WASPADA REVOLUSI WARNA SEDANG CIPTA KONDISI JAGA KEDAULATAN RAKYAT
Oleh Prihandoyo Kuswanto
Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila
PENDAHULUAN
APA ITU “REVOLUSI WARNA”?*
Istilah ini memang dipakai untuk menyebut perubahan politik lewat tekanan massa besar-besaran, seperti yang terjadi di Georgia 2003, Ukraina 2004, dll.
Ciri umumnya:
1. Isu pemicu Korupsi, Pemilu, UU
2. Simbol & Warna Gerakan pakai atribut sama
3. Peran NGO & Media Menguatkan narasi yang sama dimulai dengan filem Dirty Vote kemudian Pesta Babi isi utama nya pemerintah di stikma penjajah jadi jangan heran kalau Fatima dan kawan kawan nya di UI menstikma hentikan penjajahan pada rakyat kemudian rebut kemerdekaan semua ini mentor nya ya orang orang pembuat filem Pesta Babi itu dan ini jelas seksli Demo mahasiswa buksn berdiri sendiri ada benang merah nya dengan Ksbinet Bayangan .
4. Dukungan asing Pelatihan, pendanaan, narasi Dugaan bahwa CELIOS (Center of Economic and Law Studies) yang masuk dalam “Kabinet Bayangan” patut diduga dibiayai pihak asing merupakan pandangan atau tudingan yang sangat masuk akal oleh sebab itu PPATK harus segarah melakukan pembuktian .
Catatan: Sampai hari ini belum ada putusan pengadilan di Indonesia yang menyatakan ada “revolusi warna”. Tapi kewaspadaan itu wajib. Menjadi tugas negara melalui badan Intlejen Negara
4. FAKTA YANG BISA KITA CEK BERSAMA ISU DATA YANG BEREDAR CATATAN HUKUM
Revisi UU TNI Tujuan: penempatan prajurit di kementerian/lembaga dan penanganan bencana Bukan untuk “dwifungsi”. Rakyat memang butuh TNI saat bencana. Wajib dikaji di DPR
NED – National Endowment for Democracy LSM dari AS. Website resmi NED memang memuat daftar hibah ke LSM di banyak negara termasuk Indonesia Hibah ke LSM itu legal. Yang ilegal: kalau dipakai untuk makar/sepakatis mendirikan Kabinet bayangan membiayai demo untuk menjatuhkan pemerintahan yangsah
IRI – International Republican Institute Memang ada program pelatihan kepemimpinan partai & sipil di Indonesia Legal selama tidak ikut kampanye & tidak danai kandidat secara langsung
INDONESIA GELAP
Narasi kritik kebijakan pemerintah
Kritik boleh. Tapi kalau ajak makar/pemisahan dari pemerintahan yang sah adalah pidana
Kesimpulan: Ada dana, ada pelatihan, ada. Tapi apakah itu “skenario besar”? Itu butuh bukti hukum dari aparat: PPATK, BIN, Densus.harus melakukan penyelidikan
Keadaan hari ini sudah diprediksi oleh bapak pendiri negeri ini jawabannya mari kita simak dan baca kembali sejarah bangsa ini .
JAWABAN MENURUT “ROH PROKLAMASI” & 4 SERANGKAI BAPAK BANGSA KITA
ISU ANCAMAN INDONESIA BUBAR
Agitasi + Pemisahan Daerah yang mengancam Indonesia bubar dan sudah
diingatkan oleh SOEPOMO: Negara Integralistik. Persatuan di atas golongan
YAMIN: Ber kepribadian Nasional bersumber dari budaya bangsa Nusantara
BUNG KARNO: Amanat Penderitaan Rakyat.
Entakanlah pikiran Individualsme , Liberalisme , Kapitalisme sumber dari kolonialisme .
BUNG HATTA: Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia
Tolak pikiran dan meniru membebek pada Asing
UUD 2002 Liberalisme Kapitalisme menggati Pancasila .
Kekuasaan diperebutkan banyak banyakan suara kalah menang kuat kuatan pertarungan banyak banyakan uang curang curangan inilah demokrasi liberal demokrasi homogen yang dipaksakan oleh jongos jongos asing pada masyarakst yang heterogen dengan 1340 suku 17.300pukau berbagai adama dan golongan adat istiadat dijadika satu dengan demokrasi
Homogen yang pastas untuk Amerika yang hanya ada dua Partai politik dan budaya yang hampir seragam
Kabinet Bayangan” Inkonstitusional
UUD 1945 Pasal 17: Hanya ada Kabinet Presiden tidak ada kabinet bayangan .
