CBA Soroti PAD PT HSB: Dari Pendapatan Rp18,8 Miliar, Setoran ke Berau Hanya Rp27 Juta
INDOVIEWNEWS.COM— Direktur Eksekutif CBA (Center For Budget), Uchok Sky Khadafi, menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Berau yang bersumber dari PT Hutan Sanggam Berau (HSB). Ia menilai terdapat ketidaksesuaian yang perlu dijelaskan terkait pendapatan perusahaan dan setoran PAD kepada pemerintah daerah.
Uchok mengatakan, pendapatan PT HSB pada 2025 mencapai Rp18,8 miliar. Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan pendapatan perusahaan pada 2024 yang tercatat sekitar Rp8,2 miliar.
“Pendapatan PT Hutan Sanggam Berau (HSB) pada 2025 memang mencapai Rp18,8 miliar. Ini sangat besar bila dibandingkan dengan pendapatan pada tahun 2024 yang hanya mencapai Rp8,2 miliar,” kata Uchok Sky Khadafi, Sabtu (22/8/2026).
Namun, Uchok menyoroti pernyataan Direktur PT HSB, Roby Maula, melalui Manajer Pamhut dan Bina Sosial, Anwar Kalfangare, yang menyebut PAD dari perusahaan tersebut bisa menyentuh Rp1,9 miliar hingga Rp2 miliar.
Menurut Uchok, pernyataan tersebut perlu dibuktikan dengan data dan penjelasan yang transparan.
“PAD-nya bisa menyentuh Rp1,9 miliar sampai Rp2 miliar, hanya gombal untuk menutupi dugaan ada penyimpangan keuangan di PT HSB tersebut,” tutur Uchok.
Ia kemudian merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Kabupaten Berau tahun 2025. Berdasarkan dokumen tersebut, kata Uchok, realisasi PAD Kabupaten Berau dari PT HSB hanya sekitar Rp27 juta dari target Rp28 juta.
“Realisasi untuk PAD dari PT HSB untuk Kabupaten Berau menurut Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan Kabupaten Berau tahun 2025 oleh BPK hanya sebesar Rp27 juta dari target mencapai sebesar Rp28 juta,” tegas Uchok.
Uchok menilai angka tersebut sangat kecil apabila dibandingkan dengan setoran PT HSB ke kas daerah pada 2024 yang disebutnya mencapai Rp28,6 juta, sementara pendapatan perusahaan pada tahun tersebut hanya sekitar Rp8,2 miliar.
“Target PAD Kabupaten Berau mencapai sebesar Rp27 juta ini sangat minim bila dibandingkan setoran PT HSB ke kas daerah pada tahun 2024 bisa mencapai Rp28,6 juta, padahal pendapatan perusahaan hanya Rp8,2 miliar,” jelasnya.
Atas dasar perbandingan tersebut, Uchok menilai terdapat alasan bagi aparat penegak hukum untuk meminta penjelasan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan PT HSB serta mekanisme penyetoran PAD kepada Pemerintah Kabupaten Berau.
“Dari penjelasan CBA di atas, dan juga pernyataan Manajer Pamhut dan Bina Sosial, Anwar Kalfangare, ini menjadi dasar yang akurat dan kuat buat Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk memulai penyelidikan adanya dugaan penyimpangan keuangan di PT HSB,” lanjut Uchok.
CBA, kata Uchok, mendesak Kejaksaan Agung segera meminta klarifikasi dari pihak-pihak terkait, termasuk Direktur PT HSB Roby Maula dan Bupati Berau Hj. Sri Juniarsih Mas.
“CBA mendesak kepada Kejagung untuk segera memanggil dan minta penjelasan dari Direktur PT HSB, Roby Maula, dan Bupati Berau Hj. Sri Juniarsih Mas mengenai lari ke mana saja PAD-nya yang bisa menyentuh Rp1,9 miliar sampai Rp2 miliar,” tutup Uchok.
