Sutoyo Abadi: Islam di Indonesia Tinggal Angka dan Statistik
INDOVIEWNEWS.COM – Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Sutoyo Abadi menyoroti apa yang disebutnya sebagai ironi kehidupan keagamaan di Indonesia. Menurut dia, meski Indonesia dikenal sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, nilai-nilai Islam dinilainya semakin terpinggirkan dalam kehidupan sosial, kebijakan publik, dan praktik bernegara.
Pandangan tersebut disampaikan Sutoyo dalam rilis bertajuk “Islam di Indonesia Tinggal Angka dan Statistik”, Sabtu, 23 Agustus 2026.
Sutoyo membandingkan kondisi Indonesia dengan sejumlah negara yang mayoritas penduduknya bukan Muslim, tetapi secara politik justru menunjukkan dukungan terbuka terhadap Palestina. Ia menyebut banyak negara non-Islam mengakui Negara Palestina dan mengkritik kebijakan Israel.
“Banyak negara non-Islam yang secara terbuka mengakui dan membela keberadaan Negara Palestina. Mereka mengkritik kebijakan Israel, mengakui Palestina, dan menunjukkan keberpihakan yang lebih terbuka terhadap perjuangan rakyat Palestina,” kata Sutoyo.
Menurutnya, perkembangan identitas dan ekspresi Islam di sejumlah negara Eropa juga menunjukkan fenomena yang berbeda. Ia menilai terdapat penguatan identitas keislaman di tengah masyarakat yang Muslim merupakan kelompok minoritas.
“Yang lebih menarik, di tengah masyarakat Eropa, identitas dan ekspresi Islam justru terlihat semakin mendapatkan ruang. Ada proses penguatan identitas keislaman di tengah masyarakat nonmayoritas Muslim,” ujarnya.
Sebaliknya, Sutoyo menilai Indonesia mengalami kondisi yang ia sebut berlawanan. Islam, menurut dia, tetap menjadi agama mayoritas secara statistik dan administratif, namun nilai-nilainya dinilai semakin tidak menjadi rujukan dalam kehidupan publik.
“Islam hanya ada dalam kartu identitas, tidak hadir dalam perilaku. Ada dalam statistik penduduk, tetapi tidak menjadi sumber nilai dalam kehidupan berbangsa,” katanya.
Ia bahkan menyebut terdapat proses yang disebutnya sebagai “de-Islamisasi” yang berlangsung secara perlahan. Namun, Sutoyo menegaskan, yang dimaksud bukan penghapusan Islam dari administrasi kependudukan, melainkan berkurangnya pengaruh nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata.
“Sudah cukup waktu Indonesia sedang menyaksikan proses de-Islamisasi yang berlangsung secara perlahan—bukan dengan menghapus Islam dari catatan sipil, tetapi dengan mengosongkan pengaruh nilai-nilainya dalam kehidupan nyata,” tegasnya.
Sutoyo juga mengkritisi apa yang dinilainya sebagai melemahnya ghirah atau semangat keislaman di kalangan generasi muda. Ia secara khusus menyinggung organisasi mahasiswa dan pelajar Islam seperti HMI, PMII, PII serta organisasi lainnya dalam menyikapi persoalan yang dianggapnya sebagai ketidakadilan terhadap umat Islam.
“Ghirah keislaman mereka patut dipertanyakan ketika harus menyikapi kedzaliman yang menerpa umat Islam di Indonesia,” ujarnya.
Menurut Sutoyo, persoalan yang disampaikannya bukan dorongan agar Indonesia diubah menjadi negara agama atau menjadikan syariat sebagai instrumen untuk menghakimi pihak lain. Ia menilai persoalan mendasarnya adalah semakin berkurangnya peran nilai moral, etika dan semangat keagamaan dalam membentuk perilaku sosial maupun arah kebijakan publik.
“Ini bukan soal memaksa negara menjadi negara agama. Bukan pula soal menjadikan syariat sebagai alat untuk menghakimi siapa pun. Persoalannya jauh lebih mendasar, mengapa nilai-nilai moral, etika bahkan ghirah yang diyakini umat Islam justru semakin tidak punya tempat dalam membentuk perilaku sosial, kebijakan publik, dan arah kehidupan bernegara,” katanya.
Karena itu, Sutoyo mengutip kritik yang menyebut Indonesia sebagai negara mayoritas Islam, namun umat yang benar-benar menjalankan nilai Islam justru dinilainya belum menjadi kekuatan dominan dalam kehidupan publik.
“Indonesia mayoritas Islam tetapi sesungguhnya minoritas Muslim. Jangan merasa bangga menyebut diri sebagai negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia, sementara Islam sendiri hanya tinggal angka dalam statistik,” ucapnya.
Ia juga mengaitkan kondisi tersebut dengan kepemimpinan nasional. Sutoyo berpendapat, selama ini Indonesia dipimpin oleh presiden yang menurut pandangannya berhaluan sekuler, sehingga nilai-nilai Islam perlahan semakin tenggelam oleh paham yang disebutnya hedonistis.
“Selama ini presiden Indonesia berhaluan sekuler, wajar nilai-nilai Islam perlahan tapi pasti tenggelam dengan paham hedonis,” kata Sutoyo.
Lebih lanjut, ia menilai dampak dari kondisi tersebut juga terlihat dalam sikap sebagian tokoh agama dan generasi muda Islam ketika berhadapan dengan persoalan ketidakadilan.
“Ulama kita sangat kuat dakwahnya untuk berbuat baik, amar makruf, tetapi ketika berhadapan dengan nahi mungkar, ketidakadilan, mereka lari atau hanya diam. Bahkan sebagai generasi mahasiswa dan pelajar Islam larut di dalamnya,” pungkas Sutoyo.
Namun demikian, seluruh pandangan mengenai adanya proses “de-Islamisasi”, melemahnya pengaruh nilai-nilai Islam, hingga penilaian terhadap orientasi kepemimpinan nasional tersebut merupakan pendapat dan analisis pribadi Sutoyo Abadi. Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh tanggapan dari pihak pemerintah maupun organisasi-organisasi Islam yang disebut Sutoyo terkait pandangan tersebut.
Media membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
