Perubahan Geografi Siber Indo Pasifik
hubungan struktural antara ketahanan sosial di daratan, ketahanan infrastruktur kritis
Penulis: Saleh Hidayat
senior editor pada:
CIRCLE GROUP
Strategic Affairs & Global Policy Institute* (Redefining National Strategy Amid Global Uncertainty)
– penggiat jurnal warga
Selat Malaka selama ini dipahami terutama sebagai jalur perdagangan dan energi global. Angka sekitar 22 persen (22 Persen Perdagangan Dunia Lewat Selat Malaka, Mengapa Sangat Penting?
Kompas.com) perdagangan dunia yang melintasi kawasan ini memperlihatkan besarnya arti strategisnya bagi perekonomian internasional. Fungsi strategis Selat Malaka sedang mengalami perluasan. Di bawah permukaan laut yang sama, selain kapal tanker, kapal kontainer dan kapal pengangkut energi, terdapat jaringan kabel bawah laut yang membawa lalu lintas data internasional. Selat Malaka bukan hanya sea lane of communication, tetapi juga digital lane of communication yang menghubungkan pusat ekonomi Asia Timur dengan Asia Selatan, Timur Tengah dan jaringan global.
Perubahan tersebut menghasilkan konsekuensi penting bagi konsep pertahanan Indonesia. Infrastruktur kabel bawah laut tidak berdiri sendiri di ruang laut. Kabel tersebut memiliki titik pendaratan di daratan, terhubung dengan pusat data, jaringan telekomunikasi, sistem keuangan, pemerintahan dan industri. Keamanan kabel bawah laut pada akhirnya bergantung pada keamanan dua ruang sekaligus, yaitu ruang maritim tempat kabel berada dan ruang sosial politik tempat kabel tersebut mendarat dan dioperasikan. Situasi ini Pantai Timur Sumatra memperoleh arti strategis baru.
Geografi siber Indo Pasifik menuju 2030 karena itu tidak lagi dapat dibaca hanya berdasarkan lokasi pusat data atau jumlah pengguna internet. Konfigurasi baru tersebut juga ditentukan oleh geografi landing points, submarine cable routes, data centres dan interconnection hubs. Kajian International Institute for Strategic Studies menunjukkan bahwa Indo Pasifik semakin menjadi ruang penting bagi pembangunan kabel bawah laut baru, dengan sejumlah kota berkembang sebagai simpul utama jaringan kabel internasional. (https://go.iiss.org/4gM678U)
Implikasinya adalah munculnya bentuk baru kerentanan geopolitik. Sebuah gangguan terhadap kabel bawah laut tidak selalu berbentuk serangan militer langsung. Kerusakan akibat aktivitas kapal, sabotase, manipulasi teknis, gangguan terhadap landing station atau tindakan aktor nonnegara dapat menghasilkan konsekuensi ekonomi dan keamanan yang jauh lebih luas daripada lokasi fisiknya. Gangguan pada satu segmen kabel dapat mengurangi kapasitas komunikasi, meningkatkan ketergantungan pada jalur alternatif dan pada situasi tertentu mengganggu transaksi keuangan, komunikasi pemerintahan maupun aktivitas industri.
Proposisi utama dari perspektif ini adalah bahwa kapasitas Indonesia melindungi kabel bawah laut di Selat Malaka tidak semata ditentukan oleh jumlah kapal patroli, radar pantai atau kemampuan pengawasan bawah laut. Kapasitas tersebut juga ditentukan oleh tingkat stabilitas sosiopolitik wilayah daratan yang menjadi hinterland dari infrastruktur maritim tersebut. Pantai Timur Sumatra dengan demikian harus dilihat sebagai bagian dari sistem pertahanan kabel bawah laut, bukan sekadar wilayah belakang dari Selat Malaka.
Hubungan tersebut bersifat dua arah. Infrastruktur digital global membutuhkan stabilitas sosial politik di daratan agar dapat beroperasi secara berkelanjutan. Sebaliknya, keberadaan infrastruktur strategis semacam kabel bawah laut dapat menciptakan konsentrasi kepentingan ekonomi yang menjadikan suatu wilayah semakin penting dalam kompetisi geopolitik. Jika masyarakat lokal mengalami marginalisasi, ketimpangan manfaat ekonomi, konflik agraria, ketidakadilan distribusi sumber daya atau lemahnya tata kelola, maka kerentanan sosial tersebut dapat menjadi bagian dari attack surface yang lebih luas. Bukan berarti setiap konflik sosial otomatis berubah menjadi ancaman terhadap kabel bawah laut, tetapi konflik sosial yang tidak terselesaikan memperbesar ruang yang dapat dimanfaatkan oleh aktor yang ingin mengganggu infrastruktur strategis.
Pentingnya mengajukan jawaban sebagai gagasan mengenai tata kelola domestik yang adil menjadi bagian dari doktrin pertahanan, bukan sekadar agenda pembangunan sosial. Negara yang ingin melindungi infrastruktur kritis harus memastikan bahwa masyarakat di sekitar kawasan strategis tidak merasa menjadi pihak yang hanya menanggung risiko sementara manfaat ekonomi mengalir ke pusat atau kepada aktor tertentu. Legitimitas sosial terhadap proyek strategis merupakan bentuk pertahanan awal yang bersifat nonmiliter.
Dengan kerangka tersebut, keamanan Pantai Timur Sumatra tidak cukup dibangun melalui konsentrasi kekuatan militer di pesisir. Yang diperlukan adalah integrasi antara maritime domain awareness, perlindungan kabel bawah laut, keamanan pelabuhan, ketahanan energi, keamanan pusat data, tata ruang pesisir dan tata kelola sosial ekonomi. Pertahanan menjadi suatu sistem yang menghubungkan onshore resilience dengan offshore security.
