Indoviuewnews.com — Ada kejam yang tak kasat mata di era ekonomi digital: hidup satu keluarga bisa hancur seketika hanya karena satu ketukan jari di layar ponsel.
Kisah viral yang menimpa seorang mitra pengemudi GoCar baru-baru ini membuka mata kita pada potret telanjang sistem kerja modern yang pincang. Di satu sisi, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online yang menjamin keadilan pendapatan serta kesejahteraan mitra. Namun di sisi lain, algoritma aplikasi di lapangan masih bertindak sebagai algojo kejam yang menghancurkan dapur pengemudi tanpa nurani.
Ketika Penumpang Stres, Pengemudi yang Divonis
Bayangkan sebuah kontras yang ironis. Sang pengemudi menjaga performanya dengan susah payah hingga ratingnya berada di angka 4,9—sebuah bukti dedikasi dan pelayanan prima. Namun, fondasi kerja keras berminggu-minggu itu runtuh seketika akibat satu bintang merah dari seorang penumpang.
Penyebabnya sepele namun miris: penumpang tersebut sedang kalut menghadapi himpitan ekonomi akibat lonjakan harga kebutuhan pokok, lalu melampiaskan frustrasinya kepada sang driver yang tengah mencari sesuap nasi di balik kemudi.
Di sinilah letak kecacatan fatal ekosistem ride-hailing saat ini. Bintang rendah kerap dijadikan senjata balas dendam emosional, sementara aplikator berlindung di balik sistem otomatisasi yang membabi buta. Akun langsung “anyep”, pesanan berhenti mengalir, dan nasib anak istri di rumah seketika terancam gelap.
Ujian Nyata Perpres 27/2026: Mana Perlindungan Nyata Bagi Mitra?
Hadirnya Perpres Nomor 27 Tahun 2026 sejatinya membawa angin segar bagi para pekerja transportasi online, termasuk pengaturan porsi pendapatan hingga jaminan keselamatan kerja. Kendati demikian, regulasi makro tersebut tidak akan berarti apa-apa di tingkat akar rumput jika celah-celah eksploitasi mikro—seperti teror sistem rating sepihak—dibiarkan begitu saja oleh perusahaan aplikator.
Jeritan driver di media sosial mewakili ribuan suara di aspal yang mendesak perubahan fundamental:
“Padahal kami cari makan dari sini. Kalau kena 1 bintang ngawur, dampaknya ke anak istri juga.”
Keluhan ini langsung diamini oleh lautan komentar sesama pengemudi yang mengalami nasib serupa. Mulai dari dihukum karena kemacetan lalu lintas, hingga dijadikan tempat sampah emosi oleh penumpang yang kebetulan sedang bad mood.
Menyongsong semangat pelindungan tenaga kerja di era digital, sudah saatnya regulasi turunan atau pengawasan ketat pemerintah memastikan poin-poin krusial berikut diterapkan oleh aplikator:
- Hentikan Algoritma Buta: Sistem penilaian tidak boleh memperlakukan semua ulasan secara pukul rata tanpa melihat latar belakang masalah atau konteks di dalam kabin.
- Wujudkan Fitur Banding Rating yang Transparan: Sesuai prinsip keadilan berusaha, pengemudi wajib memiliki hak jawab dan ruang klarifikasi instan ketika mendapatkan ulasan buruk yang tidak objektif.
- Lindungi Mitra dari Eksploitasi Psikologis: Kemitraan yang sehat menuntut perlindungan nyata, bukan sekadar membebankan seluruh risiko bisnis dan mental kepada pundak pekerja lapangan.
Negara dan Aplikator Jangan Tutup Mata
Ekonomi digital dibanggakan karena membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Namun, jika ruang kerja tersebut dibiarkan menjadi arena perundungan digital—di mana nyawa finansial pekerja ditentukan oleh suasana hati seseorang di kursi belakang—maka eksploitasi berkedok teknologi ini sedang mencederai mandat Perpres 27/2026.
Hingga kini, manajemen GoCar masih bungkam. Diamnya aplikator adalah bentuk pembiaran terhadap ketidakadilan yang terus berulang di jalanan. Jangan tunggu kesabaran para pekerja jalanan habis terkikis oleh sistem yang menindas. Keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan psikologis bagi mitra driver adalah harga mati!. (P. Andrianto).
