Ulang Tahun Presiden, Manajemen Pertamina Beri Kado Masalah
Oleh: Defiyan Cori
Ekonom Konstitusi
Rasanya kelu tangan untuk menulis ungkapan ikut bergembira kepada pimpinan nasional Republik Indonesia (RI), Bapak Prabowo Subianto. Tepat di tanggal 17 Oktober 2026 mensyukuri hari kelahirannya. Sebagai Presiden ke-8 RI seharusnya bergembira merayakannya bersama rakyat Indonesia. Apalagi komitmen Visi-Misi Asta Cita yang dijalankan telah membawa secercah harapan bagi masa depan kemandirian ekonomi, rakyat, bangsa dan negara.
Namun, apa hendak dikata bukanlah kebahagiaan yang diterima sang pemimpin. Disaat telah memasuki dua (2) tahun pemerintahan kabinet Merah Putih berjalan. Berbagai bencana alamian dan non alamiah menjadi musibah yang tak kunjung usai diterima tidaklah bisa dianggap sebagai kado ulang tahun Presiden RI Prabowo Subianto. Justru sebaliknya, berbagai masalahlah yang muncul, seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla), antrian BBM di sebagian besar SPBU dan jatuhnya nilai pasar Bursa Efek Indonesia (BEI).
Betapa kentaranya, bahwa para pembantu beliau dipemerintahan tak ada upaya memberikan kado terbaik. Selain bencana alam adanya gunung merapi meletus yang kadang disertai tsunami serta banjir bandang. Jumlah korban sudah terhitung banyaknya sejak bencana besar gempa dan tsunami di Aceh pada 26 Desember 2004. Seharusnya, peta jalan (road map) peringatan dini, antisipasi, dan preventisasi resiko yang minimalnya telah bekerja secara optimal.
Sebab, wilayah Indonesia yang termasuk gelang api (ring of fire) dan tropis adalah keniscayaan terjadinya gunung meletus dan banjir. Faktanya, tak ada kebijakan dan program terobosan (breakthrough) yang telah diambil oleh pemerintahan. Malahan, “bencana” non alamiah kembali terus terjadi berulang kali tanpa ada koreksi dan evaluasi pada individu pimpinan yang bertanggungjawab! Tidak ada satupun dari para Menteri atau pimpinan lembaga yang menyatakan bertanggunjawab.
Sebagai misal, musibah bencana yang terjadi secara alamiah dapat diantisipasi kerugian material dan non material oleh Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Koordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) berada dalam kewenangan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ketiadaan upaya dalam mengurangi dampak minimal musibah bencana terhadap masyarakat dan lingkungan merupakan kinerja terburuk mereka.
Sedangkan, untuk musibah bencana non alamiah seperti merosotnya nilai tukar Rupiah atas US dollar, anjloknya nilai saham IHSG dan antrian BBM di SPBU berbagai daerah pola dan siklus terjadinya telah dapat diperkiraan. Sebuah sistem dan mekanisme yang ketat (rigid) dan rutin telah disusun dan dijalankan secara rutin atau periodik. Apabila terjadi masalah, jelas murni akibat faktor manusianya (human error). Tidak bisa kesalahan dan kelalaian para pejabat berwenang ditimpakan kepada bawahan.
Pada kasus antrian BBM yang mengular di SPBU berbagai daerah yang harus bertanggungjawab adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Kepala Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas, Wahyudi Anas, dan Direktur Utama (Dirut) BUMN Pertamina Simon Aloysius Mantiri. Telah berulangkali kasus antrian BBM di SPBU tersebut terjadi sebelum Simon Aloysius Mantiri menjabat. Dan, kasus antrian BBM sudah tidak perlu terjadi lagi!
Apalagi, Dirut BUMN Pertamina didampingi oleh jajaran komisaris handal yangmana Komisaris Utama (Komut) merupakan perwira tinggi (pati) Kepolisian RI (Polri). Tidak tangggung, jumlah jajaran direksi dan komisarispun jumbo, yaitu sejumlah 17 orang. Ditambah dukungan dari jajaran direksi dan komisaris sub-holding Pertamina Patra Niaga (PPN) melebihi jumlah tim sepakbola, yaitu 28 orang. Total dewan manajemen holding dan satu sub-holding saja sudah 45 orang, apakah mereka profesional atau titipan politik?
Anehnya, dengan susunan dewan manajemen yang sangat besar dan gemuk ini mengapa masalah yang sama terus kembali terjadi dan meluas? Sebagai “orang dekat” Presiden RI, Prabowo Subianto bersama Komisaris Utama-nya Mochamad Iriawan (Iwan Bule) lebih pantas memberikan hadiah kado prestasi terbaik kepada pimpinan yang telah memberikan kepercayaan. Bukan, kado kejadian yang tak enak dipandang mata seperti antrian BBM yang merusak kinerja dan kredibilitas Presiden RI.
Artinya, tidak ada pembelajaran kasus (learning life of case) yang dilakukan. Tentulah, pertanyaan yang masuk akal diajukan publik adalah bagaimana cara Presiden RI mengevaluasi kinerja para pembantunya yang merupakan sumber masalah. Patutkah, para pembantu yang diangkat dan dipercaya mendukung cita-cita mulia Presiden justru menjadi beban (liabilities) Presiden RI, Prabowo Subianto? The floors is yours Mr. President tapi publik juga bisa menilai untuk tahun 2029 nanti! (*)
DISCLAIMER : Khusus berita OPINI dalam Rubrik/Kanal OPINI adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya, sehingga setiap berita opini di kanal OPINI sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENULIS. Oleh karenanya INDOVIEWNEWS.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan OPINI, maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada PENULIS OPINI atau dapat dikirimkan kepada redaksi INDOVIEWNEWS.COM melalui email yang tertera dalam box redaksi kami. nantinya redaksi INDOVIEWNEWS.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
