Rakyat MISKIN YANG TERUS BERTAMBAH SETIAP TAHUN, CUMA DIATASI DENGAN DESIL
S. Indro Tjahyono
Eksponen Gerakan Mahasiswa 77/78 (GEMA 77/78) dan Penggiat Jaringan Aktivis Lintas Angkatan (JALA)
Dampak program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai terasa, karena program Bantuan Sosial (Bansos) dan Subsidi akan disunat. Untuk itu pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) akal-akalan menyusun desil (pembagian 10 tingkat kesejahteraan masyarakat) dengan alasan agar pemberian Bansos dan subsidi tepat sasaran sesuai tingkat kesejahteraannya.
Aksi sepihak pemerintah itu berbuah panik sosial, karena tiba-tiba pasien kanker ganas dan gagal ginjal penerima BPJS ditolak rumah sakit. Sebanyak 21.000 warga Kota Yogyakarta kehilangan akses BPJS Kesehatan karena status PBI (Penerima Bantuan Iuran) nonaktif tiba-tiba.
Hal di atas menunjukkan bahwa desil ibarat lelucon untuk atasi kesenjangan, mengingat angka Gini ratio makin memburuk. Padahal Gini Ratio menunjukkan sejauh mana telah terjadi pemerataan/ketimpangan pendapatan di masyarakat.
Ketimpangan di Perkotaan
Angka Gini Ratio berkisar antara 0 sampai 1. Makin mendekati 0 berarti makin merata, makin mendekati 1 berarti makin terjadi ketimpangan.
Gini Ratio Indonesia relatif stagnan ,yakni berada pada angka 0,38 setelah Pandemi. Baru pada tahun 2025, bergerak turun 0,375 (Maret 2025) dan turun lagi 0,363 (September 2025) menurut Badan Pusat Statistik (BPS).
Namun angka Gini Ratio yang membaik itu tidak ada artinya karena justru ketimpangan di perkotaan memburuk. Menurut BPS kalau angka Gini Ratio di pedesaan 0,295, maka Gini Ratio di perkotaan melebihi angka rata-rata (0,363), yakni 0,383.
Api Dalam Sekam
Ketimpangan di perkotaan ini sangat rentan, karena bisa menjadi benih ketegangan sosial di perkotaan. Salah satu contoh adalah kerusuhan 25 – 31 Agustus 2025, yang mana masyarakat Jakarta Raya mudah tersulut untuk nimbrung sehingga 1000 orang ditahan dan dikriminalisasi.
Ini merupakan fenomena “api dalam sekam”, karena angka kemiskinan sendiri secara absolut sebenarnya tidak pernah mengalami penurunan. Untuk mengukur penurunan jumlah penduduk miskin kita gunakan data BPS tahun 2010 dan 2025.
Pada Maret 2010 jumlah penduduk miskin sekitar 31,02 juta orang, sedang pada September 2025 jumlah penduduk miskin menjadi 23,36 juta orang. Berarti selama 15,5 tahun, jumlahnya berkurang sekitar 7.66 juta orang.
Cuma 500 Ribu Setahun
Kalau dihitung secara kasar, 7,66 juta orang dibagi 15,5 tahun, menghasilkan angka 494 ribu orang per tahun. Jadi dalam jangka panjang Indonesia secara neto mengurangi jumlah penduduk miskin kira-kira setengah juta atau 500 ribu orang per tahun.
Secara metodologis 0,5 juta orang adalah angka neto. Artinya bisa saja itu merupakan gambaran bahwa ada 2 juta orang miskin berhasil dientaskan, tetapi ada 1,5 juta orang miskin baru yang datang.
Sebaliknya antara tahun 2019 sampai 2024 jumlah kelas menengah yang turun kelas sebesar 9,48 juta orang. Itu berarti secara kasar jika 9,48 juta orang dibagi 5 tahun, maka sekitar 1,9 juta orang per tahun turun status kelasnya atau hilang dari kategori kelas menengah.
