Hariman Siregar Soroti Konsep Supra-Power dalam Disertasi Gde Siriana Yusuf
INDOVIEWNEWS.COM — Tokoh Malari sekaligus pendiri InDemo (Indonesia Democracy Monitor), Hariman Siregar, menghadiri Sidang Promosi Doktor Ilmu Politik M. Gde Siriana Yusuf di Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, pada 18 September 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Hariman menyampaikan apresiasi terhadap disertasi Gde Siriana Yusuf yang dinilainya memiliki relevansi penting bagi studi oligarki, kepemimpinan politik, serta tata kelola negara.
“Sebagai tamu undangan, saya menyampaikan apresiasi atas disertasi yang menurut saya memiliki relevansi penting tidak hanya bagi studi oligarki, tetapi juga bagi pemahaman kita mengenai kepemimpinan politik dan tata kelola negara,” kata Hariman dalam paparannya.
Menurut Hariman, salah satu pelajaran penting dari penelitian tersebut adalah bahwa negara dalam praktiknya bukanlah aktor tunggal. Negara terdiri atas berbagai institusi yang memiliki kewenangan dan kepentingan masing-masing.
Ia menilai, suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kewenangan formal seorang pemimpin, tetapi juga oleh kemampuan membangun koordinasi, mengelola konflik, serta mengorkestrasi berbagai institusi.
“Di sinilah saya melihat relevansi konsep aktor supra-power yang ditawarkan disertasi ini,” ujar Hariman.
Hariman menjelaskan, konsep supra-power menunjukkan bahwa kepemimpinan politik dapat memiliki dimensi yang melampaui struktur kewenangan formal. Seorang pemimpin, menurutnya, dapat memiliki kapasitas politik untuk memengaruhi institusi lain dan mengoordinasikan fragmentasi kelembagaan sehingga menghasilkan arah kebijakan tertentu.
Dalam paparannya, Hariman juga menyinggung perkembangan pemikiran mengenai oligarki. Ia mengaitkannya dengan pemikiran Aristoteles mengenai oligarki sebagai kekuasaan yang berada di tangan segelintir orang kaya, serta kajian Jeffrey Winters dan Richard Robison serta Vedi R. Hadiz mengenai oligarki dalam relasi kekuasaan.
“Dalam perkembangannya, oligarki tidak semata-mata dipahami sebagai rezim, tetapi juga sebagai pola relasi kekuasaan yang dapat bertahan dalam berbagai sistem politik, termasuk demokrasi,” papar Hariman.
Ia kemudian menyinggung dinamika kebijakan pada 2017, termasuk keputusan Gubernur DKI Jakarta saat itu, Anies Baswedan, menghentikan reklamasi. Hariman menyoroti adanya persoalan terkait izin mendirikan bangunan (IMB) pada pulau reklamasi yang telah dihentikan tersebut sebagai bagian dari dinamika relasi kekuasaan dan kebijakan.
Di akhir paparannya, Hariman menyampaikan selamat kepada Gde Siriana Yusuf atas proses akademik yang telah dilalui.
“Mengucapkan selamat kepada Saudara Promovendus. Semoga kontribusi konseptual mengenai supra-power dan temuan mengenai dinamika relasi dapat terus dikembangkan untuk memperkaya studi tentang kepemimpinan politik, kapasitas negara, dan tata kelola pemerintahan di Indonesia,” kata Hariman.
DISCLAIMER : Khusus berita OPINI dalam Rubrik/Kanal OPINI adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya, sehingga setiap berita opini di kanal OPINI sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENULIS. Oleh karenanya INDOVIEWNEWS.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan OPINI, maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada PENULIS OPINI atau dapat dikirimkan kepada redaksi INDOVIEWNEWS.COM melalui email yang tertera dalam box redaksi kami. nantinya redaksi INDOVIEWNEWS.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
