KRISIS KEPERCAYAAN INSTITUSIONAL INDONESIA
Dari Budaya Transaksional Menuju Kebudayaan Integritas
Oleh: Saiful Radian
Forum Dialog Peradaban
Ada persoalan yang jauh lebih dalam daripada sekadar munculnya satu kasus korupsi, satu pejabat yang ditangkap, atau satu lembaga negara yang mendapat sorotan publik.
Persoalan itu adalah krisis kepercayaan terhadap institusi.
Krisis ini sebenarnya bukan fenomena baru. Ia telah berlangsung cukup lama, muncul dalam berbagai bentuk dan pada berbagai sektor kehidupan: politik, birokrasi, penegakan hukum, pelayanan publik, pendidikan, bisnis, bahkan organisasi kemasyarakatan.
Ketika masyarakat menemukan terlalu banyak praktik penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan, nepotisme, politik transaksional, atau perlakuan hukum yang dianggap tidak konsisten, yang mengalami kerusakan bukan hanya reputasi individu.
Yang perlahan terkikis adalah kepercayaan kepada institusinya.
Masyarakat akhirnya tidak lagi hanya bertanya, “Siapa yang salah?”
Pertanyaannya berubah menjadi:
“Apakah sistemnya memang memungkinkan hal seperti ini terus terjadi?”
Dari perilaku koruptif menuju budaya transaksional
Korupsi sering dipahami secara sederhana sebagai tindakan mengambil sesuatu yang bukan haknya.
Padahal dalam kehidupan sosial dan politik, persoalannya dapat jauh lebih kompleks.
Korupsi dapat tumbuh dalam lingkungan yang membiasakan hubungan kekuasaan sebagai hubungan transaksional: siapa memberikan apa, siapa memperoleh apa, siapa membantu siapa, siapa memiliki akses kepada siapa.
Dalam lingkungan seperti itu, hubungan antara negara dan warga dapat bergeser dari hubungan berdasarkan hak dan kewajiban menjadi hubungan berdasarkan akses dan kedekatan.
Pelayanan publik yang seharusnya merupakan hak dapat dipersepsikan sebagai sesuatu yang harus “dibantu”.
Jabatan publik yang seharusnya merupakan amanah dapat dipandang sebagai sumber keuntungan.
Kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk melayani kepentingan umum dapat berubah menjadi instrumen untuk membangun jaringan kepentingan.
Di sinilah kita mulai memasuki wilayah yang lebih luas daripada korupsi.
Kita berhadapan dengan budaya transaksional.
Ketika hukum kehilangan daya moral
Negara tentu membutuhkan hukum yang kuat.
Korupsi harus diberantas melalui penegakan hukum. Pelaku harus dimintai pertanggungjawaban. Institusi pengawasan harus diperkuat.
Tetapi hukum saja tidak cukup.
Sebab hukum bekerja terutama setelah pelanggaran terjadi.
Sementara persoalan kebudayaan bekerja jauh sebelum pelanggaran terjadi.
Jika seseorang sejak awal memandang jabatan sebagai kesempatan memperoleh keuntungan pribadi, maka persoalannya bukan hanya apakah ia takut kepada hukuman.
Pertanyaannya adalah:
Mengapa ia merasa bahwa menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan?
Di sinilah pendidikan nilai, keteladanan elite, budaya organisasi, sistem insentif, dan desain kelembagaan menjadi penting.
Masyarakat tidak hanya membutuhkan pejabat yang takut dihukum.
Masyarakat membutuhkan pejabat yang merasa malu menyalahgunakan amanah.
Ini perbedaan yang sangat fundamental.
Hukum menciptakan batas.
Tetapi kebudayaan membentuk kesadaran tentang mengapa batas itu harus dihormati.
Krisis kepercayaan memiliki efek berantai
Ketika masyarakat berulang kali menyaksikan penyimpangan tanpa melihat perbaikan yang meyakinkan, muncul sikap sinis.
“Semua sama.”
“Percuma melapor.”
“Yang punya koneksi selalu menang.”
“Kalau tidak ikut bermain, kita yang rugi.”
Kalimat-kalimat semacam itu mungkin terdengar sederhana.
Tetapi apabila menjadi keyakinan sosial yang luas, dampaknya sangat serius.
Masyarakat mulai kehilangan kepercayaan kepada institusi.
Kepercayaan yang hilang kemudian menghasilkan ketidakpedulian.
Ketidakpedulian menghasilkan rendahnya partisipasi.
Dan ketika masyarakat tidak lagi percaya bahwa institusi bekerja untuk kepentingan bersama, ruang publik mudah dipenuhi oleh prasangka, disinformasi, populisme, dan politik identitas.
Dengan demikian, krisis kepercayaan institusional bukan sekadar persoalan komunikasi pemerintah. Ia adalah persoalan legitimasi sosial.
Mengapa reformasi institusi harus berjalan bersama reformasi kebudayaan?
Kita sering berbicara mengenai reformasi birokrasi, reformasi hukum, digitalisasi pemerintahan, transparansi anggaran dan penguatan lembaga pengawasan.
Semua itu penting.
Tetapi ada pertanyaan yang sering terlupakan:
Apakah manusia yang menjalankan sistem tersebut juga mengalami perubahan budaya?
Sebuah sistem digital dapat membuat transaksi lebih transparan.