Akibat demokrasi liberal Rakyat jadi Kuda Tunggangan
JANGAN JUAL KEDAULATAN ATAS NAMA DEMOKRASI PADA ASING
Saya tidak anti kritik. Kritik itu vitamin demokrasi.
Tapi kita harus waspada. Karena sejarah mengajarkan pada bangsa ini :
Penjajah tidak selalu datang bawa bedil. Kadang datang bawa dana dan narasi seperti sekarang ini yang menjangkiti anak anak muda kampus
Moh. Yamin 29 Mei 1945 sudah beroesan : ‘Negara kita harus berKEPRIBADIAN NASIONAL . Bukan tiruan asing’
Hari ini kita lihat Ada pelatihan asing untuk parpol. Ada hibah asing untuk LSM.
Itu legal? Ya, kalau untuk pendidikan demokrasi.
Itu bahaya? Ya, kalau untuk mengganti haluan negara.
Negara ini didirikan dengan sistem sendiri
Mengapa harus melskukan pelatihan demokrasi asing ? Akibat nya rusak tatanan kehidupan bangsa dan negara kita kehilangan nilsi nila persatuan kehilangan nilai nilai gotong royong nilai nilai karakter
Kebangsaan kita senua itu bukan sesuatu yang tudak direncanakan oleh asing tetapi sudah masuk sekarang ke jsntung bansa ini melalui antek antek asing londo ireng tang tersebar di kampus Kampus .
Soal Revisi UU TNI: Rakyat butuh TNI saat bencana. Jangan politisir. Coba hari ini siapa yang turun ke Maumere yang sedang dilanda gempa apa mahasiswa seperti Fatima yang teriak TNI atau Tiyo yang teriak TNI Kembali je Barak mau turun ke lapangan membantu saudara kita yang terjena bencana di Maumere ?
Soal “Kabinet Bayangan”: Itu tidak ada di UUD 1945. Itu inkonstitusional.itu bentuk jiplakan dari asing Inggris dan Perancis yang negaranya Parlementer disana memang negaranya bersistem Parlementer tetapi di Indonesia tidak tangkap saja kereka itu sudah membuat kerusuhan pemerinta harus tegas tangkap dan adili biatr pebgadilan yang bicara tidak seenak nya .
Menghadapi situasi perang narasi yang sedang dibangun asing sikap kita:
Tegakkan Hukum.
Jaga Persatuan.
Kembali ke Pancasila dan UUD 1945 Asli.
Karena kalau kita gaduh terus, yang ketawa siapa? Yang mau pecah belah bangsa.ini
SEKALI MERDEKA TETAP MERDEKA. KEDAULATAN RAKYAT HARGA MATI.
LANGKAH KONKRET YANG BISA DI USULKAN
Transparansi Dana DPR + PPATK audit semua dana asing ke LSM/Parpol. Yang melanggar UU Parpol & UU Ormas,harus di tindak.
2. Pendidikan Pancasila Total Masukkan lagi GBHN sebagai haluan negara. Biar tidak ada lagi 553 Visi Misi harus kembali pada Visi Misi Negara dengan tujuan Masyarakat adil dan Makmur mengutamakan persatuan
3. Musyawarah Nasional seluruh elemen bangsa untuk menata Kembalikan fungsi MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat Libatkan Utusan Golongan & Daerah seperti wasiat Panitia 9.BPUPKI.
4 Demokrasi harus demokrasi Heterogen bukan demokrasi Homogen model suara terbanyak .
BICARA FAKTA BICARA SOLUSI BICARA SEJARAH
Jangan terpancing emosi. Kalau ada yang tanya “Buktinya mana?”, jawab:
Itu tugas aparat penegak hukum. Tugas saya mengingatkan: Roh Proklamasi jangan digadaikan.
Jaga NKRI dengan kepala dingin dan jangan dada panas.
“DAFTAR HIBAH ASING KE LSM INDONESIA 2020-2024” VERSI DATA PUBLIK NED* 💪🇮🇩
Data ini saya ambil dari website resmi NED.org – Grant Database yang sifatnya publik dan transparan. Kita pakai untuk bukti: “Ini ada, ini legal, tapi harus diawasi”.
APA ITU NED?
National Endowment for Democracy
LSM dari AS yang didanai Kongres AS. Tugas resmi: “Mempromosikan Demokrasi & HAM di dunia”.
