Haris Rusly Moti: Ada Kelompok Senyap Obsesi Daur Ulang Prahara Agustus 2025
INDOVIEWNEWS.COM— Pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, menilai aksi massa yang direncanakan berlangsung pada 27 Agustus 2026 sejatinya sejalan dengan agenda pemberantasan korupsi yang menjadi arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Namun, Haris mengingatkan adanya dugaan kelompok senyap yang berupaya menumpangi gerakan tersebut dengan mendaur ulang prahara Agustus 2025 melalui kampanye provokasi, disinformasi, dan destabilisasi.
“Sebetulnya aksi massa tanggal 27 Agustus 2026 yang menuntut pemberantasan korupsi dan penyitaan asset koruptor, masih sejalan dengan arah kebijakan dan tekad Presiden Prabowo, demikian pandangan yang disampaikan pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti kepada wartawan, 26/8/2026.
Menurut Haris, Presiden Prabowo bahkan telah bertindak sangat mendasar melampaui tuntuntan gerakan massa, mencegah kebocoran kekayaan negara hingga menyita asset korupsi oligarki tambang, hutan dan lahan.
“Presiden Prabowo sendiri tidak menutup mata dan telinga terkait aspirasi yang berkembang di masyarakat. Itu dibuktikan dengan menindak tegas pelaku korupsi MBG dan penegak hukum yang menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri”, jelas Haris.
Menurut Haris, melalui pimpinan yang baru, tata kelola MBG yang diktritisi oleh publik saat ini secara bertahap sedang mengalami perbaikan sangat signifikan.
Namun, menurut Haris, pilihan aksi tanggal 27 Agustus 2026 itu terasa sangat provokatif. Haris menilai ada kekuatan senyap yang terobsesi mendaur ulang prahara Agustus 2025 yang ditandai dengan kerusuhan dan penjarahan terhadap rumah sejumlah pejabat negara. Prahara Agustus tersebut juga meninggalkan duka mendalam yang menewaskan Affan Kurniawan, salah satu driver Ojol.
“Ada gejala halusinasi politik pada segelintir kekuatan senyap yang melancarkan kampanye kekacauan sosial menumpangi gerakan massa. Mereka ingin menciptakan krisis kepercayaan dan delegitimasi terhadap kebijakan progresif dan populis Presiden Prabowo”, tegas Haris yang pernah dipercaya menjadi Komandan Relawan TKN Prabowo-Gibran.
Haris menduga momentum satu tahun wafatnya driver Ojol Affan Kurniawan sengaja ditumpangi untuk tujuan memprovokasi kemarahan driver ojol dan rakyat luas untuk melakukan pembangkangan sosial.
“Namun, kami yakin kawan-kawan komunitas driver Ojol tidak akan terprovokasi. Karena baik DPR-RI maupun Pemerintahan Prabowo telah mengakomodir tuntutan kawan-kawan driver Ojol. Bahkan, Wakil Ketua DPR-RI Sufmi Dasco Ahmad tercatat beberapa kali menerima dan mendengar langsung aspirasi dari delegasi komunitas driver Ojol”, lanjut Haris.
Dalam kesempatan itu Haris juga mengingatkan terkait teknik “information laundering”, yaitu pencucian dan daur ulang disinformasi yang dipakai untuk menebar hasutan dan provokasi kepada masyarakat.
Haris menduga kekuatan senyap tersebut sedang bekerja menggunakan teknik “information laundering” untuk memanaskan situasi menjelang aksi massa tanggal 27 Agustus 2026.
Menurut Haris, teknik information laundering adalah proses ketika disinformasi atau berita palsu yang diorkestrasi secara masif di akun-akun media sosial dicuci sehingga tampak kredibel, dengan cara disebarkan melalui saluran media arus utama (media mainstream) terpercaya.
“Disinformasi dan berita palsu adalah konten itu sendiri, sedangkan pencucian informasi adalah teknik yang digunakan untuk melegitimasi konten disinformasi dan berita palsu tersebut sehingga tampak sebagai sebuah kebenaran”, jelas Haris yang merupakan aktivis 98 UGM Yogyakarta.
Menurut Haris, tanpa teknik information laundering, disinformasi dan hoaxs bergerak terbatas pada ruang-ruang marginal di akun-akun media sosial, jelas Haris.
“Jika kita cermati, laundering informasi atau pencucian informasi telah digunakan sebagai teknik dalam peperangan psikologis, tujuannya adalah meruntuhkan kepercayaan publik dan kepercayaan pasar kepada pemerintah”, sambung Haris.
“Gerakan seperti ini sebetulnya bagian dari rangkaian kampanye destabilisasi yang sedang dilancarkan dalam beberapa bulan terakhir”, sambung Haris.
Namun menurut Haris, kampanye destabilisasi yang dilancarkan tersebut ibarat “pungguk merindukan bulan”. Disebut demikian karena obsesi sejumlah pengamat ekonomi yang memproyeksikan rupiah akan runtuh dan sekarat hingga Rp 25.000 terhadap dolar. Kenyataannya menurut Haris justru terbalik, rupiah dan IHSG justru perlahan mengalami penguatan.
Haris menambahkan pidato kenegaraan Presiden Prabowo pada tanggal 14 Agustus 2026 di hadapan wakil rakyat telah memaparkan data pencapain program selama dua tahun memerintah. Namun, Haris tidak memungkiri, fakta bahwa masih banyak masalah rakyat yang belum teratasi.
“Kita butuh kerjasama dan kebersamaan untuk mengatasi problem rakyat. Bagi kami, gerakan sosial masyarakat adalah mitra kritis pemerintah dalam melindungi kebijakannya dari penyalahgunaan”, tutup Haris.
