Wartawan Senior Soroti Isu “Prabowo Cuma 2 Tahun” dan Dugaan Operasi Senyap Geng Solo
INDOVIEWNEWS.COM— Wartawan senior Edy Mulyadi menyoroti munculnya kembali narasi bahwa Presiden Prabowo Subianto hanya akan menjalankan masa jabatan selama dua tahun. Menurut Edy, narasi tersebut kini menjadi relevan setelah muncul sejumlah dinamika politik, mulai dari pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai “percepatan pergantian”, kerusuhan aksi 27 Agustus 2026, hingga manuver politik yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka.
Dalam analisisnya tertanggal 1 September 2026, Edy mengaitkan perkembangan tersebut dengan pernyataan Connie Rahakundini Bakrie mengenai isu “Prabowo cuma dua tahun”.
“Politik Indonesia hari-hari ini sedang memperagakan adegan yang kian benderang. Narasi ‘Prabowo cuma dua tahun’ yang dilemparkan Connie Rahakundini Bakrie tiba-tiba jadi terasa relevan,” kata Edy.
Menurut Edy, pernyataan Connie yang sebelumnya dianggap sebagai psy-war atau rumor politik kini seolah mendapatkan konteks baru melalui sejumlah peristiwa politik.
Ia menyoroti potongan video Budi Arie Setiadi terkait “percepatan pergantian” yang disebutnya sebagai pintu masuk untuk membaca dinamika tersebut.
“Ini jelas bukan sebuah kebetulan, apalagi kecelakaan komunikasi,” ujar Edy.
Edy menilai posisi Presiden ke-7 Joko Widodo yang berada di samping Budi Arie ketika pernyataan tersebut disampaikan juga menarik untuk dicermati.
“Narasi Budi itu diucapkannya tepat di samping Jokowi yang duduk hening tanpa gestur sanggahan,” katanya.
Namun, penafsiran mengenai gestur tersebut merupakan analisis Edy dan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya persetujuan atau perintah dari Jokowi.
“Dalam bahasa gestur politik Jawa, heningnya pimpinan di sebelah pengucap narasi ekstrem adalah bentuk pengesahan tak tertulis. Ia bisa bermakna restu. Bahkan bukan mustahil itu perintah,” ujar Edy.
Kaitkan dengan Kerusuhan 27 Agustus
Edy kemudian menghubungkan dinamika tersebut dengan kerusuhan yang terjadi setelah aksi demonstrasi 27 Agustus 2026.
“Hanya selang beberapa hari pasca-demo video Budi Arie tadi, kerusuhan demo pecah. 27 Agustus 2026!” kata Edy.
Ia juga menilai manuver politik yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka semakin terlihat.
“Lalu, manuver gerilya politik untuk memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka makin kencang. Senyap, memang. Tapi buat mereka yang cukup melek politik, tentu bisa merasakan ada gegap gempita dan orkestrasi di balik keheningan manuver Gibran,” ujarnya.
Selain Gibran, Edy menyoroti meningkatnya fenomena populisme Kang Dedi Mulyadi atau KDM di ruang publik. Menurut dia, sejumlah dinamika tersebut tidak berdiri sendiri.
“Sulit menampik ada saling perikatan erat. Ada benang merah tebal yang menghubungkan semuanya. Skenario percepatan transisi dan manuver mengunci panggung 2029. Mengunci siapa? Ya Prabowo, lah…” kata Edy.
Tiga Gelombang Penekanan
Edy kemudian memetakan sedikitnya tiga dinamika yang menurutnya berjalan secara bersamaan.
Pertama, ia menyebut adanya “inisiasi kerentanan dari dalam”. Menurut Edy, video Budi Arie dan penguatan isu masa jabatan dua tahun dapat berfungsi sebagai conditioning process untuk membiasakan publik dan pasar dengan gagasan bahwa pemerintahan Prabowo memiliki durasi terbatas.
“Kedua, eksploitasi tekanan jalanan dan ekonomi. Pasca-gelombang aksi dan kerusuhan 27 Agustus, ketidakpuasan publik dialirkan sedemikian rupa,” ujar Edy.
Ia menilai narasi yang kemudian terbentuk adalah kesan bahwa pemerintah pusat mulai kehilangan kendali terhadap stabilitas sosial dan persepsi publik.
Ketiga, menurut Edy, terdapat penyediaan figur alternatif melalui figur populis daerah seperti Dedi Mulyadi.
“Di saat bersamaan, figur populis daerah seperti Deddy Mulyadi, atau biasa disapa Kang Dedi/KDM, dibuat meroket,” katanya.
Edy menduga hasil survei dan persepsi publik mengenai figur tersebut dapat digunakan untuk memberikan legitimasi terhadap fenomena politik tertentu.
“Publik dijejali persepsi, inilah ekspresi kejenuhan rakyat. Tapi di balik akrobat tersebut, ada agenda lain yang tak kalah seram: yaitu instrumen untuk memecah konsentrasi elektoral dan membendung figur independen lain,” ujar Edy.
Ia menambahkan, langkah tersebut menurut analisisnya sekaligus dapat menjadi “sekoci cadangan” apabila skenario politik utama membutuhkan artikulator baru dari arus bawah.
