Negara Kuat atau Pemerintahan yang Kuat? Menimbang Dua Tahun Prabowo Subianto
Oleh: Sobirin Malian
(Dosen FH UAD)
Dua tahun bukanlah waktu yang cukup untuk memberikan putusan akhir atas sebuah pemerintahan. Namun, ia adalah rentang yang cukup untuk mulai membaca arah, watak, dan gaya kepemimpinan seorang pemimpin negara. Dalam kurun waktu ini, biasanya terlihat pola: apa yang menjadi prioritas utama, bagaimana kekuasaan digunakan, siapa yang dipercaya, dan seberapa jauh janji kampanye menjelma menjadi kenyataan di lapangan.
Prabowo Subianto memasuki Istana Kepresidenan dengan bekal mandat elektoral yang sangat besar. Ia bukan pendatang baru di panggung politik nasional. Puluhan tahun ia berkelana di berbagai peran: dari prajurit yang mengabdi di medan tugas, pengusaha, ketua partai, hingga calon presiden yang pernah tertatih bangkit dari kekalahan berulang kali sebelum akhirnya memegang tampuk kekuasaan tertinggi. Latar belakang ini membentuknya sebagai sosok yang gigih, memiliki daya tahan mental yang luar biasa, dan memegang teguh gagasan tentang kedaulatan negara. Namun pertanyaan yang kini mengemuka bukan sekadar soal siapa pemimpinnya, melainkan: apakah kekuatan yang ditunjukkan ini berakar pada institusi negara, atau justru bertumpu pada figur pribadi?
Kekuatan Seorang Petarung dan Gagasan Kedaulatan
Kekuatan utama Prabowo terletak pada keteguhan hati dan semangat nasionalismenya. Ia melihat Indonesia sebagai bangsa yang harus berdiri di atas kaki sendiri — tidak tergantung pada kekuatan besar lain, tidak mudah dipermainkan arus geopolitik global. Gagasan tentang swasembada pangan, ketahanan energi, hilirisasi sumber daya alam, dan kemandirian pertahanan adalah bukti bahwa ia tidak berpikir semata-mata dalam hitungan kuartal atau siklus pemilu, melainkan dalam skala jangka panjang.
Pandangan ini kian relevan di tengah dunia yang semakin tidak menentu. Persaingan kekuatan besar, perang dagang, gangguan rantai pasok, dan perebutan sumber daya strategis membuat kemandirian nasional bukan lagi sekadar retorika, melainkan kebutuhan nyata untuk bertahan. Namun di sinilah letak ujian sesungguhnya: gagasan besar butuh tata kelola yang tidak kalah besarnya. Semangat saja tidak cukup. Diperlukan sistem, data, dan profesionalisme yang kuat agar visi tidak berakhir di atas kertas.
Program Besar, Tantangan Tata Kelola
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi simbol paling menonjol dari kepemimpinan ini. Secara filosofis, program ini mulia: negara hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan mendapatkan kesempatan setara mengembangkan potensi diri. Anggaran yang dialokasikan pun sangat besar — ratusan triliun rupiah — dengan target jangkauan puluhan juta penerima.
Namun semakin besar skala program, semakin tinggi pula tuntutan manajemennya. Standar gizi, keamanan pangan, rantai pasok, pengawasan distribusi, hingga mekanisme pertanggungjawaban keuangan harus berjalan beriringan. Insiden keracunan makanan di sejumlah daerah menjadi pengingat bahwa niat baik saja tidak cukup. Diperlukan standar operasional yang ketat, pengawasan yang independen, dan evaluasi yang jujur. Sebuah prinsip sederhana namun mendasar: semakin besar ambisi kebijakan, semakin tinggi pula tuntutan profesionalisme pelaksanaannya.
Hal serupa berlaku untuk swasembada pangan. Meningkatnya produksi dan cadangan beras memang patut diapresiasi. Namun angka produksi belum tentu berarti kesejahteraan petani meningkat, harga pangan terjangkau, atau ketergantungan impor berkurang secara berkelanjutan. Swasembada sejati bukan hanya soal menumpuk beras di gudang negara, melainkan membangun ekosistem pangan yang sehat dari hulu ke hilir — di mana petani untung, konsumen terlindungi, dan generasi muda tertarik menekuni sektor pertanian. Semua ini butuh data yang transparan, bukan sekadar narasi politik.
