Praktisi Media: Waspada Killing Ground Terhadap Prabowo Subianto Sebagai Sang Presiden
INDOVIEWNEWS.COM— Praktisi Media Massa Benz Jono Hartono mengingatkan adanya potensi “killing ground” politik terhadap Presiden Prabowo Subianto apabila berbagai persoalan di sekitar lingkaran kekuasaan tidak diantisipasi secara serius.
Benz menyampaikan pandangan tersebut pada 5 September 2026. Menurut dia, killing ground dalam konteks politik tidak berarti kekerasan fisik, melainkan dapat berbentuk perang opini, pembusukan citra, sabotase kebijakan, konflik kepentingan, kebocoran informasi, permainan birokrasi, pemecahan rantai komando, hingga penciptaan kesan bahwa Presiden tidak mampu mengendalikan pemerintahannya sendiri.
“Ada satu hal yang patut menjadi perhatian serius dalam perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, jangan sampai Istana berubah menjadi ‘killing ground’ politik bagi kepemimpinan Presiden sendiri,” kata Benz.
Ia kemudian mempertanyakan pihak yang akan memperoleh keuntungan apabila pemerintahan Prabowo terlihat lemah, gaduh dan tidak efektif.
Rantai Komando Jangan Sampai Terpecah
Benz menilai efektivitas pemerintahan sangat bergantung pada soliditas rantai komando karena Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan.
“Ketika perintah Presiden berhenti di tengah jalan, diterjemahkan berbeda-beda, atau bahkan tidak dijalankan secara konsisten, maka persoalannya bukan sekadar persoalan administrasi,” ujarnya.
Menurut Benz, kondisi tersebut bisa menjadi tanda adanya problem serius dalam sistem komando pemerintahan.
Ia juga mengingatkan bahaya fragmentasi di lingkaran kekuasaan, terutama ketika muncul perbedaan antara pihak yang loyal kepada Presiden, pihak yang loyal kepada kepentingan kelompok, dan pihak yang lebih loyal kepada jaringan kekuasaan lama.
“Presiden harus mengetahui dengan jelas, siapa yang bekerja untuk Presiden, siapa yang bekerja untuk institusi, dan siapa yang bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri,” tegasnya.
Jangan Biarkan Presiden Dikaitkan dengan Dunia Premanisme
Benz juga menyoroti salah satu bentuk “killing ground” politik yang dinilainya paling berbahaya, yakni ketika nama Presiden terus-menerus dikaitkan dengan sosok, jaringan, atau sepak terjang organisasi yang memiliki citra premanisme.
“Dalam politik modern, persepsi publik sangat menentukan,” katanya.
Menurut dia, apabila Presiden terus ditempatkan dalam narasi seolah-olah berada di belakang kelompok-kelompok tertentu, yang rusak bukan hanya nama individu, tetapi juga legitimasi moral dan politik pemerintahan.
Karena itu, Benz mengatakan Presiden harus menjaga jarak yang tegas terhadap segala bentuk kekerasan, intimidasi, tekanan massa, maupun organisasi informal yang dapat menimbulkan persepsi bahwa negara dikendalikan oleh kekuatan nonkonstitusional.
“Negara harus berdiri di atas hukum, bukan di atas ketakutan,” ujarnya.
Sabotase Birokrasi, Musuh yang Tidak Selalu Terlihat
Benz menilai ancaman terbesar sebuah pemerintahan terkadang bukan berasal dari demonstrasi di jalan, tetapi justru dapat muncul dari meja birokrasi.
“Perintah yang diperlambat. Kebijakan yang dipelintir. Program yang tidak dilaksanakan. Informasi yang tidak sampai kepada Presiden. Laporan yang dibuat terlalu manis atau terlalu buruk. Anggaran yang tidak bergerak. Dan keputusan yang sengaja dibuat berputar-putar,” tuturnya.
Menurut Benz, pola tersebut merupakan bentuk sabotase politik yang paling sulit dibuktikan karena semuanya dapat terlihat seperti kesalahan administratif biasa.
“Jika pola tersebut terjadi secara sistematis, Presiden perlu memiliki mekanisme evaluasi yang mampu membedakan antara ketidakmampuan, kelalaian, konflik kepentingan, dan tindakan yang memang disengaja,” katanya.
Oligarki dan Kepentingan Ekonomi
Benz juga mengingatkan Presiden agar berhati-hati terhadap potensi benturan kepentingan antara kebijakan negara dan kepentingan kelompok ekonomi.
“Oligarki, dalam pengertian jaringan kekuasaan yang menggabungkan kekuatan politik dan ekonomi, dapat menjadi persoalan apabila kepentingan kelompok lebih dominan daripada kepentingan rakyat,” ujarnya.
Namun, ia menekankan bahwa tuduhan terhadap individu atau kelompok tertentu tidak boleh hanya berdasarkan asumsi.
“Harus ada bukti, data, aliran kepentingan dan fakta yang dapat diuji,” kata Benz.
Menurut dia, Presiden membutuhkan sistem transparansi dan pengawasan yang kuat agar tidak menjadi sandera kelompok mana pun.
“Presiden tidak boleh menjadi sandera kelompok mana pun. Bukan sandera partai. Bukan sandera pengusaha. Bukan sandera birokrat. Bukan sandera kelompok kepentingan. Dan bukan pula sandera jaringan politik masa lalu,” tegasnya.
Elite Global dan Permainan Geopolitik
Benz mengatakan Indonesia merupakan negara besar dengan sumber daya alam, pasar domestik, posisi geografis dan jumlah penduduk yang sangat strategis. Karena itu, menurut dia, kepemimpinan Indonesia selalu berada dalam lingkungan geopolitik yang kompleks.
