spot_img
spot_img
Minggu, September 13, 2026
BerandaHeadlineNU Itu Pernah Menjadi “Real” Kekuatan Moral

NU Itu Pernah Menjadi “Real” Kekuatan Moral

spot_img

NU Itu Pernah Menjadi “Real” Kekuatan Moral

Sambutan untuk Gus Kikin, Pemimpin Baru PBNU

OLEH ADHIE M MASSARDI

Tenaga Ahli bidang Kebudayaan dan Demokrasi Kementerian HAM-RI

Tebuireng bukan sekadar titik geografis atau lokasi pesantren, melainkan sanctuary moral yang menjadi pancer keberadaan Nahdlatul Ulama. Di sinilah garis sejarah menemukan simpulnya yang amat mendalam.

Saya mencatat seluruh pengabdian, perjuangan moral, dan perlawanan Gus Dur membela kemanusiaan serta wibawa Nahdliyin menemukan titik akhirnya di Tebuireng—tempat Gus Dur dimakamkan di samping kakeknya, Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari—dan saya juga mencatat dari Tebuireng pula Gus Kikin mengawali langkahnya menuju panggung kepemimpinan PBNU.

Pertautan takdir antara titik akhir perjalanan Gus Dur dan titik mula kepemimpinan Gus Kikin (KH Abdul Hakim Mahfudz) ini membawa pesan tersirat yang kuat: Sebuah amanah sejarah untuk memboyong kembali spirit “Jalan yang Benar” dari tempat peristirahatan sang Guru Bangsa (KH Abdurrahman Wahid) guna menuntun arah baru pergerakan dan martabat NU.

Apa yang pernah dilakukan Gus Dur bersama NU melahirkan catatan historis sebagai salah satu masterclass taktik politik moral paling cemerlang dalam sejarah gerakan civil society di Indonesia.

Gus Dur pada era 1980–1990-an memperlihatkan bagaimana sebuah ormas keagamaan tradisional yang besar mampu ditransformasikan menjadi tameng pelindung (moral & political shield) bagi pergerakan pro-demokrasi.

Mengarak Bendera Kultural: Kecanggihan Taktik Gus Dur

Dalam lembaran sejarah pergerakan pro-demokrasi di Indonesia, dinamika hubungan antara Gus Dur, Nahdlatul Ulama (NU), dan rezim otoriter Orde Baru menyajikan sebuah narasi taktis yang amat canggih. Di tengah hegemoni kekuasaan yang sangat represif, Gus Dur berhasil menjalankan peran ganda yang sangat berani: menjaga independensi moral pergerakan rakyat sekaligus membentengi NU dari kehancuran politik.

BACA JUGA :  Mengerikan, Sepanjang 2026 Ratusan Ribu Hektare Hutan dan Lahan Ludes Terbakar

Kunci utama dari kecerdasan strategi ini terletak pada garis batas tegas yang ditariknya secara sadar: “Gus Dur tidak pernah menyeret struktur fisik organisasi NU ke garis depan konfrontasi, melainkan mengibarkan “Nahdliyin” sebagai bendera kultural dan memanfaatkan “wibawa NU” sebagai perisai moral bagi seluruh gerakan masyarakat sipil.”

Secara kelembagaan, menjerumuskan NU—sebuah organisasi keagamaan terbesar dengan jutaan pengikut dan ribuan pesantren—ke dalam konfrontasi terbuka dengan mesin politik Orde Baru adalah tindakan yang sangat berisiko. Negara kala itu tak segan memusnahkan, membekukan, atau mengkooptasi lembaga formal yang dianggap menjadi sarang oposisi. Gus Dur sangat memahami risiko keberadaan struktur fisik NU ini. Oleh karena itu, NU secara institusional dan administratif tetap dibiarkan “aman” dan berjalan sesuai khittahnya, tanpa stempel resmi sebagai organisasi penentang rezim.

Namun, di balik benteng kelembagaan yang tampak netral itu, Gus Dur secara arsitektural menghidupkan basis sosial-kulturalnya: warga Nahdliyin. Yang bergerak di lapangan, yang bersuara nyaring di garis depan civil society, dan yang menyusup ke lembaga-lembaga advokasi radikal seperti KontraS, LBH, maupun organisasi pergerakan mahasiswa bukanlah pejabat pengurus NU, melainkan para santri dan kader muda berjiwa Nahdliyin. Mereka bertindak bukan atas nama instruksi keorganisasian, melainkan atas dorongan spirit dan etika kemanusiaan Islam kultural yang ditanamkan oleh Gus Dur.