Pergantian Menteri Keuangan: Ketika Disiplin Fiskal Bertemu Kekuasaan Personal
Salah satu peristiwa yang paling mencolok dan memunculkan banyak pertanyaan di masa dua tahun pertama ini adalah pencopotan Menteri Keuangan. Posisi ini bukan sekadar jabatan kabinet biasa; ia adalah benteng terakhir disiplin anggaran, penjaga pintu kas negara, dan penentu arah kebijakan fiskal yang menentukan sehat atau sakitnya perekonomian nasional.
Pergantian mendadak di posisi krusial ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah ia mundur karena perbedaan pandangan soal angka, atau karena berani berkata “tidak” di tengah keinginan yang tak terbendung?
Jika menteri keuangan diganti bukan karena kinerja yang buruk, melainkan karena menolak melonggarkan aturan demi ambisi yang tidak terukur, maka ini adalah tanda peringatan yang serius. Karena:
– Anggaran negara bukan milik pribadi siapa pun, termasuk presiden;
– Posisi Menteri Keuangan bukan sekadar “petugas penghitung”, melainkan pengawal konstitusi yang menjamin setiap rupiah dipakai untuk rakyat, bukan untuk kepentingan kekuasaan;
– Jika pejabat yang berani menahan pengeluaran berlebihan justru diganti, maka yang tersisa hanyalah mereka yang patuh tanpa bertanya.
Inilah perbedaan tajam antara pemerintahan yang kuat dan negara yang kuat: pemerintahan yang kuat menginginkan ketaatan mutlak; negara yang kuat membutuhkan pengawasan yang berani. Ketika suara peringatan dibungkam, kebijakan berisiko meluncur dari perencanaan yang matang menjadi pemborosan yang tak terkendali. Siapa yang akan menjaga kas negara jika penjaganya sendiri diganti karena tidak menuruti kehendak?
Negara Kuat, Bukan Sekadar Pemerintahan yang Kuat
Gagasan tentang negara yang kuat memang menarik dan relevan. Namun negara yang kuat bukanlah sekadar pemerintahan yang dominan. Negara yang kuat adalah ketika:
– Hukum ditegakkan tanpa pandang bulu;
– Birokrasi bekerja secara profesional, bukan karena takut;
– Ekonomi tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan;
– Korupsi ditekan secara sistematis, bukan sekadar nama-nama yang ditunjuk;
– Masyarakat mempercayai lembaga-lembaga negaranya lebih daripada satu figur tertentu.
Ada garis tipis antara negara yang kuat dengan kekuasaan yang tak terkendali. Negara yang kuat melindungi kebebasan rakyat, bukan meredamnya. Pemerintahan yang sehat membutuhkan ruang bagi kritik, kebebasan pers, dan parlemen yang berfungsi sebagai penyeimbang. Oposisi bukan musuh negara; ia adalah bagian dari sistem peringatan dini agar kebijakan tidak melenceng jauh dari kebutuhan rakyat. Menyatukan semua kekuatan politik dalam satu koalisi besar memang menciptakan stabilitas jangka pendek, tetapi bisa mematikan mekanisme kontrol yang sangat dibutuhkan demokrasi.
Kabinet: Bukan Sekadar Barisan Nama Besar
Prabowo menyusun kabinet dengan mengumpulkan banyak tokoh berpengaruh. Namun kualitas pemerintahan tidak diukur dari seberapa besar nama-nama yang duduk di dalamnya, melainkan dari seberapa efektif mereka bekerja. Menteri bukan sekadar pelaksana perintah; mereka adalah penasihat yang harus berani menyampaikan kenyataan, meski pahit didengar.
Kasus pencopotan Menteri Keuangan menjadi cermin yang mengkhawatirkan: jika semua orang hanya berkata “siap, Pak,” maka presiden justru kehilangan salah satu sumber informasi paling penting — umpan balik yang jujur. Kabinet yang sehat adalah yang anggotanya berani berbeda pendapat di ruang rapat, tetapi tetap kompak saat keputusan telah diambil. Kesetiaan buta bukanlah kualitas terbaik seorang menteri; keberanian mengingatkan agar tidak tergelincir, itulah pengabdian sesungguhnya.