Edy: Prabowo Tak Boleh Jadi Penonton Pasif
Menurut Edy, seluruh dinamika tersebut memiliki tujuan yang lebih besar, yakni menempatkan jaringan politik yang ia sebut “Solo-network” atau “Geng Solo” dan Gibran sebagai jangkar kepastian ketika posisi Prabowo dipersepsikan melemah.
“Semua gerilya itu punya tujuan besar. Meletakkan Solo-network alias Gang Solo dan Gibran sebagai satu-satunya jangkar kepastian (anchor of stability) ketika Prabowo dipersepsikan makin goyah atau kehabisan waktu. Rapi. Runut. Hening. Dan nyaris tanpa suara,” katanya.
Atas dasar pembacaan tersebut, Edy meminta Prabowo dan para loyalisnya di Hambalang maupun Gerindra tidak bersikap pasif.
“Prabowo Subianto dan loyalisnya di Hambalang maupun Gerindra tidak boleh lagi bertindak sekadar sebagai penonton pasif,” ujar Edy.
Ia menyarankan Prabowo melakukan konsolidasi kekuasaan secara tegas dan menunjukkan bahwa dirinya merupakan pemegang otoritas tertinggi pemerintahan.
“Prabowo harus menunjukkan secara kasatmata bahwa pemegang tongkat komando tertinggi sipil dan militer adalah dirinya. Tunjukkan dan buktikan, dia bukan bayang-bayang presiden terdahulu,” kata Edy.
Minta Lingkar Istana Dievaluasi
Edy juga menyerukan agar Presiden mengevaluasi para pembantunya, terutama mereka yang dinilainya memainkan politik “dua kaki”.
“Prabowo juga harus segera membersihkan dan menata ulang para pembantunya. Lingkar dalam Istana harus dibersihkan dari figur-figur yang bermain ‘dua kaki’,” ujarnya.
Menurut Edy, para pembantu Presiden yang dianggap lebih mengutamakan agenda pribadi atau kelompok perlu dievaluasi, termasuk mereka yang dinilainya sibuk melempar kode mengenai transisi kekuasaan.
Selain konsolidasi internal, Edy meminta Prabowo mengambil kembali ruang komunikasi politik dan populisme.
“Presiden harus segera merebut kembali panggung populisme. Prabowo musti menarik balik narasi kepemimpinan yang merakyat dan solutif,” katanya.
Ia menilai kebijakan pemerintah harus semakin dirasakan langsung oleh masyarakat bawah.
Soroti Konsolidasi Militer, Politik, dan Hukum
Edy juga menekankan pentingnya konsolidasi di bidang militer, politik, hukum, keamanan, dan ekonomi pascakerusuhan 27 Agustus.
“Jika ini terjadi, harus diselesaikan secara penuh di bawah garis komando tunggal Presiden,” ujarnya.
Menurut Edy, hal tersebut diperlukan agar persoalan keamanan tidak dimanfaatkan sebagai komoditas tawar-menawar politik.
Pada bagian akhir analisisnya, Edy menyebut dinamika politik di sekitar Istana saat ini bukan lagi sekadar persoalan diplomasi elite.
“Politik Istana hari ini bukan lagi soal diplomasitas antarelite. Ia sudah jadi pertarungan daya tahan,” kata Edy.
Ia memperingatkan bahwa jika Prabowo terlalu permisif terhadap dinamika tersebut atas nama kompromi politik, isu mengenai masa jabatan dua tahun berpotensi berkembang menjadi skenario politik yang lebih serius.
“Karena faktanya, ia adalah skenario terukur yang sengaja dibiarkan memakan tuannya dari dalam,” ujar Edy.
Edy menutup analisisnya dengan mengingatkan bahwa jika skenario tersebut benar-benar terjadi, dampaknya menurut dia tidak hanya terhadap Prabowo, tetapi juga terhadap masyarakat Indonesia.
“Jika ini sampai benar-benar terjadi, korbannya bukan cuma Prabowo yang kehilangan kursi presiden. Korban pertama dan utama adalah rakyat Indonesia,” kata Edy.
Seluruh dugaan mengenai “operasi senyap”, keterkaitan antaraktor politik, skenario percepatan transisi, maupun peran jaringan yang disebut Edy sebagai “Geng Solo” merupakan analisis dan penilaian Edy Mulyadi. Tidak terdapat konfirmasi dalam materi pernyataan ini dari pihak-pihak yang disebut, termasuk Joko Widodo, Budi Arie Setiadi, Gibran Rakabuming Raka, maupun Dedi Mulyadi. Redaksi terbuka terhadap hak jawab dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
DISCLAIMER : Khusus berita OPINI dalam Rubrik/Kanal OPINI adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya, sehingga setiap berita opini di kanal OPINI sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENULIS. Oleh karenanya INDOVIEWNEWS.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan OPINI, maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada PENULIS OPINI atau dapat dikirimkan kepada redaksi INDOVIEWNEWS.COM melalui email yang tertera dalam box redaksi kami. nantinya redaksi INDOVIEWNEWS.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
