Rizal Fadillah Soroti Video Budi Arie-Jokowi, Singgung Kemungkinan Percepatan Agenda Politik
INDOVIEWNEWS.COM — Pemerhati Politik dan Kebangsaan Rizal Fadillah menyoroti video yang memperlihatkan mantan Menteri Koperasi sekaligus Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi duduk bersama Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Menurut Rizal, pernyataan Budi Arie dalam tayangan yang kemudian viral itu mengundang pertanyaan terkait pembacaan terhadap perkembangan politik menjelang agenda aksi pada 27 Agustus 2026.
Dalam rilis yang diterima, Selasa (25/8/2026), Rizal menyebut Budi Arie berbicara mengenai kemungkinan munculnya gerakan yang tidak biasa dan berpotensi mempercepat perubahan politik sebelum 2029.
“Kejutan dari Solo terjadi. Tayangan pernyataan relawan Projo Budi Arie Setiadi terpublikasi. Duduk bersama Jokowi ia menyatakan bahwa situasi kini potensial adanya gerakan abnormal yang dapat menjadi sebab perebutan kekuasaan lebih cepat dari canangan tahun 2029,” kata Rizal.
Menurut dia, Budi Arie juga meminta agar perkembangan politik tidak semata-mata dibaca secara konvensional. Rizal menilai, Budi Arie melihat sejumlah peristiwa, termasuk gerakan dari Pati, sebagai fenomena yang dapat menjadi momentum politik.
“Menurutnya kita tidak boleh berpandangan konvensional. Instink politiknya meyakini kemungkinan perubahan lebih cepat. Gerakan Pati dan lainnya ia sebutkan sebagai fenomena momentum,” ujarnya.
Rizal kemudian menyoroti bagian dalam video ketika Budi Arie menanyakan kesiapan kepada sejumlah orang yang hadir dan terdengar jawaban, “Siaap”. Ia menilai adegan tersebut dapat menimbulkan beragam tafsir di tengah situasi politik yang berkembang.
“Budi Arie menanyakan kesiapan kepada yang hadir. Terdengar kalimat jawaban ‘Siaap’. Jokowi yang di sebelahnya entah tenang atau gelisah meminum air di gelas yang ada di meja,” tutur Rizal.
Menurut Rizal, tayangan tersebut menjadi semakin ramai diperbincangkan karena muncul di tengah isu mengenai rencana demonstrasi besar pada 27 Agustus 2026.
Ia selanjutnya mengaitkan pembacaannya terhadap situasi politik saat ini dengan peristiwa sejarah 1965 dan strategi politik yang pernah dikaitkan dengan PKI. Namun, Rizal menyampaikan perbandingan tersebut sebagai analisis dan pandangan pribadinya atas dinamika yang sedang berkembang, bukan sebagai fakta bahwa terdapat keterlibatan atau gerakan PKI dalam peristiwa politik saat ini.
“Teringat dulu aksi PKI bulan September 1965 yang juga mempercepat agenda karena melihat perkembangan politik dan melemahnya kondisi Presiden Soekarno. Kini Budi nampaknya melihat kondisi lemah pada Prabowo dan perkembangan politik yang ada,” katanya.
Rizal juga menyinggung sejumlah persoalan sosial dan ekonomi yang, menurutnya, kerap menjadi bahan dalam mobilisasi politik, seperti isu korupsi, penguasaan aset, kemewahan, pengangguran, lapangan kerja, serta kenaikan harga.
“PKI mahir mengelola isu kelemahan kaum borjuasi seperti korupsi, serakah memiliki aset, kemewahan, serta pengangguran atau sempit lapangan kerja. Harga-harga yang terus naik,” ujarnya.
Selain itu, Rizal turut menyinggung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam konteks pembacaan momentum politik. Ia juga mengaitkan Budi Arie dan Jokowi dengan isu mengenai kemungkinan percepatan agenda politik menuju 2029.
“Masalahnya ia mendampingi atau didampingi oleh Joko Widodo yang semua tahu sedang menggadang-gadang anaknya Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi Presiden tahun 2029. Kalau bisa dengan mempercepatnya,” kata Rizal.
Dalam rilisnya, Rizal juga mengemukakan sejumlah pandangan mengenai Jokowi dan kebijakan yang diterbitkan pada masa pemerintahannya, termasuk mengaitkannya dengan tuduhan dalam buku Jokowi Undercover karya Bambang Tri serta sejumlah regulasi terkait penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu.
Namun demikian, tudingan maupun penilaian Rizal tersebut merupakan pandangan pribadi narasumber dan memerlukan klarifikasi dari pihak-pihak yang disebutkan. Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat tanggapan atau penjelasan dari Budi Arie Setiadi, Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, maupun pihak Projo atas analisis dan pernyataan Rizal Fadillah tersebut.
Media tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Jurnalistik.