Tetapi manusia tetap dapat mencari cara baru untuk memanipulasi sistem.
Sebuah regulasi dapat dibuat sangat ketat.
Tetapi jika aparat yang menjalankannya memiliki konflik kepentingan, regulasi dapat kehilangan maknanya.
Karena itu reformasi institusi harus berjalan bersama rekonstruksi kebudayaan integritas.
Integritas harus menjadi bagian dari sistem, bukan sekadar slogan.
Teknologi dapat menjadi instrumen transparansi
Di era kecerdasan buatan, Indonesia sebenarnya memiliki peluang baru.
Digitalisasi pemerintahan tidak seharusnya hanya digunakan untuk mempercepat pelayanan.
Ia dapat digunakan untuk membangun arsitektur transparansi.
Data anggaran, pengadaan, perizinan, bantuan sosial, proyek pembangunan dan berbagai proses administrasi dapat semakin terdokumentasi dan dapat diawasi.
Artificial Intelligence dapat digunakan untuk mendeteksi pola transaksi yang tidak lazim, mengidentifikasi potensi konflik kepentingan, melakukan analisis risiko dan membantu lembaga pengawasan menemukan anomali.
Tetapi teknologi tidak boleh diperlakukan sebagai solusi ajaib.
AI yang berada dalam institusi yang tidak berintegritas hanya akan mempercepat sistem yang sudah bermasalah.
Karena itu teknologi harus ditempatkan sebagai alat untuk memperkuat institusi, bukan menggantikan integritas manusia.
Dari budaya transaksional menuju kebudayaan integritas
Indonesia tidak cukup hanya membangun masyarakat yang takut melakukan korupsi.
Kita harus membangun masyarakat yang tidak menganggap korupsi sebagai sesuatu yang normal.
Perubahan itu membutuhkan proses panjang.
Keluarga membangun karakter.
Sekolah membangun integritas.
Perguruan tinggi membangun tradisi intelektual dan etika.
Dunia usaha membangun tata kelola.
Media menjaga ruang publik.
Masyarakat sipil melakukan pengawasan.
Pemerintah membangun institusi yang transparan.
Dan para pemimpin memberikan keteladanan.
Inilah pendekatan yang dapat disebut sebagai ekosistem integritas.
Integritas tidak dapat dibebankan hanya kepada KPK, kepolisian, kejaksaan atau lembaga pengawasan lainnya.
Ia harus menjadi kebudayaan bersama.
Membangun kembali kepercayaan
Kepercayaan publik tidak dapat diperintahkan.
Pemerintah tidak dapat mengatakan kepada masyarakat, “Percayalah kepada kami.”
Kepercayaan harus dibangun melalui pengalaman.
Ketika masyarakat melihat bahwa hukum berlaku secara konsisten, pelayanan publik berjalan adil, pengadaan dilakukan transparan, pejabat bertanggung jawab atas keputusan mereka, dan kritik tidak dianggap sebagai ancaman, maka kepercayaan perlahan tumbuh.
Sebaliknya, ketika masyarakat melihat ketidakadilan dan ketidakkonsistenan berulang, kepercayaan akan terus menurun.
Karena itu ukuran keberhasilan reformasi institusi bukan hanya berapa banyak regulasi baru yang dibuat.
Ukuran yang lebih penting adalah:
Apakah masyarakat merasa bahwa institusi negara bekerja secara adil, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan?
Indonesia membutuhkan rekonstruksi kepercayaan
Kita mungkin tidak dapat menghapus seluruh potensi korupsi dari kehidupan manusia.
Tetapi kita dapat membangun sistem yang membuat korupsi semakin sulit dilakukan, semakin mudah dideteksi, semakin mahal risikonya, dan semakin tidak dapat diterima secara sosial.
Lebih dari itu, kita harus membangun kebudayaan yang menempatkan integritas sebagai sumber kehormatan.
Bangsa yang besar bukan bangsa yang tidak pernah mengalami korupsi.
Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu memperbaiki institusinya ketika menemukan kelemahan, berani mengoreksi dirinya, dan membangun kebudayaan yang membuat penyalahgunaan kekuasaan semakin tidak mendapatkan tempat.
Indonesia tidak hanya membutuhkan reformasi birokrasi.
Indonesia membutuhkan reformasi kebudayaan politik.
Tidak hanya membutuhkan penegakan hukum.
Indonesia membutuhkan rekonstruksi integritas.
Dan tidak hanya membutuhkan pemerintah yang bekerja.
Indonesia membutuhkan institusi yang dipercaya masyarakat.
Sebab pada akhirnya, kekuatan sebuah negara bukan hanya terletak pada seberapa besar kekuasaannya.
Kekuatan sebuah negara terletak pada seberapa besar rakyatnya percaya bahwa kekuasaan tersebut digunakan untuk kepentingan mereka.
catatan :
Penulis : Alumni SMP 87 Jakarta – Bekerja di perusahaan jasa penilai.
DISCLAIMER : Khusus berita OPINI dalam Rubrik/Kanal OPINI adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya, sehingga setiap berita opini di kanal OPINI sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENULIS. Oleh karenanya INDOVIEWNEWS.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan OPINI, maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada PENULIS OPINI atau dapat dikirimkan kepada redaksi INDOVIEWNEWS.COM melalui email yang tertera dalam box redaksi kami. nantinya redaksi INDOVIEWNEWS.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
