spot_img
spot_img
Selasa, Agustus 25, 2026
BerandaPemerintahanDisebut "Terbaik", Muslim Arbi: Pergub-Pergub Sherly Tjoanda Bermasalah Kok

Disebut “Terbaik”, Muslim Arbi: Pergub-Pergub Sherly Tjoanda Bermasalah Kok

spot_img

Disebut “Terbaik”, Muslim Arbi: Pergub-Pergub Sherly Tjoanda Bermasalah Kok

INDOVIEWNEWS.COM— Pernyataan Kepala BKN Pusat yang menyebut pemerintahan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda sebagai yang terbaik di Indonesia mendapat kritik keras.

Muslim Arbi, Direktur GALAK sekaligus pengamat kebijakan publik, menilai pujian itu sebagai bentuk konspirasi untuk menutupi buruknya tata kelola pemerintahan di Maluku Utara.

“Terbaik gimana? Pergub-pergub Gubernur Sherly Tjoanda seperti Pergub merubah Perda APBD dan Pergub Nomor 31 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara oleh BPK dinyatakan melanggar undang-undang kok,” ujar Muslim Arbi tegas, Ahad 23 Agustus 2026.

Nilai Pergub Sherly Rusak Tatanan Birokrasi

Muslim menyebut produk hukum yang dikeluarkan Gubernur Sherly tidak hanya cacat secara hukum, tetapi juga merusak sistem birokrasi.

“Sudah jelas bahwa pergub yang bermasalah itu pasti berdampak luas terhadap kinerja birokrasi yang buruk,” tukasnya.

Ia menyorot Pergub Nomor 31 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Menurutnya, pergub itu menjadi pintu masuk praktik korup di institusi tender.

“Coba lihat saja, Pergub Nomor 31 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara itu mendrive birokrasi terutama di institusi tender barang dan jasa yang korup,” jelas Muslim.

Ia mencontohkan temuan dalam LHP BPK terkait pelaksanaan swakelola proyek rumah dinas.

“Terbukti LHP BPK mengemuka pelaksanaan swakelola proyek rumah dinas itu sarat masalah, pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku,” ungkapnya.

Desak Kepala BKN Bersikap Jujur

Bagi Muslim, jika pemerintahan Sherly Tjoanda benar-benar terbaik, maka tidak akan ada temuan pelanggaran UU dalam produk hukumnya.

Ia pun meminta Kepala BKN Pusat untuk lebih objektif dalam menilai.

“Jadi Kepala BKN Pusat jadi jubir yang jujur saja,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kepala BKN Pusat dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara belum memberikan tanggapan terkait kritik yang dilayangkan Muslim Arbi.

spot_img
Must Read
spot_img
Populer
spot_img