Siapa yang Diuntungkan dari Pencopotan Purbaya? Reuters Soroti Konflik di Kemenkeu
INDOVIEWNEWS.COM— Pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan setelah sekitar satu tahun menjabat kembali memunculkan pertanyaan mengenai alasan di balik pergantian tersebut.
Purbaya diberhentikan Presiden Prabowo Subianto pada 14 September 2026 dan digantikan Suahasil Nazara. Serah terima jabatan kemudian berlangsung di Kementerian Keuangan pada 15 September 2026.
Wartawan senior Edy Mulyadi mempertanyakan alasan pencopotan tersebut sekaligus menyoroti pihak-pihak yang berpotensi terdampak atau memperoleh keuntungan dari pergantian Menteri Keuangan.
“Seberapa besar ‘dosa’ Menteri Keuangan sampai harus dicopot? Kalimat ini jadi pertanyaan paling mengusik pasca dipecatnya Purbaya,” tulis Edy Mulyadi, 17/9/2026.
Menurut Edy, hingga saat ini pemerintah belum mengumumkan secara spesifik kesalahan fatal yang menjadi alasan Purbaya harus meninggalkan jabatannya.
“Pada 14 September 2026, Purbaya diberhentikan Presiden Prabowo Subianto dan digantikan Suahasil Nazara. Maka pertanyaannya sederhana: Apa dosa Purbaya? Ada pertanyaan lain yang bahkan lebih menarik. Siapa yang diuntungkan dari kepergian Purbaya?” tulisnya.
Reuters Soroti Benturan Purbaya dan Djaka
Edy kemudian merujuk laporan Reuters pada 16 September 2026 berjudul Indonesia finance minister ousted after clash with Prabowo’s ex-army colleague, sources say.
Reuters melaporkan pencopotan Purbaya berkaitan dengan perselisihan dengan sejumlah pejabat Kementerian Keuangan, terutama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama, terkait perombakan atau rotasi ratusan pejabat di lingkungan Kemenkeu.
Menurut laporan tersebut, Purbaya melakukan rotasi besar-besaran, terutama di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Djaka dan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto disebut keberatan terhadap perubahan tersebut.
“Reuters mengutip tiga sumber pemerintah yang mengatakan telah terjadi benturan antara Purbaya dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama,” tulis Edy.
Edy menyoroti informasi Reuters yang menyebut Djaka dan Bimo secara struktural berada di bawah Menteri Keuangan, tetapi disebut dipilih langsung oleh Presiden Prabowo.
Djaka juga disebut pernah menjadi bagian dari satuan pasukan khusus yang dipimpin Prabowo ketika masih berdinas di militer. Reuters melaporkan salah satu sumber menyebut Djaka memiliki akses langsung kepada Prabowo.
Persoalan Rp120 Triliun Danantara
Selain persoalan rotasi pejabat, Edy menyinggung perbedaan pandangan Purbaya dengan Danantara mengenai dana sekitar Rp120 triliun.
Pada 28 Agustus, Purbaya disebut menyampaikan bahwa Danantara akan menyetor sekitar Rp120 triliun ke APBN 2026 dan menyebut hal tersebut sebagai keputusan Presiden Prabowo. Namun kemudian CEO Danantara Rosan Roeslani menyatakan tidak pernah ada pembahasan mengenai rencana tersebut.
“Kalau yang ditulis Reuters benar, berarti ini bukan cuma soal Rp120 triliun. Kita tahu, angka itu yang jadi sumber tarik-menarik antara Purbaya dan Danantara. Masuk ke APBN atau tetap mengendap di Danantara untuk diinvestasikan?” tulis Edy.
Kronologi Pencopotan Purbaya
Edy juga memaparkan kronologi yang dilaporkan Reuters.
Menurut laporan tersebut, puncak perselisihan terjadi menjelang pelantikan ratusan pejabat hasil rotasi. Purbaya hadir dalam acara pelantikan dan menjelaskan bahwa rotasi dilakukan berdasarkan penilaian profesional serta konsultasi dengan pejabat terkait.
Sehari berikutnya, Jumat 11 September, Djaka disebut menyampaikan keberatannya langsung kepada Presiden Prabowo yang saat itu bersiap berangkat ke India untuk menghadiri KTT BRICS.
Prabowo kemudian kembali ke Jakarta pada Senin pagi. Pada hari yang sama, ketika Purbaya sedang mengikuti rapat dengan DPD RI, ia diberitahu bahwa dirinya dicopot.
Purbaya menyebut pemberitahuan tersebut disampaikan melalui telepon oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Urutannya, menurut Edy, adalah Kamis pelantikan dan rotasi pejabat, Jumat Djaka menyampaikan keberatan kepada Prabowo, Senin Prabowo kembali dari India dan Purbaya diberitahu mengenai pencopotannya, kemudian Selasa Purbaya menyerahkan jabatan kepada Suahasil.
Djaka Bantah Ada Konflik
Edy menegaskan bahwa kronologi tersebut tidak boleh langsung diubah menjadi kesimpulan atau tuduhan.
“Sebentar, ini bukan kesimpulan apalagi tuduhan. Ini adalah kronologi yang dilaporkan Reuters berdasarkan keterangan sumber-sumber pemerintah,” tulisnya.