Pengentasan Kemiskinan Semu
Ini adalah fenomena yang sangat penting karena angka kemiskinan bisa turun, tetapi pada saat yang sama sebagian masyarakat justru “turun dari posisi ekonomi yang lebih aman ke posisi yang lebih rentan”.
Jumlah kelas menengah sebanyak 1,9 juta setiap tahun ini akan turun kelas menjadi kelas “menuju kelas menengah” dan “rentan miskin”. Pada September 2024 BPS menyatakan struktur kelas sebagai berikut:
1. Miskin 24,06 juta (8,57%)
2. Rentan Miskin 68,51 juta (24, 42%)
3. Menuju Kelas Menengah 138,31 juta (49, 29%)
4. Kelas Menengah 48,41 juta (17,25%)
5. Kelas Atas 1,29 juta (0,46%)
Masalahnya di Indonesia kelas rentan miskin dan menuju kelas menengah jumlahnya sangat besar. Mereka memang berada di atas garis kemiskinan, tetapi belum tentu memiliki keamanan ekonomi yang kuat.
Paradoks Indonesia
Artinya di sini ada paradoks ,Indonesia berhasil mengurangi jumlah orang yang sangat miskin, namun jumlah kelompok masyarakat yang sebenarnya relatif sudah aman secara ekonomi malah menyusut. Secara numerik terjadi pengurangan bersih kemiskinan rata-rata sekitar 0,5 juta orang per tahun, sementara sekitar 1,9 juta orang kelas menengah per tahun menjadi miskin.
Dapat disimpulkan bahwa Indonesia cukup berhasil mengurangi kemiskinan absolut, tetapi belum cukup berhasil menciptakan mobilitas ekonomi yang stabil menuju kelas menengah. Kalau kita iseng-iseng mengurangi jumlah 1,9 juta kelas menengah per tahun yang jatuh miskin dengan 0,5 juta orang miskin per tahun yang berhasil dientaskan, maka secara absolut ada penambahan orang miskin sejumlah 1,4 juta per tahun.
Dengan kata lain, masalah Indonesia mungkin bukan hanya “berapa banyak orang keluar dari kemiskinan”, tetapi apakah mereka benar-benar naik menjadi kelompok yang aman secara ekonomi, atau hanya berpindah dari miskin menjadi tidak miskin tetapi tetap rentan.
Kesimpulan
Menggrojok masyarakat dengan aneka bentuk bantuan sosial (bansos), baik dalam bentuk in natura maupun tunai, ternyata tidak pernah mengurangi jumlah penduduk miskin. Bahkan dua tahun Prabowo-Gibran berkuasa tidak ada tanda-tanda kemiskinan berkurang.
Desil mengindikasikan bahwa pemerintah sudah gagal dalam mengatasi kemiskinan karena jumlah penerima Bansos dan subsidi akan dikurangi melalui akal bulus yang disebut pemeringkatan.
Hal di atas jelaslah bukan aksi afirmasi kolektif (collective affirmation action) seperti yang dilakukan oleh Franklin D Roosevelt dengan New Deal atau Lyndon B Johnson dengan War on Poverty. Mereka mengatasi kemiskinan secara holistik yang membuat kelas menengah dan kelas bawah bangkit.
Kebijakan ecek-ecek pemerintah menyusun desil hanya akan membuat kebingungan dan kekacauan hidup orang miskin. Apalagi Bansos dan subsidi hanya bagian dari sistem keamanan sosial (social security system) ,bukan upaya penghapusan kemiskinan secara struktural.***
DISCLAIMER : Khusus berita OPINI dalam Rubrik/Kanal OPINI adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya, sehingga setiap berita opini di kanal OPINI sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENULIS. Oleh karenanya INDOVIEWNEWS.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan OPINI, maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada PENULIS OPINI atau dapat dikirimkan kepada redaksi INDOVIEWNEWS.COM melalui email yang tertera dalam box redaksi kami. nantinya redaksi INDOVIEWNEWS.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
