Paradoks Prabowo Dalam Pencopotan Purbaya
MN Lapong
Dalam Seri Diskusi NgoPi Break Jum’atan NKRI Berdaulat, 18 September 2026 dalam tema “Fenomena De-Jokowisasi Sebuah Anomali Ambisi Kekuasaan Dalam Politik Indonesia.” Cerita pencopotan Purbaya oleh Prabowo telah mendominasi tema diskusi tersebut menjadi perbincangan panas dikalangan aktivis yang hadir, pro kontra akhirnya melandai ketika dosa Jokowi diungkap, telah menjadi biang dalam eskalasi politik nasional hingga mempengaruhi kegamangan dan lemahnya kepemimpinan Prabowo sebagai Presiden dalam mengambil keputusan strategis. Diskusi tersebut dapat dipastikan adalah refleksi atas situasi kebatinan publik atas pencopotan Purbaya.
(1)
Pencopotan Purbaya oleh Presiden Prabowo membuat publik tanah air kaget, kecewa dan marah. Betapa tidak? Mereka selama ini melihat kinerja Menkeu yang begitu progressif mendukun Prabowo membongkar kejanggalan kejanggalan praktek ekonomi korup yang pro oliharkhi dijajaran Menkeu dan institusi negara dalam penggunaan APBN yang merugikan negara, dalam sistem ekonomi Neolib, oleh pandangan dan tindakan Purbaya di bongkar habis. Basis Economimetric yang digunakan Purbaya menjadi pisau analisis dan anti tesis untuk membongkar tesis analisis Neolib, yang selama ini digunakan makin menggila oleh Menkeu ekonom di era reformasi.
Zona nyaman yang selama ini dinikmati oleh pejabat pejabat korup di lingkungan Menkeu seperti di jajaran Bea Cukai dan Pajak sebagai sumber penerimaan keuangan negara, dia habisin, diganti, alias direkturisasi, direvitalisasi dan direorientasi kembali ke jalan lurus dan benar.
Oligarki dan pejabat pejabat korup yang selama ini pesta pora menjadi gerah dan mati kutu. Akhirnya teori peran Sun Tzu pun digunakan, “pertahanan yang baik adalah menyerang. Purbaya pun tumbang di copot oleh Prabowo.
Kekesalan Publik tanah air yang marah dan kecewa mendadak panik, netizen tanah air bereaksi narasi pun tumpah di media sosial dengan berbagai kritik dan umpatan dialamatkan kepada Presiden dan oligarkhinya.
(2)
Aku mencoba merasionalisasi narasi publik yang kecewa tersebut dengan 5 alasan Presiden Prabowo lemah dalam implementasinya sebagai paradoks sang Presiden sbb :
1. Kabinetnya tetap gemuk tidak efisien, tidak efektif dan tetap dalam postur Kabinet boros.
2. Kabinetnya tetap isinya orang orang yang tak faham visi sosialismenya untuk negara yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Kabinetnya tetap mempertahankan pejabat korup dari era Jokowi yang koncone para oligarkhi rakus.
4. Sosok Kabinet seperti Purbaya, Amran, Syafrie dan lainnya yang berkinerja pro rakyat (NKRI Berdaulat) pada akhirnya menjadi ancaman bagi Prabowo karena lemah dan keliru dalam implementasi.
5. Kabinet Prabowo saat ini tidak layak mendukung visi misi besar dalam menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan seperti yang digambarkan dalam Indonesian Paradoks-nya.
Pepatah Melayu bilang, sekarang “nasi sudah jadi bubur.” Langkah Prabowo Mencopot Purbaya pun sudah jadi bubur dengan terpilihnya Menteri Keuangan yang baru Suahasil Nazara yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 14 September 2026.
Statement Suahasil Nazara ketika ditanya wartawan mengenai program Purbaya apa akan dilanjutkan? Membuat publik makin cemas dalam jawabannya “Kita akan evaluasi.”
Publik kemudian bertanya kemana arah visi Indonesian Paradoks Prabowo akan dibawa? Apakah akan hilang di tengah omon omon pak Presiden oleh galaknya konspirasi kepentingan oligarki dan para pejabat pejabat korup di pemerintahan yang oleh DN Aidit digambarkan sebagai kaum ‘KaBir (Kapitalis Birokrat)’. Paradoks Prabowo dalam pencopotan Purbaya pun di pertanyakan.
Wait n see duet Prabowo end Suahasil? Jangan lelah berjuang kita awasi dan kita berjuang melawan dan meluruskan demi misi NKRI Berdaulat, seperti itulah kesimpulan suara berat peserta diskusi NgoPi Break Jum’atan NKRI Berdaulat di Cafe MasMiskun, 18 September yang baru lalu.
Merdeka!
PN 22 September 2026
DISCLAIMER : Khusus berita OPINI dalam Rubrik/Kanal OPINI adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya, sehingga setiap berita opini di kanal OPINI sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENULIS. Oleh karenanya INDOVIEWNEWS.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan OPINI, maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada PENULIS OPINI atau dapat dikirimkan kepada redaksi INDOVIEWNEWS.COM melalui email yang tertera dalam box redaksi kami. nantinya redaksi INDOVIEWNEWS.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