Proposisi ini sekaligus mengubah cara melihat istilah buffer zone. Pantai Timur Sumatra bukan hanya zona penyangga terhadap ancaman yang datang dari laut. Ia merupakan zona penyangga bagi kontinuitas sistem ekonomi digital yang melewati Selat Malaka. Stabilitas masyarakat, pelabuhan, kawasan industri, terminal energi, landing station dan jaringan telekomunikasi membentuk satu ecological system of strategic infrastructure. Gangguan pada salah satu komponennya dapat menghasilkan efek berantai terhadap komponen lainnya.
Dalam perspektif menuju 2030, pertanyaan strategisnya kemudian bukan hanya siapa yang menguasai laut, tetapi siapa yang mampu menjamin kontinuitas konektivitas yang berada di bawah laut. Negara yang menguasai kapal dan pangkalan tetapi tidak mampu melindungi jaringan digitalnya memiliki bentuk baru strategic vulnerability. Sebaliknya, negara yang mampu mengintegrasikan keamanan maritim, ketahanan digital dan legitimasi sosial domestik memiliki strategic resilience yang jauh lebih besar.
Diskusi ini dapat menguji satu proposisi sentral: semakin besar posisi Selat Malaka sebagai simpul perdagangan dan konektivitas digital global, semakin besar pula kebutuhan untuk mengintegrasikan stabilitas sosiopolitik Pantai Timur Sumatra ke dalam doktrin pertahanan maritim Indonesia. Ketahanan kabel bawah laut tidak dapat dipisahkan dari ketahanan daratan. Dan ketahanan daratan tidak dapat hanya dibangun melalui pendekatan keamanan, melainkan melalui tata kelola ekonomi dan politik yang menghasilkan rasa keadilan.
Signifikansi doktrin pertahanan terintegrasi agar memperoleh makna yang lebih luas. Pertahanan bukan hanya kemampuan negara menghancurkan atau menangkal serangan, tetapi kemampuan menjaga agar sistem strategis nasional tetap berfungsi ketika menghadapi tekanan. Untuk Selat Malaka, sistem tersebut mencakup kapal, pelabuhan, energi, kabel, data, perdagangan dan masyarakat. Dengan demikian, social stability, maritime security dan cyber resilience bukan tiga agenda yang terpisah, melainkan tiga dimensi dari satu persoalan strategis yang sama.
Dalam perubahan geografi siber Indo Pasifik menuju 2030, keamanan kabel bawah laut tidak lagi semata merupakan persoalan kemampuan negara mengawasi ruang laut, melainkan juga persoalan legitimasi negara dalam mengonsolidasikan masyarakat dan wilayah daratan yang menjadi titik pendaratan serta hinterland infrastruktur tersebut. Joseph S. Nye Jr. menulis:
“The ability to establish preferences tends to be associated with intangible assets such as an attractive personality, values, institutions, and a vision that are seen as legitimate or having moral authority.” (kemampuan untuk membentuk preferensi orang lain cenderung berkaitan dengan aset-aset tak berwujud seperti kepribadian yang menarik, nilai-nilai, institusi, serta visi yang dipandang sah atau memiliki otoritas moral)
“If a leader represents a vision and values that others want to follow, it will cost less to lead.” (jika seorang pemimpin merepresentasikan visi dan nilai-nilai yang ingin diikuti oleh pihak lain, maka biaya untuk memimpin akan menjadi lebih rendah) Joseph S. Nye Jr., “Public Diplomacy and Soft Power”, The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 616, No. 1, 2008. Memasukkan values, institutions, serta legitimacy dan moral authority sebagai sumber daya yang memungkinkan suatu negara membentuk preferensi pihak lain. Soft power bukan hanya instrumen bisa berefek pada aktor eksternal, tetapi juga memiliki dimensi internal berupa kemampuan negara menghasilkan legitimasi, kepercayaan dan kesediaan masyarakat untuk menjadi bagian dari ketahanan nasional.
Ketahanan infrastruktur strategis tidak hanya dibangun melalui hard power. Sebuah negara dapat memiliki kapal perang, radar, pangkalan dan kemampuan pengawasan bawah laut, tetapi efektivitas seluruh perangkat tersebut tetap bergantung pada legitimasi institusi negara di daratan. Masyarakat yang memandang institusi negara sebagai legitimate dan memiliki moral authority akan lebih mungkin melihat perlindungan infrastruktur strategis sebagai kepentingan bersama. Sebaliknya, ketika tata kelola domestik menghasilkan rasa ketidakadilan, marginalisasi atau ketidakpercayaan, negara menghadapi persoalan soft power di dalam negeri yang pada akhirnya dapat berubah menjadi kerentanan hard security.
Dalam perubahan geografi siber Indo Pasifik menuju 2030, keamanan kabel bawah laut tidak lagi semata merupakan persoalan kemampuan negara mengawasi ruang laut, melainkan juga persoalan legitimasi negara dalam mengonsolidasikan masyarakat dan wilayah daratan yang menjadi titik pendaratan serta hinterland infrastruktur tersebut.
DISCLAIMER : Khusus berita OPINI dalam Rubrik/Kanal OPINI adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya, sehingga setiap berita opini di kanal OPINI sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENULIS. Oleh karenanya INDOVIEWNEWS.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan OPINI, maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada PENULIS OPINI atau dapat dikirimkan kepada redaksi INDOVIEWNEWS.COM melalui email yang tertera dalam box redaksi kami. nantinya redaksi INDOVIEWNEWS.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