“Infiltrasi Organik” dan Pembibitan Kader Muda

Gus Dur tidak hanya menjadikan NU sekadar tempat berlindung, melainkan aktif mendorong dan mentransfer kader-kader muda santri ke dalam garis depan pergerakan civil society.

▪ Pengiriman figur seperti Chotibul Umam Wiranu ke KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) dan penyiapan generasi muda di P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat) serta LKiS (Lembaga Kajian Islam dan Sosial) membuat tradisi keilmuan Islam tradisional melebur dengan analisis kritis hak asasi manusia dan keadilan sosial.

BACA JUGA :  BNI Jadi Official Banking Partner IdeaFest 2026, Perkuat Ekosistem Ekonomi Kreatif

▪ Sementara Muhaimin Iskandar dengan jaringan PMII-nya ditugaskan ke kantong-kantong organisasi politik formal. Kelak, oleh Muhaimin, kader-kader yang tampak “merah” itu diakomodasi dalam PKB, partai yang kini ia pimpin.

Hasilnya? NU sukses menetaskan generasi intelektual organik yang tidak canggung berhadapan dengan kekuasaan. Di sinilah letak kecanggihan “politik bayangan” (shadow politics) yang dimainkan Gus Dur.

Maka ketika para kader dan elemen civil society ini diterjang oleh gertakan rezim—yang pada masa itu sangat gemar melempar insinuasi “Kiri-Merah”, “PKI”, atau “Anti-Pancasila” kepada setiap gerakan kritis—Gus Dur pasang badan dengan membentangkan “Wibawa NU” sebagai payung civil society.

Rezim Orde Baru mendadak lumpuh dan kehilangan taring hukumnya. Sangat sulit bagi penguasa untuk melabeli gerakan para santri itu sebagai ancaman subversif atau “kiri”, sebab mereka berdiri di bawah naungan wibawa kultural para kiai, pesantren, dan sejarah panjang keislaman NU yang tak tergoyahkan. Wibawa NU menjelma menjadi moral & political shield yang menyelimuti pergerakan rakyat tanpa perlu menanggalkan mantel keagamaan mereka.

Meskipun strategi ini kerap membuat gerah para kiai sepuh yang lebih menyukai posisi kompromistis demi keamanan organisasi, Gus Dur terbukti berhasil mempertahankan dua hal krusial sekaligus. Pertama, beliau menjaga kebersihan dan kepatuhan moral pergerakan agar tidak terkooptasi oleh kepentingan politik praktis. Kedua, beliau berhasil membesarkan generasi intelektual organik Nahdliyin yang memiliki keberanian kritis dan berakar kuat pada nilai kemanusiaan.

BACA JUGA :  Selamat Ginting: Jokowi Haus Kekuasaan, Omongannya Sampah Politik!

Perjalanan sejarah ini menegaskan sebuah pelajaran berharga tentang seni mengelola modal sosial. Kekuatan sejati sebuah organisasi keagamaan tidak terletak pada sertifikat kepengurusan atau kedekatan pengurus fisiknya dengan kursi kekuasaan, melainkan pada kualitas etis dan wibawa kulturalnya.

Gus Dur telah membuktikan bahwa dengan kecerdasan taktis, wibawa kultural mampu menjadi senjata moral politik yang jauh lebih ampuh dan berwibawa ketimbang sekadar keterlibatan fisik, bahkan partai politik dalam arena politik kekuasaan.

Tapi yang tidak banyak dipahami orang adalah pilihan langkah Gus Dur. Di hadapan Gus Dur selalu tersedia dua jalan: Jalan yang Aman dan Jalan yang Benar. Gus Dur selalu konsisten memilih: Jalan yang Benar.

Dan saya percaya, Gus Kikin yang bertahun-tahun bersentuhan langsung dengan atmosfir moral yang memancar dari makam Gus Dur di Tebuireng, sedikit banyak telah terpengaruh oleh energi moral (spirit) perjuangannya di Jalan yang Benar. Insya Alloh.


DISCLAIMER : Khusus berita OPINI dalam Rubrik/Kanal OPINI adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya, sehingga setiap berita opini di kanal OPINI sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENULIS. Oleh karenanya INDOVIEWNEWS.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan OPINI, maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada PENULIS OPINI atau dapat dikirimkan kepada redaksi INDOVIEWNEWS.COM melalui email yang tertera dalam box redaksi kami. nantinya redaksi INDOVIEWNEWS.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

BACA JUGA :  Dilema Respons PDIP: Mengapa PSI Membakar Amarah, Sementara Partai ( Baru) Anies Dibiarkan Berlalu?
spot_img
Must Read
spot_img
Populer
spot_img