Purbaya Diberesin Duluan, Wartawan Senor Ungkap Konflik Internal dan Kekuatan Alumni Taruna Nusantara
INDOVIEWNEWS.COM — Pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara pada 14 September 2026 masih menyisakan tanda tanya mengenai dinamika politik dan konflik internal di Kementerian Keuangan.
Wartawan senior Agustinus Edy Kristianto atau AEK, dalam tulisannya pada 20 September 2026, menyoroti pergantian tersebut dari perspektif politik kekuasaan dan relasi antarpejabat di lingkungan Kemenkeu.
AEK mengawali analisisnya dengan mengutip pernyataan Suahasil Nazara yang menyebut akan memprioritaskan komunikasi publik yang dapat dipercaya, selain menjaga kredibilitas APBN.
“Saya berpikir nakal saja: berarti Menkeu yang lama komunikasi publiknya tidak bisa dipercaya?” tulis AEK.
Ia kemudian mengaitkan pernyataan tersebut dengan pernyataan Purbaya sebelumnya mengenai dua pejabat eselon I Kemenkeu.
Menurut AEK, Purbaya pernah menyatakan akan mencopot Dirjen Pajak Bimo Wijayanto dan Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama apabila kinerja keduanya tidak membaik.
“Tapi kenapa sekarang justru Purbaya yang dicopot? Jadi siapa sebenarnya yang tidak bisa dipercaya?” tulisnya.
“Kalau ucapan Purbaya bisa dipercaya, logikanya, kan, seharusnya Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai yang dicopot, bukan?” lanjut AEK.
Sorotan pada konflik internal Kemenkeu
AEK mengatakan dirinya memilih mengesampingkan terlebih dahulu analisis panjang mengenai fiskal dan moneter. Ia ingin melihat pergantian Menkeu dari perspektif politik, terutama karena menteri merupakan jabatan politik.
“Kita lihat dulu reshuffle Menkeu dari kacamata politik. Sudut pandang orang berebut kekuasaan. Sesuatu yang wajar, karena menteri adalah jabatan politik,” tulis AEK.
Ia kemudian menyinggung sejumlah polemik internal Kemenkeu yang menurutnya telah diberitakan media, mulai dari persoalan Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai, pemeriksaan wajib pajak peserta tax amnesty, restitusi pajak, hingga persoalan dividen Danantara sebesar Rp120 triliun.
Puncaknya, menurut AEK, terjadi pada 10 September 2026 ketika Purbaya melakukan mutasi dan rotasi besar-besaran di lingkungan Kemenkeu.
Sejumlah laporan media memang mencatat adanya perombakan besar-besaran pejabat Kemenkeu menjelang pergantian Purbaya. Bloomberg Technoz, misalnya, melaporkan bahwa Djaka Budhi Utama tidak menjalankan rotasi pegawai yang diputuskan Purbaya dan memilih menunggu Menkeu baru.
Empat hari kemudian, 14 September 2026, Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya. Kementerian Keuangan juga mengonfirmasi bahwa Suahasil resmi menggantikan Purbaya melalui keputusan presiden tersebut.
Bimo dan Djaka menjadi sorotan
AEK juga menyoroti ketidakhadiran Bimo Wijayanto dan Djaka Budhi Utama dalam pelantikan pejabat hasil perombakan tersebut.
Menurut AEK, setelah Purbaya dicopot, keduanya justru terlihat hadir di lingkungan Kemenkeu.
Situasi itu, menurut AEK, menimbulkan pertanyaan mengenai hubungan antara perombakan internal Kemenkeu dengan pergantian Menteri Keuangan.
Ia juga mengungkap adanya tangkapan layar percakapan grup WhatsApp yang disebutnya berasal dari pihak yang diduga merupakan Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai.
Menurut AEK, percakapan tersebut antara lain berisi permintaan maaf atas kegaduhan di Kemenkeu, penolakan melaksanakan keputusan perombakan pejabat, serta persoalan prosedur yang disebut berkaitan dengan Baperjakat, pelibatan Dirjen, meritokrasi, dan good governance.
Namun, AEK menempatkan informasi tersebut sebagai bagian dari bahan analisis dan percakapan yang diterimanya, bukan sebagai fakta yang telah diputuskan secara resmi.
Benarkah Purbaya dicopot karena hendak mengganti dua Dirjen?
Pertanyaan utama AEK kemudian mengarah pada alasan pencopotan Purbaya.
“Apa betul Purbaya dicopot karena ia mau mengganti kedua Dirjen itu?” tulisnya.
AEK mengaku mendengar bahwa Purbaya telah berbicara kepada Presiden mengenai rencana penggantian kedua Dirjen tersebut dan disebut mendapat jawaban bahwa persoalan itu “nanti akan dibereskan”.
