Sutoyo Abadi: Diskusi 23 Mahasiswa tentang “Goblok” Tiba-Tiba Hening
INDOVIEWNEWS.COM — Koordinator Kajian Politik Merah Putih Sutoyo Abadi mengungkapkan suasana diskusi 23 mahasiswa yang membahas penggunaan kata “goblok” dalam komunikasi politik, Kamis (24/9/2026) malam.
Menurut Sutoyo, diskusi tersebut secara khusus membahas istilah “goblok” yang belakangan menjadi perhatian publik setelah Presiden Prabowo Subianto menggunakan istilah tersebut ketika menanggapi pihak yang disebutnya sebagai pakar yang mengkritik pemerintah.
Pernyataan Presiden tersebut disampaikan dalam acara HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) pada 18 September 2026. Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan, “Terserah pakar-pakar yang menganggap dirinya pakar, saking pintarnya jadi goblok.”
Sutoyo mengatakan, diskusi mahasiswa diawali dengan pembahasan mengenai makna kata tersebut. Berdasarkan rujukan kamus yang digunakan dalam diskusi, “goblok” berarti “bodoh sekali”, sedangkan dalam penggunaan bahasa Sunda dapat berarti tuli.
“Goblok lebih tepat dipahami sebagai label penghinaan, bukan penilaian ilmiah terhadap kecerdasan seseorang. Jika ingin membalas kritik, sebaiknya serang perilakunya, bukan martabat status orang secara general,” demikian bahan pembuka diskusi yang disampaikan Sutoyo.
Mahasiswa Bahas dari Berbagai Perspektif
Sutoyo menuturkan, mahasiswa dari berbagai jurusan kemudian menyampaikan pandangan masing-masing.
Salah seorang mahasiswa menyampaikan kritik tajam terhadap penggunaan istilah tersebut dalam komunikasi seorang presiden.
“Serangan Presiden dengan menyebut kritikus ‘goblok’ telah dan untuk meredam suara oposisi terhadap kebijakan publik — bukti penghinaan presiden merusak ruang debat dan mengancam pengawasan publik.”
Mahasiswa lainnya melihat persoalan tersebut dari perspektif demokrasi dan komunikasi politik.
“Pernyataan presiden merendahkan kritikus dengan sebutan goblok berkonsekuensi serius terhadap kehidupan demokrasi. Intimidasi semacam ini menekan ruang partisipasi publik, melemahkan fungsi pengawasan, dan mengurangi kualitas perdebatan kebijakan.”
Sementara peserta lainnya merangkumnya dalam bentuk kalimat singkat.
“Menghina kritikus sebagai ‘goblok’ bukan kritik, itu menutup ruang debat. Ketika pejabat merendahkan para pakar, publik kehilangan pengawas yang diperlukan untuk kebijakan yang bertanggung jawab.”
Dari mahasiswa jurusan bahasa, kata Sutoyo, muncul pandangan bahwa makna sebuah kata tidak hanya ditentukan oleh kamus, tetapi juga konteks, intonasi, hubungan antar-pembicara, dan situasi.
“Kata ‘goblok’ dapat menjadi hinaan langsung, tetapi kadang dipakai secara bercanda pada forum-forum tertentu.”
Mahasiswa jurusan sosiologi menilai ungkapan tersebut dapat menyerang citra sosial seseorang apabila diarahkan langsung kepada individu sehingga berpotensi dianggap tidak santun.
Sementara dari perspektif psikologi komunikasi, mahasiswa menyampaikan bahwa kritik terhadap tindakan cenderung lebih konstruktif dibandingkan memberikan label kepada pribadi.
“Ucapan ‘kamu goblok’ cenderung membuat orang merasa dipermalukan atau defensif.”
Dari jurusan pendidikan, muncul pandangan bahwa kesalahan seseorang tidak otomatis menunjukkan bahwa orang tersebut bodoh.
“Kemampuan seseorang dipengaruhi pengetahuan, pengalaman, kesempatan belajar, kondisi emosional, dan konteks masalah.”
