ASPIRASI: Jangan Sampai Angka Desil Mengalahkan Fakta Kehidupan Rakyat
INDOVIEWNEWS.COM, JAKARTA — Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) meminta pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh sistem penetapan desil yang digunakan sebagai salah satu dasar penentuan penerima manfaat bantuan sosial (bansos).
ASPIRASI menilai perubahan desil tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan administrasi atau pemutakhiran data, tetapi harus dikaitkan dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya.
Presiden ASPIRASI Mirah Sumirat, SE, mengatakan pihaknya menerima berbagai keluhan masyarakat dan pekerja yang kondisi ekonominya tidak mengalami perubahan berarti, namun posisi desil mereka justru berubah atau naik.
“Kondisi ekonomi mereka tidak mengalami perubahan berarti, penghasilan tetap, pekerjaan tetap, jumlah tanggungan tetap, bahkan beban hidup semakin berat namun posisi desil mereka justru berubah atau naik,” kata Mirah dalam keterangan pers tertulis, Senin (24/8/2026).
Menurut Mirah, perubahan tersebut dikhawatirkan berdampak pada hilangnya nama masyarakat dari daftar penerima bantuan sosial.
“Bagaimana mungkin masyarakat yang kehidupannya tidak semakin sejahtera justru dikategorikan lebih mampu?” ujarnya.
Mirah menegaskan, pemerintah memang membutuhkan data akurat agar program perlindungan sosial tepat sasaran. Namun, menurut dia, akurasi data tidak seharusnya hanya diukur berdasarkan sistem klasifikasi apabila kondisi faktual masyarakat di lapangan tidak tercermin secara memadai.
“Jangan sampai rakyat miskin kalah oleh angka dan kalah oleh sistem,” tegasnya.
ASPIRASI: Rakyat Tidak Hidup di Spreadsheet
Mirah menilai kondisi ekonomi masyarakat tidak cukup hanya dilihat dari angka pendapatan atau kepemilikan tertentu. Beban hidup yang harus ditanggung keluarga juga perlu menjadi pertimbangan.
“Rakyat tidak hidup di dalam spreadsheet. Rakyat hidup dalam kenyataan,” kata Mirah.
Ia mencontohkan seorang buruh yang menerima penghasilan tetap tetapi harus menghadapi kenaikan biaya kontrakan, transportasi, makanan, pendidikan anak, kesehatan, dan berbagai kebutuhan rumah tangga.
“Jika pendapatannya tidak bertambah tetapi beban hidup meningkat, maka secara nyata kemampuan ekonominya justru semakin tertekan,” ujarnya.
Karena itu, ASPIRASI berpandangan kemampuan ekonomi masyarakat perlu dilihat secara lebih komprehensif, termasuk pendapatan, jumlah tanggungan, pengeluaran rumah tangga, biaya hidup, kondisi pekerjaan, serta kebutuhan dasar keluarga.
Minta Sistem Desil Dievaluasi Total
ASPIRASI secara tegas meminta pemerintah mengevaluasi sistem penetapan desil yang saat ini digunakan sebagai salah satu dasar penentuan penerima manfaat.
Bahkan, organisasi tersebut mendorong agar pendekatan desil dihentikan dan diganti dengan sistem penyajian data yang lebih transparan, objektif, terukur, serta mampu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara nyata.
“Jangan sampai masyarakat hanya diberi label Desil 1, Desil 2, Desil 3, dan seterusnya, sementara label tersebut tidak mampu menggambarkan kesulitan hidup yang sebenarnya mereka alami,” kata Mirah.
Menurut ASPIRASI, pemerintah perlu membuka data yang dapat menggambarkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat secara lebih utuh, antara lain pendapatan, jumlah tanggungan, beban pengeluaran rumah tangga, biaya hidup di wilayah tempat tinggal, kondisi pekerjaan, dan tingkat kesejahteraan.
Soroti Exclusion Error
ASPIRASI juga menyoroti potensi exclusion error, yakni kondisi ketika masyarakat yang sebenarnya masih membutuhkan perlindungan sosial justru keluar dari daftar penerima manfaat.
Mirah mengatakan pihaknya tidak ingin berspekulasi mengenai jumlah kasus exclusion error sebelum dilakukan pendataan dan verifikasi secara menyeluruh.
Namun, menurut dia, keluhan masyarakat yang sebelumnya menerima bansos kemudian kehilangan bantuan setelah terjadi perubahan data atau desil merupakan persoalan yang perlu mendapat perhatian.
“Jika data berubah tetapi kondisi kehidupan masyarakat tidak berubah, maka yang harus diperiksa adalah datanya, bukan rakyatnya yang disalahkan,” tegas Mirah.
Ia meminta pemerintah melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keluarga miskin, buruh berpenghasilan rendah, dan kelompok rentan tidak kehilangan hak perlindungan sosial hanya karena persoalan klasifikasi administratif.
Tujuh Tuntutan ASPIRASI
ASPIRASI kemudian menyampaikan tujuh tuntutan kepada pemerintah.
Pertama, menghentikan penggunaan penetapan desil sebagai pendekatan utama dalam menentukan kemampuan ekonomi masyarakat dan melakukan evaluasi total terhadap sistem tersebut.
Kedua, mengganti pendekatan desil dengan penyajian data sosial-ekonomi yang lebih transparan, termasuk pendapatan, jumlah tanggungan, pengeluaran, biaya hidup, kondisi pekerjaan, dan kebutuhan dasar keluarga.
Ketiga, membuka mekanisme usul, sanggah, dan koreksi data yang mudah, cepat, transparan, serta dapat diakses masyarakat.
Keempat, melakukan verifikasi lapangan terhadap masyarakat yang kehilangan bansos tetapi secara faktual masih berada dalam kondisi ekonomi sulit.
Kelima, melakukan audit terhadap kasus exclusion error agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan perlindungan sosial.
Keenam, melibatkan serikat pekerja dan organisasi masyarakat sipil dalam proses evaluasi dan pemutakhiran data, khususnya di kawasan industri dengan konsentrasi pekerja tinggi.
Ketujuh, memastikan pemutakhiran data tidak berubah menjadi instrumen untuk mengurangi jumlah penerima bantuan sosial, melainkan digunakan untuk memastikan bantuan diterima masyarakat yang membutuhkan.
ASPIRASI mengingatkan pemerintah bahwa pembangunan sistem data sosial seharusnya bukan sekadar untuk mempercantik angka statistik atau mengurangi jumlah penerima bantuan.
“Perbaiki datanya, jangan hilangkan hak rakyatnya,” pungkas Mirah.
Pemerintah Perlu Beri Penjelasan
Di sisi lain, penggunaan data dan klasifikasi sosial-ekonomi dalam penyaluran bansos merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan bantuan diberikan kepada kelompok yang sesuai dengan kriteria. Karena itu, persoalan perubahan desil maupun penerima yang keluar dari daftar perlu diverifikasi berdasarkan data dan kondisi lapangan.
Kritik ASPIRASI tersebut pada akhirnya menjadi masukan agar proses pemutakhiran data tidak hanya mengandalkan klasifikasi administratif, tetapi juga menyediakan mekanisme koreksi ketika masyarakat menemukan ketidaksesuaian antara data dan kondisi sebenarnya.
Hingga berita ini ditulis, ASPIRASI meminta pemerintah memberikan ruang koreksi dan verifikasi bagi masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan klasifikasi desil yang tercatat.
