Ekonomi Stagnan, Program Sarat Kepentingan, Benny Parapat sebut “Masalah Bangsa Ada di Presiden”
INDOVIEWNES.COM— Puublik kembali disuguhkan drama politik reshuffle (rombak) kabinet di tengah kondisi ekonomi negara yang sedang tidak baik-baik saja.
Menanggapi hal tersebut, pengamat politik dan hukum sekaligus tokoh masyarakat, Benny Parapat, menegaskan bahwa publik harus mulai berani menunjuk akar persoalan yang sebenarnya.
Menurutnya, kegagalan tata kelola negara saat ini bukan terletak pada kapasitas para menteri, melainkan langsung pada sosok Presiden.
Kritik tajam ini disampaikan Benny merespons pergantian Menteri Keuangan yang kembali terjadi secara mendadak. Berdasarkan informasi yang beredar, pencopotan tersebut diberitahukan melalui telepon seluler (handphone) saat sang menteri tengah menghadiri rapat resmi dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.
“Ini adalah ketiga kalinya posisi Menteri Keuangan diganti dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran. Publik tentu bertanya-tanya, apa latar belakang sebenarnya dari bongkar pasang ini? Sebelumnya sudah dua kali diganti, namun kondisi ekonomi negara tetap stagnan, bahkan cenderung menurun. Reshuffle kabinet terbukti tidak membawa solusi apa pun,” tegas Benny Parapat, Selasa (15/9/2026).
Nepotisme ala Demokrasi dan Gagalnya Program Unggulan
Lebih jauh, Benny menyoroti bahwa hak prerogatif Presiden dalam mengevaluasi pembantunya adalah hal yang wajar. Namun, menjadi tidak wajar jika bongkar pasang terus dilakukan tanpa adanya perbaikan bagi hajat hidup orang banyak.
Benny mengajak masyarakat untuk mulai jujur membedah program-program unggulan Presiden, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa (Kopdes). Ia menilai program-program tersebut tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi kesejahteraan rakyat di akar rumput.
“Kita harus jujur, semua program pemerintah saat ini ujung-ujungnya hanya menguntungkan orang-orang terdekat Presiden. Mulai dari partai politik pendukung, ormas, hingga pihak-pihak yang dianggap berjasa memenangkan kekuasaan. Negara ini sedang dikelola dengan sistem ‘Nepotisme ala Demokrasi’. Wujudnya seolah demokratis, tapi praktiknya hanya bagi-bagi jatah,” jelas Benny.
Rakyat Kehilangan Harapan, Desak Evaluasi Konstitusional
Hampir dua tahun berjalan, Benny menilai pemerintahan saat ini gagal menghadirkan harapan bagi rakyat. Kehidupan ekonomi yang stagnan membuat masyarakat terus terombang-ambing dalam ketidakpastian.
Oleh karena itu, Benny melempar wacana serius perlunya langkah tegas dari lembaga legislatif untuk menyelamatkan arah jalannya negara.
“Indonesia perlu menata ulang sistemnya. Dan yang paling mendesak untuk ditata ulang saat ini adalah posisi Presiden itu sendiri. Wacana untuk meminta pertanggungjawaban Presiden melalui jalur konstitusional sudah saatnya dipertimbangkan secara serius. Sampai kapan rakyat harus memikul beban ketidakpastian ini?” pungkas Benny.
Melalui pernyataan ini, Benny Parapat mengajak seluruh elemen masyarakat sipil, akademisi, dan wakil rakyat untuk berhenti berdebat pada level menteri. Sudah saatnya publik dan parlemen secara objektif mengevaluasi kinerja dan kebijakan Presiden secara menyeluruh demi menyelamatkan masa depan bangsa.
Hingga berita ini diturunkan, media memberi ruang klarifikasi atau tanggapan dari pihak-pihak yang disebutkan narasumber.
DISCLAIMER : Khusus berita OPINI dalam Rubrik/Kanal OPINI adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya, sehingga setiap berita opini di kanal OPINI sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENULIS. Oleh karenanya INDOVIEWNEWS.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan OPINI, maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada PENULIS OPINI atau dapat dikirimkan kepada redaksi INDOVIEWNEWS.COM melalui email yang tertera dalam box redaksi kami. nantinya redaksi INDOVIEWNEWS.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