Sedangkan mahasiswa jurusan komunikasi menekankan bahwa kebebasan berbicara perlu disertai tanggung jawab.
“Kata kasar mungkin melampiaskan emosi sesaat, tetapi dapat merusak kepercayaan dan hubungan sosial, tidak patut disampaikan seorang presiden.”
Dikaitkan dengan Kritik terhadap Presiden
Sutoyo juga menyebut dalam diskusi muncul rujukan terhadap pemberitaan BBC News Indonesia mengenai penggunaan istilah “goblok” oleh Presiden Prabowo.
BBC melaporkan bahwa pakar politik CSIS Nicky Fahrizal menilai penggunaan kata-kata makian terhadap pengkritik berbahaya karena dapat menunjukkan gejala otoritarianisme. Namun, pemberitaan yang sama juga memuat pandangan berbeda mengenai gaya komunikasi Presiden dan menyinggung bahwa kritik terhadap pemerintah tetap menjadi bagian penting dalam demokrasi.
Dalam diskusi tersebut, Sutoyo melanjutkan, muncul pula pandangan dari mahasiswa UIN jurusan dakwah mengenai etika seorang penguasa dalam menghadapi kritik.
Menurut mahasiswa tersebut, seorang penguasa tidak elok membela diri dengan sikap sombong, anti-kritik, atau merendahkan orang lain hanya karena merasa memiliki kekuatan, kekuasaan, maupun kekayaan.
Pembahasan kemudian berkembang ketika mahasiswa dari jurusan psikologi dan kedokteran menanggapi pandangan tersebut.
Mereka sempat melontarkan pertanyaan secara spontan mengenai apakah perilaku komunikasi yang kasar dapat dikaitkan dengan gangguan kejiwaan. Namun, pernyataan tersebut dalam diskusi merupakan pendapat spontan peserta dan bukan diagnosis medis terhadap siapa pun.
Diskusi Mendadak Hening
Sutoyo mengatakan, suasana diskusi akhirnya berubah hening ketika ditutup dengan pembacaan Al-Qur’an Surah Al-Ahzab ayat 72.
Ayat tersebut berbicara mengenai amanah yang ditawarkan kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi mereka enggan memikulnya karena khawatir tidak mampu menunaikannya. Manusia kemudian memikul amanah tersebut.
“Diskusi tiba tiba sangat hening,” tulis Sutoyo menggambarkan suasana penutupan.
Menurut Sutoyo, pembacaan ayat tersebut terasa semakin relevan karena beberapa hari sebelumnya, Surah Al-Ahzab ayat 70–73 juga dibacakan dalam resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor yang dihadiri Presiden Prabowo di Ponorogo, Sabtu (19/9/2026).
Acara satu abad Gontor tersebut memang dibuka dengan pembacaan Surah Al-Ahzab ayat 70–73 dan doa bersama.
Bagi Sutoyo, rangkaian diskusi tersebut akhirnya membawa mahasiswa pada satu pertanyaan yang lebih luas: bagaimana seorang pemimpin, pengkritik, maupun masyarakat menggunakan bahasa ketika berhadapan dengan perbedaan pandangan, serta bagaimana kekuasaan dan amanah seharusnya dijalankan.
Pernyataan dan penilaian dalam tulisan ini merupakan pandangan Sutoyo Abadi serta peserta diskusi sebagaimana disampaikan dalam bahan yang diterima media. Media membuka ruang klarifikasi, tanggapan, maupun perspektif berbeda dari Presiden Prabowo, pemerintah, serta pihak-pihak yang disebut atau terkait, sesuai prinsip keberimbangan dan asas praduga tak bersalah.
DISCLAIMER : Khusus berita OPINI dalam Rubrik/Kanal OPINI adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya, sehingga setiap berita opini di kanal OPINI sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENULIS. Oleh karenanya INDOVIEWNEWS.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan OPINI, maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada PENULIS OPINI atau dapat dikirimkan kepada redaksi INDOVIEWNEWS.COM melalui email yang tertera dalam box redaksi kami. nantinya redaksi INDOVIEWNEWS.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
