SDR Soroti Dugaan Budaya “Setor” ASN, Kasus Lapas Cibinong Jadi Momentum Reformasi Birokrasi
INDOVIEWNEWS.COM— Reformasi birokrasi dinilai menjadi momentum penting untuk membenahi tata kelola pemerintahan, termasuk di lingkungan kementerian dan lembaga pemasyarakatan (lapas).
Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto menyoroti dugaan adanya praktik “budaya setor” di kalangan aparatur sipil negara (ASN) yang menurutnya perlu segera dievaluasi dan ditertibkan.
“Ada dugaan sindikat ASN yang memainkan peran di semua lini kementerian sehingga kerusakan akut menyerang. Sehingga ‘budaya setor’ dimainkan oleh semua lini ASN,” kata Hari Purwanto dalam siaran pers, Rabu (7/10/2026).
Menurut Hari, peristiwa di Lapas Cibinong semestinya menjadi perhatian serius DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan. Ia menilai respons DPR yang baru muncul setelah terjadi persoalan perlu dievaluasi agar kasus serupa tidak terus berulang.
“Peristiwa Lapas Cibinong semestinya dilakukan pengawasan oleh DPR RI. Dan ketika ada kejadian DPR RI baru bereaksi dan terkesan cuci tangan dengan kasus yang selalu terulang,” ujarnya.
Hari juga mendorong evaluasi terhadap pejabat strategis dari unsur ASN, khususnya pejabat eselon di kementerian. Menurutnya, diperlukan komitmen untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sekaligus mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Ia menilai momentum tersebut dapat dimanfaatkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) untuk melakukan penertiban dan pembenahan di lapas-lapas yang dinilai membutuhkan perhatian.
“Ini adalah kesempatan dan momentum perbaikan yang sangat baik untuk Kemenimipas melakukan penertiban di lapas-lapas yang mungkin memang harus ditertibkan,” kata Hari.
Ia mengakui perubahan budaya birokrasi tidak mudah dilakukan, bahkan ketika terjadi pergantian pimpinan. Karena itu, Hari menilai pembenahan tidak cukup hanya melalui pergantian pejabat, tetapi juga membutuhkan rehabilitasi dan edukasi kembali bagi ASN.
“Memang tidak mudah untuk mengubah budaya ASN meskipun pimpinan pucuk berganti. Akan tetapi perlu ada rehabilitasi dan re-edukasi kepada para ASN dengan perbaikan tata kelola lapas yang tertib,” tuturnya.
Hari menilai momentum tersebut semakin relevan menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia berharap pembenahan birokrasi dan tata kelola pemasyarakatan dapat menjadi bagian nyata dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani.
Media memberikan ruang klarifikasi, bantahan, maupun informasi dari perspektif pihak-pihak yang disebut atau terkait dalam pemberitaan ini, sesuai prinsip keberimbangan dan asas praduga tak bersalah.
DISCLAIMER : Khusus berita OPINI dalam Rubrik/Kanal OPINI adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya, sehingga setiap berita opini di kanal OPINI sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENULIS. Oleh karenanya INDOVIEWNEWS.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan OPINI, maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada PENULIS OPINI atau dapat dikirimkan kepada redaksi INDOVIEWNEWS.COM melalui email yang tertera dalam box redaksi kami. nantinya redaksi INDOVIEWNEWS.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
