Budayawan: Moral dan Etika Tak Ada dalam Kamus Raden Mas Jokowi
INDOVIEWNEWS.COM— Budayawan Mohamad Sobary melontarkan kritik keras terhadap mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait polemik persyaratan pendidikan, tanggung jawab moral, serta tuntutan pertanggungjawaban hukum.
Menurutnya, persoalan yang menyeret Gibran tidak semestinya berhenti pada perdebatan mengenai jabatan politik atau kemungkinan pemakzulan. Ia menilai, apabila ditemukan pelanggaran hukum yang dapat dibuktikan melalui proses yang sah, persoalan tersebut harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan.
Sobary menegaskan, pencopotan dari jabatan atau pemakzulan, apabila benar-benar terjadi melalui mekanisme konstitusional, tidak serta-merta menghapus kemungkinan adanya pertanggungjawaban hukum atas dugaan pelanggaran yang berbeda.
“Gibran enggak usah minta maaf, wong dia sudah salah. Ini minta maaf itu fungsi jiwa, fungsi hati. Kalau hatinya dia kan enggak punya kata salah,” ujar Sobary di Podcast Forum Keadilan Madilog, Sabtu (17/10/2026).
Ia berpandangan, permintaan maaf semestinya lahir dari kesadaran seseorang terhadap kesalahan yang telah dilakukan. Namun, menurut dia, polemik yang berkembang justru memperlihatkan pentingnya keberanian mengakui persoalan dan menjelaskan fakta secara terbuka kepada masyarakat.
Kritik Sobary tersebut juga diarahkan kepada Jokowi. Ia mempertanyakan sikap mantan presiden itu dalam menghadapi polemik yang melibatkan putranya.
“Jokowi bukan melindungi anaknya, tapi ingin menggunakan anaknya untuk berlindung,” katanya.
Ia kemudian melontarkan sindiran keras mengenai pentingnya moralitas dan etika bagi seorang pemimpin maupun tokoh publik.
“Kata etika dan moral itu dua kata yang tidak ada dalam kamus Raden Mas Jokowi,” ujarnya.
Bagi Sobary, persoalan moral tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab seorang pemimpin kepada masyarakat. Jabatan publik, menurut pandangannya, menuntut seseorang untuk bersikap terbuka, memberikan penjelasan atas persoalan yang dipertanyakan, serta bersedia mempertanggungjawabkan tindakannya.
Dalam pernyataannya, Sobary juga menyinggung perdebatan mengenai latar belakang pendidikan Gibran. Ia menegaskan bahwa persoalan utama yang dipersoalkan publik, menurut pandangannya, bukanlah siapa yang mengantar seseorang ke sekolah, melainkan bukti pendidikan yang dimiliki.
“Wong saya yang ngantarkan sekolah kok. Boleh kau mengantarkan anakmu sekolah, boleh. Kita tidak menanyakan siapa yang mengantar. Kita tidak menanyakan sekolahnya itu seperti apa, kita tidak ada urusan sama sekali dengan kualitas sekolahnya. Tidak ada urusan. Yang menjadi urusan kita, mana kau punya ijazah,” tuturnya.
Sobary juga menanggapi wacana pendukung Gibran yang akan melaporkan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menyatakan mendukung langkah itu, tetapi menantang pihak yang berencana melapor agar berani membuktikan tuduhannya.
“Para pendukung Gibran akan melaporkan hakim-hakim di MK. Aku dukung. Aku dukung 100 persen. Mari kita tuntut sembilan hakim yang kita sebut Yang Mulia itu tunjukkan sembilan orang ini salah semuanya. Saya akan dukung itu, tapi kau pasti tidak akan mampu,” ujarnya.
DISCLAIMER : Khusus berita OPINI dalam Rubrik/Kanal OPINI adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya, sehingga setiap berita opini di kanal OPINI sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENULIS. Oleh karenanya INDOVIEWNEWS.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan OPINI, maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada PENULIS OPINI atau dapat dikirimkan kepada redaksi INDOVIEWNEWS.COM melalui email yang tertera dalam box redaksi kami. nantinya redaksi INDOVIEWNEWS.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
