Gas ke Singapura Dipangkas 20 Persen, WeKa Institute: Rakyat Indonesia Jangan Bermimpi Harga Gas Ikut Murah!
INDOVIEWNEWS.COM— Kebijakan pengurangan pasokan gas ke Singapura sebesar 20 persen dinilai belum tentu memberikan dampak positif terhadap harga gas di dalam negeri. CEO WeKa Institute, Wawat Kurniawan, menyindir anggapan bahwa pengurangan ekspor gas otomatis membuat masyarakat Indonesia menikmati harga energi yang lebih murah.
Melalui pernyataannya, Wawat mempertanyakan manfaat kebijakan tersebut bagi rakyat Indonesia. Menurut dia, penghentian atau pengurangan pasokan gas ke luar negeri tidak serta-merta membuat harga gas domestik turun, terlebih jika tidak diikuti kebijakan distribusi dan penetapan harga yang berpihak kepada masyarakat.
“Gas sudah dihentikan pasokannya 20 persen untuk Singapura. Memangnya harga gas di Indonesia akan menjadi lebih murah 20 persen? Hahahaha, mimpi!” ujar Wawat dengan nada menyindir, Senin (26/10/2026).
Ia menegaskan, persoalan utama bukan semata-mata ke mana gas Indonesia dijual, melainkan sejauh mana pengelolaan sumber daya alam (SDA) memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurut Wawat, gas yang dijual ke luar negeri maupun yang tidak dijual sekalipun belum tentu memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat apabila kebijakan pengelolaannya tidak dirancang untuk memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan masyarakat luas.
“Mereka mau menjual ke mana pun, bahkan tidak menjualnya sekalipun, sama sekali tidak berpengaruh bagi rakyat Indonesia,” kata Wawat.
Wawat juga menyoroti kontribusi penerimaan dari sumber daya alam terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menyebut kontribusi SDA hanya sekitar 7 persen, sedangkan penerimaan yang bersumber dari rakyat mencapai 87 persen.
Angka tersebut menjadi dasar kritiknya terhadap tata kelola kekayaan alam Indonesia. Menurut dia, negara yang memiliki sumber daya alam melimpah seharusnya mampu memastikan kekayaan tersebut memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.
Namun, Wawat menilai masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan ekonomi, sementara pengelolaan sumber daya alam belum tentu dirasakan manfaatnya secara langsung oleh rakyat.
“Lihat saja APBN, dari dahulu sampai sekarang, sumbangan SDA cuma 7 persen. Bandingkan dengan uang rakyat yang menyumbang APBN sampai 87 persen,” ujarnya.
Catatan: Angka kontribusi SDA sebesar 7 persen dan kontribusi rakyat sebesar 87 persen tersebut merupakan klaim Wawat yang masih perlu diverifikasi berdasarkan data resmi APBN, termasuk definisi kategori penerimaan dan tahun anggaran yang digunakan.
Kritik Wawat mengangkat persoalan mendasar dalam pengelolaan energi nasional, yakni hubungan antara kekayaan sumber daya alam, penerimaan negara, dan kesejahteraan masyarakat.
Pengurangan pasokan gas ke Singapura baru akan memberikan manfaat bagi konsumen domestik apabila kebijakan tersebut disertai dengan pengaturan alokasi gas, ketersediaan infrastruktur, mekanisme distribusi, serta kebijakan harga yang mendukung kebutuhan industri dan rumah tangga.
Dengan demikian, penurunan pasokan ke negara lain tidak otomatis berbanding lurus dengan penurunan harga gas di Indonesia. Harga domestik juga dipengaruhi biaya produksi, transportasi, kontrak penjualan, kebijakan pemerintah, dan struktur pasar.
Wawat menyindir keadaan tersebut dengan menggambarkan rakyat sebagai pihak yang tetap menanggung beban, meskipun Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah.
“Tetapi rakyatnya? Ya, menderita. Siapa suruh jadi rakyat,” sindirnya.
Pernyataan itu menjadi kritik tajam terhadap kebijakan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam yang dinilai belum menjamin kesejahteraan masyarakat secara merata.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan kebijakan energi bukan hanya seberapa besar pasokan yang dialihkan dari pasar ekspor ke pasar domestik. Hal yang tidak kalah penting ialah apakah kebijakan tersebut mampu memperbaiki keterjangkauan harga energi, menekan biaya produksi, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan penerimaan negara yang dapat digunakan untuk kepentingan publik.
Tanpa mekanisme yang jelas untuk menyalurkan manfaat tersebut, pengurangan ekspor gas berisiko tidak memberikan perubahan berarti bagi kehidupan masyarakat Indonesia.
DISCLAIMER : Khusus berita OPINI dalam Rubrik/Kanal OPINI adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya, sehingga setiap berita opini di kanal OPINI sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENULIS. Oleh karenanya INDOVIEWNEWS.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan OPINI, maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada PENULIS OPINI atau dapat dikirimkan kepada redaksi INDOVIEWNEWS.COM melalui email yang tertera dalam box redaksi kami. nantinya redaksi INDOVIEWNEWS.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
