Polemik Ijazah Wapres Gibran Rakabuming, Ekonom Defiyan Cori: Bisa Gerus Kepercayaan Investasi dan Ganggu Asta Cita Prabowo
INDOVIEWNEWS.COM — Polemik terkait kasus ijazah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang disinggung dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai berpotensi menimbulkan dampak luas, tidak hanya dari sisi hukum tetapi juga politik dan ekonomi.
Hal itu disampaikan Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori dalam siaran pers yang diterima redaksi, Rabu (14/10/2026).
Defiyan menilai, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan dengan kepastian hukum yang bersifat final dan mengikat dari MK, tetapi juga memerlukan kepastian politik dari parlemen.
“Polemik kasus ijazah Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia yang tidak ditemukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) bisa berdampak luas. Tidak hanya membutuhkan kepastian hukum yang sudah akhir dan mengikat (final and binding), namun juga membutuhkan kepastian politik (political action) dari parlemen, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI),” ujar Defiyan Cori.
Menurut Defiyan, riak yang ditimbulkan tidak hanya terjadi di dalam negeri, tetapi juga berpotensi berimbas pada kebijakan politik luar negeri yang sedang dibangun Presiden RI Prabowo Subianto.
Ia juga mengaitkan polemik tersebut dengan iklim investasi nasional.
“Yang hampir secara pasti adalah bisa menggerus kepercayaan (trust) investasi di Indonesia. Padahal, sebelum adanya kasus ijazah Wapres RI Gibran Rakabuming Raka telah muncul rasa ketidakpercayaan itu melalui surat dari pengusaha RRC,” katanya.
Defiyan menambahkan, keluhan investor selama ini terkait panjangnya rantai birokrasi perizinan dan biaya tinggi.
“Keluhan para investor selama ini tidak lain mengenai panjangnya rantai birokrasi perizinan dan berbiaya tinggi (high cost). Pembenahan kebijakan rantai panjang birokrasi ini belum ditanggapi malah postur kabinet Merah Putih justru semakin gemuk,” ungkapnya.
Karena itu, ia mendorong Presiden RI sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan untuk mengambil sikap politik yang tegas.
“Oleh karena itu, Presiden RI sebagai Kepala Negara dan Pemerintahan harus mengambil sikap politik yang tegas atas Putusan MK tersebut,” tegas Defiyan.
Defiyan menilai, implikasi putusan MK tidak hanya soal administrasi.
“Implikasi Putusan MK bukan hanya soal administrasi ijazah saja, jelas akan berdampak tidak hanya secara politik akan tetapi juga secara ekonomi,” ujarnya.
Ia pun mengingatkan bahwa visi-misi pemerintahan bisa terganggu jika isu tersebut memicu ketidakpercayaan publik yang meluas.
“Pencapaian Visi-Misi Asta Cita pasti tidak akan tercapai jika muncul ketidakpercayaan (distrust) yang meluas atas ‘pembohongan’ publik yang telah dilakukan oleh Wapres RI,” pungkas Defiyan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Istana Wakil Presiden terkait pernyataan Defiyan Cori tersebut. Redaksi masih berupaya mengonfirmasi pihak terkait.
Berita ini merupakan pernyataan/opini pribadi narasumber Ekonom Konstitusi Defiyan Cori dan menjadi hak jawab bagi pihak-pihak terkait sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999.
DISCLAIMER : Khusus berita OPINI dalam Rubrik/Kanal OPINI adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya, sehingga setiap berita opini di kanal OPINI sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENULIS. Oleh karenanya INDOVIEWNEWS.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan OPINI, maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada PENULIS OPINI atau dapat dikirimkan kepada redaksi INDOVIEWNEWS.COM melalui email yang tertera dalam box redaksi kami. nantinya redaksi INDOVIEWNEWS.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
