tentu membuat rakyat merasa sejahtera apabila harga kebutuhan pokok tetap tinggi dibandingkan kemampuan belinya.
Karena itu, pemerintah perlu melihat keadaan ekonomi dari bawah. Berapa banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan? Berapa besar penghasilan riil rumah tangga? Bagaimana perkembangan upah dibandingkan kenaikan biaya hidup? Apakah usaha kecil mengalami peningkatan penjualan? Berapa banyak keluarga yang harus menggunakan tabungan atau berutang untuk memenuhi kebutuhan pokok?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab dengan data yang terbuka dan dapat diperiksa. Tanpa itu, perdebatan mengenai ekonomi mudah terjebak pada klaim keberhasilan yang tidak menjelaskan pengalaman masyarakat sehari-hari.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebijakan ekonomi tidak menambah tekanan bagi kelompok yang paling rentan. Program bantuan sosial harus tepat sasaran, dukungan terhadap usaha kecil harus mudah diakses, dan kebijakan penciptaan lapangan kerja harus memiliki target serta evaluasi yang jelas.
Daya beli masyarakat perlu diperkuat bukan hanya dengan bantuan jangka pendek, melainkan juga melalui pekerjaan yang stabil, upah yang layak, biaya pendidikan yang terjangkau, pelayanan kesehatan yang baik, serta harga kebutuhan pokok yang terkendali.
Jika masyarakat memiliki pendapatan yang memadai, mereka akan kembali berbelanja. Ketika konsumsi rumah tangga bergerak secara sehat, pedagang kecil memiliki peluang memperoleh pelanggan, usaha dapat berkembang, dan kegiatan ekonomi menjadi lebih kuat.
Dengan kata lain, kesejahteraan rakyat bukan sekadar hasil akhir pembangunan. Kesejahteraan merupakan salah satu fondasi bagi perekonomian yang berkelanjutan.
Pemerintah Tidak Boleh Menutup Mata
Kesulitan ekonomi masyarakat tidak bisa diselesaikan dengan meminta rakyat bersabar tanpa batas. Kesabaran memang penting, tetapi pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menghadirkan kebijakan yang memberikan hasil nyata.
Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka perlu memastikan bahwa agenda pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Pemerintah harus terbuka mengenai capaian, kendala, dan target yang belum terpenuhi.
Jika janji penciptaan lapangan kerja belum mencapai sasaran, masyarakat berhak mendapatkan penjelasan. Jika daya beli melemah, pemerintah perlu menunjukkan langkah konkret untuk memperbaikinya. Jika usaha kecil kesulitan berkembang, hambatan yang mereka hadapi harus diselesaikan, bukan hanya dijadikan bahan pidato.
Evaluasi kebijakan juga perlu dilakukan secara berkala. Program yang tidak efektif harus diperbaiki. Anggaran yang tidak memberikan manfaat memadai perlu ditinjau kembali. Sementara itu, upaya pemberantasan korupsi harus dijalankan tanpa pandang bulu.
Pemerintah juga perlu memperkuat industri yang menyerap banyak tenaga kerja, mendukung pertanian dan perikanan, mempermudah akses pembiayaan usaha kecil dengan perlindungan yang memadai, serta meningkatkan keterampilan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar.
Di sisi lain, pemerintah daerah harus lebih aktif memetakan kondisi usaha kecil dan pekerja informal di wilayah masing-masing. Mereka perlu mengetahui apakah pasar tradisional kehilangan pembeli, apakah pedagang menghadapi penurunan penjualan, dan apakah perusahaan di daerah mengurangi jumlah pekerja.
Kebijakan yang baik tidak lahir hanya dari meja rapat. Pemerintah harus mendengar pengalaman orang-orang yang setiap hari berjuang menghadapi perubahan ekonomi.
Jangan Biarkan Rakyat Berjuang Sendirian
Pada suatu sore, seorang pedagang mungkin mulai membereskan barang dagangannya. Sebagian barang masih tersisa. Ia menghitung uang hasil penjualan, memisahkan modal, lalu mencoba memperkirakan berapa uang yang bisa dibawa pulang untuk keluarganya.