Website: http://ned.org Semua hibah diumumkan ke publik.
3 CATATAN KRITIS MENURUT UUD 1945 ASLI
*LEGAL TAPI RAWAN → Memberi dana ke LSM itu legal. Tapi kalau dipakai untuk “mempengaruhi kebijakan” atau “mengganti haluan negara” = melanggar Pasal 28 UU No 16/2017 tentang Ormas
2. BERTENTANGAN DENGAN YAMIN → 29 Mei 1945: “BerKEPRIBADIAN, Tolak Tiruan Asing”. Demokrasi kita harus lahir dari rahim Nusantara, bukan impor
3. ANCAMAN KE SOEPOMO→ Kalau LSM asing hanya dukung 1 golongan/1 narasi = memecah Negara Integralistik
4. KALIMAT PERINGATAN
Tidak ada Asing memberi bantuan tanpa disertai agenda jangan jual Bangsa ini dengan grand jangan jadi londo Ireng .
Kita tidak anti kerjasama internasional.
Tapi kita anti intervensi.
Demokrasi Indonesia harus disetir oleh Rakyat Indonesia, bukan oleh grant asing.”
WASIAT PANITIA 9: KEDAULATAN RAKYAT –
*SUMBER: http://NED.org Grant Database,l
CONTOH HIBAH NED KE INDONESIA
2020-2024*
_Catatan: Ini data publik. Bukan tuduhan. Untuk bahan evaluasi kedaulatan_
PENERIMA BANTUAN TAHUN** 2020 -2024
yayasan Bantuan Hukum Indonesia YLBHI
Internatonal Republik Institute.
KONTRAS Komisi untuk Orang Hilang
Walhi Wahana Lingkungan Hidup
JARINGAN PEMANTAU PEMILU
ELSAM Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat .
Bapak Ibu, saya tidak menuduh. Saya hanya menunjukkan data publik. Ini website resmi NED. Mereka sendiri yang umumkan.
Tahun 2023 mereka berihibah ke IRI untuk pelatihan parpol menjelang pemilu. Siapa parpol tang menerima pelatihan bisa ditanyakan dan diumumkan ke publik .
Tahun 2024 beri hibah ke YLBHI, Kontras.
PPATK harus melakukan Audit pada YLBHI dan KONTRAS
Pertanyaan saya: Salah? Secara hukum tidak, kalau untuk pendidikan.
Tapi berbahaya? Ya, kalau kita lengah.
Karena Moh. Yamin sudah bilang 81 tahun lalu: telah memperingatkan Jangan tiru asing.
Soepomo juga memperingatkan Jaga persatuan, jangan pecah karena kepentingan golongan.
Solusinya: Pemerintah harus audit. DPR harus awasi. Rakyat harus cerdas.
Jangan sampai ‘demokrasi’ kita dibayar pakai dolar.”
Q: “Itu hoax kan?”
A: “Silahkan cek sendiri di http://ned.org. Itu website mereka. Data publik.”
Q: “Emang salah nerima hibah?”
A: “Tidak salah. Yang salah kalau hibah itu dipakai untuk makar, memecah bangsa, atau mengganti Pancasila. Itu pidana.”
Q: “Bapak anti asing?”
A: “Saya pro Indonesia. Yamin bilang: kerjasama boleh, tapi tidak menjadi jongos asing tetap berKEPRIBADIAN.NASIONAL
KESIMPULAN .
Untuk direnungkan saat ini keadaan bangsa yang karut marut sejak reformasi dan mengamandemen UUD 1945, tatanan kenegaraan telah diubah tanpa mau memperdalam apa yang menjadi kesepakatan bersama yaitu Pembukaan UUD 1945, di sana lah tercantum pandangan hidup, falsafah hidup, tujuan hidup, cita-cita hidup.
Kita wajib mengingatkan pada semua elite politik dan pemegang kekuasaan sebab sejak amandemen UUD 1945 negara Proklamasi telah melenceng jauh dari cita-cita proklamasi.
Tidak mungkin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diletakkan pada sistem Individualisme, Liberalisme dan Kapitalisme, negara telah tersesat dari Negara Proklamasi.
Rakyat dan seluruh aktivis harus berani melakukan otokritik terhadap tersesatnya negara ini. Tidak ada jalan terbaik kecuali kembali ke Negara Proklamasi dengan dasar Pancasila dan UUD 1945 yang disahkan 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
