ReforMiner Institute Ungkap Masalah BBM Indonesia: Produksi 600 Ribu, Konsumsi Tembus 1,6 Juta Barel
INDIVIEWNEWS.COM– Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di Makassar perlu dilihat secara lebih spesifik, terutama dari sisi distribusi dan sebaran stok, bukan hanya berdasarkan kondisi persediaan secara nasional.
Hal itu disampaikan Komaidi dalam Podcast Forum Keadilan Madilog, Senin (21/9/2026), saat menanggapi pernyataan PT Pertamina Patra Niaga yang menyebut stok BBM aman dan kelangkaan yang terjadi di Makassar lebih disebabkan fenomena panic buying.
Menurut Komaidi, pernyataan bahwa stok BBM secara nasional aman memang dimungkinkan. Namun, kondisi tersebut tidak otomatis menunjukkan bahwa persediaan BBM di setiap daerah juga berada dalam kondisi aman.
“Stok aman itu secara nasional kan bisa saja. Langkanya biasanya antara 20 sampai 25 hari. Apakah sebaran stoknya itu terpusat di Jawa, Sumatera? Kalau bicaranya untuk nasional bisa dikatakan aman. Tapi kalau bicaranya regional atau kluster wilayah tertentu, apakah di situ aman?” kata Komaidi.
Ia mengatakan, apabila stok di wilayah yang mengalami kelangkaan memang mencukupi, fenomena antrean panjang dan pembelian dalam jumlah besar dapat dikaitkan dengan panic buying. Namun, apabila distribusi stok di daerah tertentu mengalami persoalan, maka penyebabnya tidak cukup dijelaskan hanya dengan istilah tersebut.
Komaidi juga menyoroti persoalan fundamental dalam ketahanan energi Indonesia, terutama kesenjangan antara produksi dan konsumsi BBM nasional.
Menurut dia, produksi minyak nasional saat ini hanya sekitar 600 ribu barel per hari. Dari jumlah tersebut, sekitar 40 persen harus dibagikan kepada mitra sehingga bagian yang dapat dimanfaatkan pemerintah lebih terbatas.
“Produksi kita cuma 600 ribu ya, Mas. Kita cuma dapat 60 persen karena yang 40 persen harus dibagikan ke mitra yang membantu kita. Sementara konsumsi kita hari ini rata-rata sudah di kisaran 1,6 juta,” ujarnya.
Dengan kondisi tersebut, Indonesia harus memenuhi sebagian besar kebutuhan energinya melalui impor. Impor tersebut dilakukan dalam dua bentuk, yakni minyak mentah yang kemudian diolah di dalam negeri dan BBM yang langsung didatangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Berarti ada 70 persen sendiri yang harus kita impor di dalam dua jenis, dalam bentuk minyak mentah maupun dalam bentuk BBM,” kata Komaidi.
Persoalan impor tersebut kemudian menjadi semakin kompleks ketika Indonesia berhadapan dengan dinamika geopolitik global.
Dalam podcast tersebut, Komaidi ditanya mengenai kemungkinan Indonesia membeli minyak dengan harga lebih murah dari negara seperti Iran dan Rusia yang menghadapi berbagai pembatasan dalam perdagangan energi internasional.
Komaidi menjelaskan bahwa persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan harga minyak. Ada faktor geopolitik dan risiko kebijakan perdagangan yang harus diperhitungkan.
Menurut dia, Amerika Serikat memiliki pengaruh besar terhadap pilihan negara-negara dalam membeli minyak dari Rusia maupun Iran.
“Kalau Anda beli ke Rusia, Anda beli ke Iran, tarifnya saya naikkan. Berarti artinya kan Anda enggak bisa jualan ke tempat kami,” kata Komaidi.
Ia menambahkan, pembelian minyak Rusia juga menghadapi persoalan karena dapat dipandang sebagai bentuk dukungan terhadap Rusia dalam perang Ukraina. Sementara pembelian minyak Iran juga menghadapi persoalan serupa akibat kebijakan dan tekanan geopolitik terhadap negara tersebut.
Komaidi juga mengkritik kebijakan pemerintah dari berbagai era yang dinilai belum mampu membangun diversifikasi energi secara berkelanjutan.
Ia mencontohkan kebijakan konversi BBM ke bahan bakar gas pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Program tersebut sempat diwujudkan melalui pembangunan sejumlah SPBG.
Namun, menurut Komaidi, perkembangan program tersebut tidak berlanjut secara optimal.
“Berapa unit SPBG yang sudah menjadi besi-besi tua begitu? Karena kemudian enggak ada kendaraan yang pakai gas, hanya Transjakarta,” ujarnya.
Komaidi juga menyinggung berbagai program energi alternatif pada periode pemerintahan sebelumnya, termasuk pengembangan tanaman jarak dan sejumlah program lain.
Menurut dia, persoalannya bukan semata-mata pada ide atau program yang dibuat pemerintah, tetapi keberlanjutan implementasinya.
“Beberapa program juga dilakukan. Tapi kan sifatnya hanya pilot project, itu tidak ditindaklanjuti secara masif dan itu kan anggaran yang diboroskan sebetulnya,” katanya.
Meski menghadapi persoalan produksi dan ketergantungan impor, Komaidi mengatakan Indonesia sebenarnya masih memiliki potensi sumber daya minyak dan gas.
Ia menyebut sejumlah cekungan migas masih memiliki potensi geologi yang besar. Karena itu, persoalan energi Indonesia menurutnya bukan semata-mata karena sumber daya alam sudah habis.
“Kita kan minyak dan gasnya itu masih ada. Beberapa cekungan masih banyak potensi geologinya masih besar,” kata Komaidi.
Namun, potensi tersebut menghadapi persoalan investasi dan regulasi.
“Problemnya adalah kompleksitas regulasi yang kemudian para pelaku ini tidak mau mengambil risiko,” ujarnya.
Pernyataan Komaidi tersebut menunjukkan bahwa persoalan ketahanan energi Indonesia tidak berhenti pada ketersediaan stok BBM di tingkat nasional. Distribusi antarwilayah, kemampuan produksi dalam negeri, ketergantungan impor, geopolitik perdagangan minyak serta kepastian regulasi menjadi sejumlah faktor yang saling berkaitan.
Kasus Makassar, dalam pandangan Komaidi, karena itu perlu dilihat bukan hanya dari pertanyaan apakah stok BBM Indonesia secara nasional mencukupi, tetapi juga apakah stok tersebut tersedia di wilayah yang membutuhkan pada waktu yang tepat.
DISCLAIMER : Khusus berita OPINI dalam Rubrik/Kanal OPINI adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya, sehingga setiap berita opini di kanal OPINI sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENULIS. Oleh karenanya INDOVIEWNEWS.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan OPINI, maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada PENULIS OPINI atau dapat dikirimkan kepada redaksi INDOVIEWNEWS.COM melalui email yang tertera dalam box redaksi kami. nantinya redaksi INDOVIEWNEWS.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