Angka yang tersisa mungkin tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga. Ia harus memilih, kebutuhan mana yang dibayar lebih dahulu dan mana yang ditunda sampai esok hari. Jika keadaan serupa terus berulang, tabungan semakin terkuras dan utang semakin sulit dihindari.
Di rumah, persoalan ekonomi itu memiliki wajah yang lain. Orang tua mungkin mengurangi lauk, menunda membeli pakaian anak, atau membatalkan kebutuhan yang sebenarnya penting. Tidak semua kesulitan tersebut terlihat dalam statistik harian, tetapi dampaknya nyata bagi kehidupan keluarga.
Di antara mereka mungkin ada orang yang dahulu memiliki pekerjaan tetap, tetapi kini harus berdagang. Ada pula lulusan perguruan tinggi yang bekerja tidak sesuai bidang pendidikan karena tidak menemukan kesempatan yang lebih baik. Mereka tetap berusaha, tetapi kerja keras individu tidak selalu cukup ketika keadaan ekonomi tidak mendukung.
Di sinilah ukuran kepemimpinan diuji. Seorang pemimpin tidak hanya dinilai dari banyaknya program yang diumumkan atau besarnya anggaran yang dibelanjakan. Ia juga dinilai dari kemampuannya memastikan bahwa masyarakat memiliki kesempatan untuk hidup layak.
Ekonomi Indonesia tidak boleh hanya tampak kuat dalam laporan, sementara sebagian rakyatnya semakin kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Pemerintah harus memastikan bahwa pertumbuhan membuka pekerjaan, investasi memberikan manfaat luas, dan kekayaan negara dikelola untuk kepentingan masyarakat.
Rakyat tidak menuntut kehidupan mewah dari pemerintah. Mereka ingin bekerja dengan penghasilan yang pantas, berdagang dengan peluang memperoleh keuntungan, menyekolahkan anak tanpa dihantui kecemasan biaya, serta menjalani hari tua tanpa kehilangan seluruh tabungan untuk bertahan hidup.
Mereka juga ingin melihat pejabat yang amanah, penegakan hukum yang adil, dan janji politik yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jika hari ini pedagang mengeluh karena sepi pembeli, pencari kerja mengeluh karena sulit memperoleh pekerjaan, dan keluarga mulai mengandalkan tabungan atau utang untuk memenuhi kebutuhan pokok, suara mereka harus menjadi peringatan bagi pemerintah.
Jangan sampai rakyat terus diminta bertahan, sementara pemerintah merasa semua berjalan baik-baik saja.
Sebab, keberhasilan ekonomi yang sesungguhnya bukan hanya terlihat dari gedung-gedung tinggi, nilai investasi, atau kekayaan segelintir orang. Keberhasilan itu juga terlihat dari warung kecil yang kembali ramai, pedagang yang pulang membawa keuntungan, pencari kerja yang memperoleh pekerjaan layak, serta keluarga yang tidak lagi takut kehabisan uang sebelum akhir bulan.
Ekonomi yang sehat adalah ekonomi yang memberi harapan kepada rakyatnya. Jika rakyat harus terus menguras tabungan, menambah utang, dan berjuang sendirian untuk bertahan hidup, pemerintah wajib melakukan evaluasi secara serius. Jangan biarkan janji kesejahteraan berhenti sebagai slogan, sementara kesulitan rakyat menjadi kenyataan sehari-hari.
DISCLAIMER : Khusus berita OPINI dalam Rubrik/Kanal OPINI adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya, sehingga setiap berita opini di kanal OPINI sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENULIS. Oleh karenanya INDOVIEWNEWS.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan OPINI, maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada PENULIS OPINI atau dapat dikirimkan kepada redaksi INDOVIEWNEWS.COM melalui email yang tertera dalam box redaksi kami. nantinya redaksi INDOVIEWNEWS.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