“Jadilah sekarang ketika semua tahu ternyata justru Purbaya yang ‘diberesin’,” tulis AEK.
Ia menegaskan tidak berada pada posisi membela salah satu kubu yang berselisih.
“Saya, sih, dalam posisi tidak membela salah satu kubu yang berselisih. Tapi menarik saja melihat dinamika politik yang terekam,” katanya.
Analisis tentang kekuatan alumni Taruna Nusantara
Salah satu analisis yang menurut AEK menarik adalah mengenai kekuatan jaringan alumni SMA Taruna Nusantara dalam pemerintahan saat ini.
AEK menyebut Bimo Wijayanto sebagai alumnus TN-3. Sementara Mensesneg Prasetyo Hadi merupakan alumnus TN-6 dan Seskab Teddy Indra Wijaya alumnus TN-15.
Data mengenai latar belakang tersebut juga tercatat dalam berbagai sumber, termasuk informasi SMA Taruna Nusantara dan pemberitaan mengenai alumni sekolah tersebut. Bimo tercatat sebagai alumnus TN-3, sedangkan Prasetyo Hadi TN-6 dan Teddy Indra Wijaya TN-15.
AEK juga menyebut sejumlah pejabat lain yang merupakan alumni Taruna Nusantara, antara lain Menlu Sugiono dan Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono yang merupakan alumnus TN-5, serta Sudaryono yang merupakan alumnus TN-11. Presiden Prabowo sendiri dalam pidatonya pada Januari 2026 juga menyebut sejumlah pejabat tersebut sebagai alumni Taruna Nusantara.
“Bimo adalah alumnus paling senior di antara mereka. Sementara secara struktural, Mensesneg dan Seskab berposisi sangat strategis dalam hal pergantian kabinet,” tulis AEK.
Menurutnya, posisi Mensesneg dan Seskab yang berada dekat dengan Presiden membuat keduanya memiliki akses terhadap informasi mengenai keputusan personalia pemerintahan.
Dari sinilah AEK membangun salah satu hipotesis mengenai pergantian Purbaya.
“Mungkin ada agenda lebih besar yang sedang dijalankan jaringan alumni itu, dan Purbaya adalah orang yang dianggap tidak cocok dengan agenda itu.” katanya.
Namun, AEK menegaskan bahwa analisis tersebut hanyalah salah satu kemungkinan yang dibangun berdasarkan relasi kuasa dan kewenangan administratif-teknis.
Banyak kemungkinan di balik pencopotan Purbaya
AEK menyebut masih ada faktor lain yang menurutnya layak dibaca, termasuk informasi mengenai keluhan terhadap model kepemimpinan personal Purbaya serta dugaan keterlibatan “orang luar” dalam keputusan birokrasi.
“Tapi itu hanyalah salah satu analisis berdasarkan relasi kuasa dan kewenangan administrasi-teknis yang masuk akal untuk menjawab mengapa Purbaya tumbang. Pasti ada faktor dan analisis lain,” tulisnya.
Di sisi lain, Presiden Prabowo secara konstitusional memiliki kewenangan untuk melakukan pergantian menteri. Pemerintah sendiri belum memberikan penjelasan resmi yang secara spesifik menetapkan satu penyebab tunggal pencopotan Purbaya.
Sejumlah laporan media, termasuk Reuters, menyebut konflik internal terkait perombakan pejabat Kemenkeu sebagai salah satu faktor yang dikemukakan sumber pemerintah. Reuters juga melaporkan bahwa Purbaya sendiri mengakui adanya perbedaan pandangan dengan sejumlah pejabat setelah pencopotannya.
Karena itu, menurut AEK, dinamika tersebut masih dapat dibaca dari berbagai perspektif.
“Sebab pada ujungnya keputusan merombak kabinet adalah haknya Presiden secara substantif. Kita tak bisa 100% menyelami isi hatinya Presiden.” katanya.
AEK menutup tulisannya dengan menyatakan bahwa kali ini ia tidak hendak memberikan punchline, melainkan membuka ruang bagi pembaca untuk menilai sendiri dinamika di balik tumbangnya Purbaya.
“Saya justru mau dengar apa komentar dan analisis Anda tentang tumbangnya Purbaya.” tannyanya
DISCLAIMER : Khusus berita OPINI dalam Rubrik/Kanal OPINI adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya, sehingga setiap berita opini di kanal OPINI sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENULIS. Oleh karenanya INDOVIEWNEWS.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan OPINI, maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada PENULIS OPINI atau dapat dikirimkan kepada redaksi INDOVIEWNEWS.COM melalui email yang tertera dalam box redaksi kami. nantinya redaksi INDOVIEWNEWS.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