“Berbagai kekuatan internasional tentu memiliki kepentingan terhadap Indonesia,” katanya.
Meski demikian, Benz mengingatkan agar persoalan domestik tidak disederhanakan sebagai operasi “elite global”.
“Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa kebijakan Indonesia dibuat berdasarkan kepentingan nasional,” ujarnya.
Ia menilai Presiden harus memiliki kemampuan membaca tekanan dari luar sekaligus memastikan keputusan negara tidak dibajak oleh kepentingan siapa pun.
Ring 1 dan Ring 2 Harus Menjadi Benteng, Bukan Pintu Masuk
Benz menilai lingkaran terdekat Presiden merupakan wilayah yang sangat strategis.
“Ring 1 dan Ring 2 seharusnya menjadi benteng pertama yang menjaga Presiden dari informasi palsu, konflik kepentingan, manipulasi dan permainan politik. Bukan sebaliknya,” katanya.
Menurut Benz, apabila orang-orang terdekat Presiden saling berkompetisi, saling menyandera informasi, atau membawa kepentingan kelompok masing-masing ke dalam Istana, Presiden akan menghadapi persoalan serius.
“Presiden bisa saja mendapatkan banyak informasi, tetapi tidak mendapatkan kebenaran informasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, dalam pemerintahan, informasi yang salah dapat menghasilkan keputusan yang salah.
Killing Ground Itu Bisa Dibangun dari Dalam
Karena itu, Benz meminta istilah “killing ground” dipahami sebagai peringatan politik.
“Sebuah pemerintahan tidak selalu dijatuhkan dengan kudeta. Pemerintahan juga bisa dilemahkan perlahan-lahan melalui: pembusukan citra, konflik internal, pemecahan rantai komando, sabotase birokrasi, perang kepentingan ekonomi, kebocoran informasi, manipulasi opini publik dan kegagalan komunikasi politik,” katanya.
Menurut Benz, jika berbagai persoalan tersebut terjadi secara bersamaan, rakyat akhirnya dapat melihat satu kesimpulan, yakni Presiden tidak mampu mengendalikan keadaan.
“Padahal bisa saja persoalannya bukan pada Presiden semata, melainkan pada mesin kekuasaan di sekelilingnya,” ujarnya.
Prabowo Harus Memimpin, Bukan Dipimpin
Benz menegaskan Presiden Prabowo Subianto memiliki mandat konstitusional untuk memimpin pemerintahan.
“Karena itu, kekuatan utama Presiden bukan hanya keberanian politik, tetapi juga kemampuan memastikan bahwa seluruh mesin pemerintahan bergerak dalam satu arah,” katanya.
Menurut Benz, Presiden membutuhkan orang-orang yang loyal kepada negara dan konstitusi, bukan sekadar loyal kepada pribadi.
“Presiden membutuhkan birokrasi yang profesional, bukan birokrasi yang bermain politik. Presiden membutuhkan informasi yang jujur, bukan informasi yang sudah disaring berdasarkan kepentingan kelompok. Dan Presiden membutuhkan lingkaran kekuasaan yang menjadi benteng kepemimpinan, bukan justru menjadi pintu masuk bagi konflik kepentingan,” tuturnya.
Waspada, Tapi Jangan Paranoid
Benz menekankan bahwa peringatan terhadap kemungkinan adanya komplotan lama, infiltrasi, sabotase atau permainan oligarki harus ditempatkan dalam kerangka kewaspadaan demokratis, bukan paranoia politik.
“Setiap dugaan harus diuji. Setiap tuduhan harus dibuktikan. Setiap pelanggaran harus diproses berdasarkan hukum. Dan setiap pejabat harus mempertanggungjawabkan keputusan yang dibuatnya,” katanya.
Ia menegaskan negara tidak boleh dikelola berdasarkan bisikan.
“Negara harus dikelola berdasarkan konstitusi, hukum, data, akal sehat dan kepentingan rakyat,” ujar Benz.
Pada akhirnya, menurut Benz, tantangan terbesar Presiden Prabowo bukan hanya menghadapi lawan politik yang berada di luar pemerintahan.
“Tantangan yang jauh lebih berat adalah memastikan bahwa tidak ada kekuatan di dalam lingkaran kekuasaan yang secara sadar ataupun tidak sadar mengubah Istana menjadi killing ground bagi Presiden sendiri,” katanya.
Benz kemudian menekankan satu hal yang menurutnya harus dipastikan Presiden Prabowo.
“JANGAN SAMPAI ADA YANG MEMBUAT PRESIDEN MENJADI TAMU DI RUMAH KEKUASAANNYA SENDIRI.”
Menurut dia, ketika rantai komando terpecah, birokrasi tidak solid, kepentingan ekonomi terlalu dominan, komunikasi politik kacau dan lingkaran terdekat kehilangan integritas, maka yang pertama kali menjadi korban bukan hanya Presiden.
“Yang menjadi korban adalah negara dan rakyat Indonesia,” pungkasnya.
DISCLAIMER : Khusus berita OPINI dalam Rubrik/Kanal OPINI adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya, sehingga setiap berita opini di kanal OPINI sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENULIS. Oleh karenanya INDOVIEWNEWS.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan OPINI, maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada PENULIS OPINI atau dapat dikirimkan kepada redaksi INDOVIEWNEWS.COM melalui email yang tertera dalam box redaksi kami. nantinya redaksi INDOVIEWNEWS.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
