INDOVIEWNEWS.COM — Tata kelola pemerintahan modern tidak hanya diuji dari capaian administratif makro atau estetika laporan keuangan, tetapi pada ketahanan institusional menjaga garis demarkasi antara likuiditas privat aparatur dan kedaulatan wibawa jabatan. Lewatnya batas waktu Surat Teguran (Somasi) per Senin, 14 September 2026, yang dilayangkan Firma Hukum Pasaribu Silitonga & Partners terhadap Yoga Ferdiana, menyodorkan kasus uji labirin etika birokrasi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Transaksi finansial senilai Rp180 juta yang beririsan dengan rentang penugasan struktural sebagai Sekretaris Kelurahan Kebayoran Lama Utara (Oktober–Desember 2024)—dan kini menjabat Kepala Seksi Pemerintahan (Kasipem) Kecamatan Setiabudi—memerlukan pembacaan sistemik, bukan reduktif.
Kuasa hukum pemberi pinjaman, Salomo Silitonga, S.H., menegaskan bahwa skala angka dan konteks temporal menuntut kejelasan substantif.
“Rp180 juta bukan angka privat yang steril dari relasi kuasa. Ketika beririsan dengan struktur kewenangan lokal, publik dan prinsipal butuh transparansi objektif: apakah ini murni perdata personal atau menyentuh diskresi jabatan,” ujar Salomo, Senin (14/09/2026).
Secara makro-administrasi, tantangan ini bersentuhan langsung dengan kerangka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Ketiadaan kerugian negara formal tidak otomatis mereduksi potensi latent conflict of interest.
Uji pembanding sosiologis turut mengemuka ketika disandingkan dengan preseden penindakan eks Lurah Malaka Sari, Eric Dasya Refanda (skala ±Rp17 juta berujung pembebastugasan). Kesenjangan skala nominal sepuluh kali lipat melahirkan pertanyaan kebijakan publik yang mendasar: sejauh mana asas equality before the regulation beroperasi konsisten tanpa diskriminasi eskalasi jabatan.
Jalan keluar paling akuntabel berada pada meja Inspektorat Pemprov DKI Jakarta melalui audit verifikasi material untuk memetakan ada/tidaknya penyalahgunaan pengaruh, sambil tetap menjaga due process of law dan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) melalui ruang klarifikasi fair.
“Sederhana saja tuntutan objektivitasnya: bersih buktikan terbuka, melanggar marwah tegakkan aturan. Jangan biarkan standar ganda menggerus kepercayaan publik,” pungkas Salomo.
Hingga laporan ini diturunkan, ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Yoga Ferdiana maupun sikap resmi Pemprov DKI Jakarta tetap terbuka guna merawat akuntabilitas kebijakan publik.(red).
DISCLAIMER : Khusus berita OPINI dalam Rubrik/Kanal OPINI adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya, sehingga setiap berita opini di kanal OPINI sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENULIS. Oleh karenanya INDOVIEWNEWS.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan OPINI, maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada PENULIS OPINI atau dapat dikirimkan kepada redaksi INDOVIEWNEWS.COM melalui email yang tertera dalam box redaksi kami. nantinya redaksi INDOVIEWNEWS.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