Di sisi lain, Djaka Budhi Utama membantah adanya konflik yang mendahului pencopotan Purbaya. Pada 15 September, Djaka menyatakan kabar mengenai konflik internal tersebut tidak benar.
Purbaya sendiri juga tidak menyatakan Djaka sebagai penyebab pencopotannya. Ia menyebut pergantian tersebut sebagai hak prerogatif Presiden.
Edy karena itu mengingatkan agar laporan Reuters tidak diperlakukan sebagai vonis.
“Yang kita punya adalah informasi dari tiga sumber pemerintah. Sementara pihak yang disebut dalam laporan juga memberikan bantahan atau tidak memberikan tanggapan,” tulisnya.
Siapa yang Berpotensi Diuntungkan?
Edy kemudian mengajukan pertanyaan mengenai siapa yang berpotensi memperoleh keuntungan dari pencopotan Purbaya.
Pertama, Suahasil Nazara, yang secara faktual memperoleh posisi Menteri Keuangan setelah Purbaya diberhentikan. Namun Edy menegaskan tidak ada dasar untuk menyatakan Suahasil berada di balik pencopotan Purbaya.
Menurut Reuters, Suahasil sebelumnya disebut menyarankan agar pelantikan pejabat baru ditunda sampai keberatan dari pimpinan Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai diselesaikan. Kini, Suahasil menyatakan akan meninjau kembali pengangkatan tersebut.
Kedua, para pejabat yang menentang rotasi Purbaya. Jika rotasi tersebut dibatalkan atau dikaji ulang, posisi mereka berpotensi lebih terlindungi.
Ketiga, Danantara, yang sebelumnya berbeda pandangan dengan Purbaya mengenai rencana setoran Rp120 triliun ke APBN.
“Apakah Danantara menjadi pihak yang dimenangkan? Lagi-lagi belum tentu,” tulis Edy.
Namun, menurutnya, pergantian Menteri Keuangan membuat Danantara memiliki mitra baru sehingga konfigurasi hubungan antara APBN dan lembaga investasi negara tersebut ikut berubah.
Purbaya dan Sejumlah Kebijakan Kontroversial
Edy juga mengingatkan bahwa selama menjabat, Purbaya beberapa kali berada dalam posisi berbeda dengan pejabat atau institusi lain.
Salah satunya terkait kebijakan penempatan dana pemerintah yang sebelumnya berada di Bank Indonesia ke bank-bank BUMN untuk mendorong kredit, dengan nilai sekitar Rp200 triliun.
Purbaya juga berhadapan dengan persoalan rotasi ratusan pejabat di Kementerian Keuangan serta berbeda pandangan dengan Danantara mengenai Rp120 triliun.
Di sisi lain, data resmi BPS menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan pada triwulan I 2026.
Kementerian Keuangan sendiri pada awal September masih menyebut kinerja Kemenkeu 2026 sebagai fondasi penyusunan rencana kerja 2027. Dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI, Purbaya mengatakan perbaikan pengelolaan APBN akan terus dilakukan melalui reformasi sistem perpajakan dan bea cukai serta menjaga defisit dan utang dalam batas aman.
Karena itu, menurut Edy, pertanyaan mengenai alasan konkret pencopotan Purbaya masih terbuka.
“Kalau memang ada kesalahan besar, publik berhak mengetahuinya. Kebijakan mana yang salah? Apa akibatnya? Berapa kerugiannya? Apa alasan konkret Presiden mengambil keputusan tersebut?” tulisnya.
Edy menilai persoalan tersebut bukan semata-mata mengenai siapa yang duduk di kursi Menteri Keuangan, tetapi juga mengenai bagaimana keputusan strategis dalam pengelolaan ekonomi negara dibuat.
“Bukan untuk menuduh Djaka. Bukan untuk menuduh Danantara. Bukan pula untuk menuduh siapa pun. Tetapi untuk menjawab pertanyaan yang sangat sederhana: Seberapa besar sebenarnya kekuatan orang-orang yang merasa terusik oleh Purbaya?” tulis Edy.
Pada akhirnya, Edy mempertanyakan siapa yang memiliki pengaruh terbesar dalam menentukan arah Kementerian Keuangan dan kebijakan ekonomi Indonesia.
“Karena pada akhirnya, ini bukan hanya cerita tentang seorang Menteri Keuangan yang dicopot. Ini cerita tentang kekuasaan,” tulis Edy.
Pernyataan dan analisis dalam artikel ini bersumber dari tulisan Edy Mulyadi serta laporan Reuters yang dikutip di dalamnya. Media ini membuka ruang klarifikasi, bantahan, maupun informasi dari perspektif pihak-pihak yang disebut atau terkait, termasuk Djaka Budhi Utama, Bimo Wijayanto, Danantara, Rosan Roeslani, Kementerian Keuangan, dan pihak terkait lainnya, sesuai prinsip keberimbangan dan asas praduga tak bersalah.
DISCLAIMER : Khusus berita OPINI dalam Rubrik/Kanal OPINI adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya, sehingga setiap berita opini di kanal OPINI sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENULIS. Oleh karenanya INDOVIEWNEWS.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan OPINI, maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada PENULIS OPINI atau dapat dikirimkan kepada redaksi INDOVIEWNEWS.COM melalui email yang tertera dalam box redaksi kami. nantinya redaksi INDOVIEWNEWS.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
