Negarawan Bukan Sekadar Jabatan: Menakar Kritik SBY Tentang Keteladanan dan Kenegarawanan
Oleh: Sobirin Malian
(Dosen FH UAD)
Pernyataan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), baru-baru ini memantik diskusi publik yang mendalam. Di tengah dinamika politik yang riuh oleh perebutan pengaruh, SBY melontarkan kritik menohok dalam sebuah forum akademik mengenai pentingnya keteladanan dari para pemimpin bangsa. Sentilan ini terasa tajam sekaligus kontekstual: status sebagai mantan presiden tidak serta-merta melahirkan seorang negarawan.
Ada garis demarkasi yang tebal antara politisi dan negarawan. SBY mengingatkan kita pada realitas yang sering kali terbalik di lapangan: politisi hidup dari pemilu ke pemilu, memikirkan bagaimana caranya agar lingkaran mereka tetap berkuasa. Hal itu wajar bagi yang masih aktif. Namun, menjadi tidak wajar ketika tokoh-tokoh yang telah purna tugas dan berada di kasta tertinggi kepemimpinan bangsa, masih saja sibuk melancarkan manuver politik praktis dan terlibat dalam persaingan elektoral jangka pendek.
Belajar Keteladanan dari Hatta, Nelson Mandela, dan Lee Kuan Yew
Kritik moral SBY menemukan pembenaran historisnya jika kita menyandingkannya dengan gaya kepemimpinan para bapak bangsa dunia. Ketika SBY menyerukan prinsip country over party (negara di atas partai), kita langsung teringat pada Mohammad Hatta. Bung Hatta adalah personifikasi sejati dari keteladanan ini. Ketika ia merasa arah politik pemerintahan Bung Karno sudah tidak sejalan dengan prinsip demokrasi yang diyakininya, Hatta memilih mundur dari jabatan Wakil Presiden pada tahun 1956. Ia tidak mendirikan faksi politik baru untuk merongrong kekuasaan, melainkan menjaga jarak yang bermartabat, menulis pemikiran kritis, dan menempatkan dirinya sebagai jangkar moral bangsa hingga akhir hayatnya.
Di panggung internasional, kita melihat Nelson Mandela. Setelah membebaskan Afrika Selatan dari belenggu apartheid dan memenangkan pemilu, ia memiliki legitimasi mutlak untuk berkuasa seumur hidup. Namun, Mandela memilih turun takhta setelah hanya satu periode menjabat. Ia tahu kapan harus berhenti menjadi politisi pemenang pemilu dan kapan harus mulai menjadi negarawan pelindung rekonsiliasi bangsa. Begitu pula dengan Lee Kuan Yew di Singapura. Ketika memutuskan mundur sebagai Perdana Menteri, ia bertransisi menjadi Senior Minister dan Minister Mentor.
Perannya bergeser penuh dari pengumpul suara menjadi penasihat strategis yang memikirkan masa depan Singapura 50 tahun ke depan, bukan memenangkan partai di pemilu berikutnya.
Anatomi Psikologi: Mengapa Keteladanan itu Urgen?
Secara ilmiah, mengapa absennya keteladanan dari mantan pemimpin bisa merusak psikologi massa sebuah bangsa?
Dalam kacamata Teori Pembelajaran Sosial (Social Learning Theory) yang digagas psikolog Albert Bandura, manusia secara natural belajar dan mengadopsi perilaku melalui proses peniruan (modeling). Ketika elite politik dan mantan presiden terus mempertontonkan pragmatisme, perebutan kekuasaan, dan ego kepartaian, masyarakat bawah akan meniru perilaku tersebut. Dampak psikologisnya berbahaya: lahirnya apatisme massal, hilangnya rasa percaya (distrust) terhadap institusi negara, dan normalisasi kelancangan etika. Pemimpin adalah role model utama. Jika kompas moralnya bergeser, maka arah orientasi perilaku pendukungnya pun ikut melenceng.
Lebih jauh lagi, jika dibedah menggunakan pendekatan Teori Kepemimpinan Transformasional, seorang negarawan sejati dituntut memiliki kualitas Idealized Influence (pengaruh yang mengarah pada idealisme moral) dan Inspirational Motivation. SBY mengutip pernyataan legendaris mantan Presiden Filipina, Manuel L. Quezon: “Loyalty to my party ends when loyalty to my country begins” (Loyalitas kepada partai saya berakhir ketika loyalitas kepada negara dimulai). Kutipan ini adalah sebuah cerminan psikologis dari kematangan ego.
Jika merujuk pada Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow, seorang negarawan idealnya telah mencapai tahap Self-Actualization (aktualisasi diri) dan Self-Transcendence (transendensi diri). Mereka telah selesai dengan pemenuhan ambisi pribadi, materi, maupun pengakuan kelompok, lalu naik ke level psikologis tertinggi—yaitu mengabdi sepenuhnya pada kebaikan bersama (bonum commune). Sebaliknya, ketika seorang mantan pemimpin masih sibuk bermanuver di ranah politik praktis, secara psikologis mereka memperlihatkan kecemasan akan hilangnya relevansi kekuasaan (power syndrome) dan ketidakmampuan melepaskan keterikatan ego kelompok.
Dampak Sistemik bagi Kematangan Demokrasi
Ketiadaan figur negarawan yang bersikap netral juga memicu fenomena psikologi massa yang destruktif: polarisasi akut berbasis kelompok (in-group vs out-group bias). Tanpa adanya bapak bangsa yang berdiri di tengah sebagai penengah emosional, masyarakat di akar rumput akan terus terbelah dalam sentimen “kita melawan mereka”. Mantan presiden yang terus berpihak secara praktis justru memperlebar jurang konflik tersebut, bukan menjembataninya. Keteladanan purna-tugas yang anggun adalah jangkar emosional yang mendinginkan tensi politik nasional, sebuah kebutuhan mutlak agar demokrasi tidak berubah menjadi sekadar arena anarki yang melelahkan.
Cermin Besar Etika Politik Indonesia
Namun, kritik tajam SBY ini juga mengundang refleksi balik yang kritis. Pernyataan ini menjadi cermin besar bagi seluruh elite politik di Indonesia—termasuk bagi SBY sendiri, seluruh mantan presiden, dan jajaran tokoh bangsa tanpa terkecuali—untuk membuktikan ucapan tersebut dalam tindakan nyata. Publik hari ini sudah sangat cerdas. Masyarakat mampu menilai apakah seruan “demi bangsa” yang diucapkan para tokoh senior benar-benar murni demi kepentingan nasional, atau justru sekadar kosmetik retorika untuk mengamankan posisi politik dinastinya masing-masing.
Pernyataan SBY adalah alarm pengingat yang berbunyi tepat waktu. Negeri ini tidak kekurangan politisi cerdas yang pandai memenangkan pemilu. Indonesia hanya sedang krisis negarawan tulus yang berani menanggalkan baju kepartaiannya demi menjaga tenun kebangsaan dan memikirkan warisan jangka panjang bagi generasi masa depan.
DISCLAIMER : Khusus berita OPINI dalam Rubrik/Kanal OPINI adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya, sehingga setiap berita opini di kanal OPINI sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENULIS. Oleh karenanya INDOVIEWNEWS.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan OPINI, maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada PENULIS OPINI atau dapat dikirimkan kepada redaksi INDOVIEWNEWS.COM melalui email yang tertera dalam box redaksi kami. nantinya redaksi INDOVIEWNEWS.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