Dengan begitu banyak agenda berjalan bersamaan — pangan, energi, hilirisasi, pendidikan, kesehatan, pembangunan desa — pertanyaannya menjadi: apakah kapasitas birokrasi dan pengelolaan anggaran mampu menopang semuanya sekaligus? Prioritas yang tersebar terlalu lebar berisiko membuat tidak satu pun selesai dengan tuntas. Fokus, disiplin fiskal, dan penempatan orang yang tepat di tempat yang tepat menjadi kunci agar visi besar tidak berakhir sebagai janji yang mengambang.
Lima Hal yang Perlu Diperhatikan ke Depan
Melihat ke masa depan, setidaknya ada lima hal yang menjadi penentu keberhasilan di tahun-tahun mendatang:
1. Beralih dari kekuatan personal ke kekuatan institusi. Pemimpin akan berganti, tetapi sistem negara harus tetap berjalan. Jangan biarkan kebijakan terlalu bergantung pada satu figur.
2. Menjunjung tinggi meritokrasi. Loyalitas politik tidak boleh mengungguli kemampuan profesional dalam penempatan pejabat. Negara terlalu besar untuk dikelola berdasarkan kedekatan semata.
3. Menjaga kemandirian posisi kunci fiskal. Menteri Keuangan harus mampu berkata “tidak” tanpa takut dicopot. Disiplin anggaran bukan penghambat pembangunan, melainkan jaminan agar pembangunan tidak bangkrut di tengah jalan.
4. Membuka ruang komunikasi dan kritik. Pemerintah yang percaya diri tidak takut pada masukan yang berbeda. Kritik bukan pengkhianatan, melainkan cermin untuk perbaikan.
5. Membedakan negara dengan pemerintahan. Negara milik seluruh rakyat, bukan alat pemerintahan yang sedang berkuasa. Kekuasaan harus dibatasi, kewajiban harus dijalankan.
Penutup: Dari Kekuasaan Menuju Peradaban
Prabowo Subianto memiliki visi besar: Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan dihormati. Itu adalah modal yang sangat berharga. Namun tantangan terbesarnya bukan lagi menyatukan kekuatan untuk menang pemilu, melainkan mengubah visi menjadi kenyataan yang dirasakan rakyat sehari-hari. Mengubah obsesi menjadi kebijakan, kebijakan menjadi tindakan, dan tindakan menjadi perbaikan kualitas hidup — itulah perjalanan yang jauh lebih berat daripada sekadar memenangkan pemilu.
Pergantian Menteri Keuangan adalah salah satu ujian yang paling nyata: apakah kita menghormati angka dan kewajiban, atau hanya kehendak satu orang? Jawabannya akan menentukan arah perekonomian bertahun-tahun ke depan.
Pada akhirnya, rakyat tidak akan menilai dari besarnya kekuasaan yang dikumpulkan, melainkan dari hasil yang dirasakan:
– Apakah anak-anak tumbuh sehat?
– Apakah petani makin sejahtera?
– Apakah hukum makin dipercaya?
– Apakah pintu korupsi makin sempit?
– Apakah rakyat merasa memiliki negara, bukan sekadar diatur olehnya?
Itulah ukuran sesungguhnya dari sebuah pemerintahan. Bukan pidato, bukan proyek, bukan pula koalisi besar. Melainkan: apakah hidup rakyat menjadi lebih baik? Dan untuk menjawabnya, kita butuh waktu, kesabaran — dan yang terpenting — data yang jujur serta pejabat yang berani berkata benar meski tidak disukai.
DISCLAIMER : Khusus berita OPINI dalam Rubrik/Kanal OPINI adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya, sehingga setiap berita opini di kanal OPINI sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENULIS. Oleh karenanya INDOVIEWNEWS.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan OPINI, maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada PENULIS OPINI atau dapat dikirimkan kepada redaksi INDOVIEWNEWS.COM melalui email yang tertera dalam box redaksi kami. nantinya redaksi INDOVIEWNEWS.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
