Andrianto Andri: Ada Masalah Besar di Balik Purbaya Dicopot, Fiskal dan TKD Jadi Sorotan
INDOVIEWNEWS.COM— Keputusan Presiden Prabowo Subianto mengganti Purbaya Yudhi Sadewa dari posisi Menteri Keuangan dan menunjuk Suahasil Nazara dinilai sebagai langkah tepat untuk memperbaiki pengelolaan fiskal sekaligus memperkuat koordinasi pemerintahan.
Aktivis sosial sekaligus Eksponen Angkatan Reformasi 98, Andrianto menilai pergantian tersebut tidak dapat dilihat hanya sebagai rotasi jabatan. Menurutnya, posisi Menteri Keuangan sangat strategis karena menyangkut arah APBN, hubungan keuangan pusat dan daerah, serta kemampuan pemerintah menjalankan program-program prioritas Presiden Prabowo.
“Ini tepat. Karena masalah fiskal. Purbaya melakukan tindakan yang tidak selaras dengan Presiden Prabowo,” kata Andrianto dalam pernyataan kepada wartawan, Selasa (15/9/2026).
Presiden Prabowo melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026). Suahasil sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan dan menggantikan Purbaya yang baru sekitar satu tahun menjabat sebagai bendahara negara.
Menurut Andrianto, persoalan utama bukan semata-mata mengenai gaya komunikasi seorang menteri, melainkan bagaimana seorang Menteri Keuangan mampu menerjemahkan agenda Presiden ke dalam kebijakan fiskal yang terkoordinasi.
Ia menilai Purbaya tidak cukup berhasil melakukan harmonisasi di internal Kementerian Keuangan maupun dengan kementerian dan lembaga lain.
“Masalahnya Purbaya tidak melakukan harmonisasi di Kementerian Keuangan. Dia juga tidak mampu mengakomodasi kepala daerah terkait Transfer Keuangan Daerah (TKD),” ujarnya.
Andrianto melihat hubungan pusat dan daerah menjadi salah satu titik penting dalam pengelolaan fiskal. TKD bukan hanya persoalan angka dalam APBN, tetapi berkaitan langsung dengan kemampuan pemerintah daerah membiayai pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dan program sosial.
Karena itu, menurut dia, kebijakan fiskal pemerintah pusat membutuhkan komunikasi politik dan administratif yang kuat dengan kepala daerah. “Komunikasi Purbaya buruk,” tegas Andrianto.
Andrianto menilai Menteri Keuangan harus mampu menjaga keseimbangan antara disiplin fiskal dengan kebutuhan pembangunan. Apalagi pemerintahan Prabowo membawa sejumlah program besar yang membutuhkan dukungan anggaran dan koordinasi lintas kementerian.
Dalam situasi seperti itu, Menteri Keuangan tidak cukup hanya menghitung kemampuan kas negara. Ia juga harus mampu memastikan kebijakan fiskal sejalan dengan prioritas Presiden, kementerian teknis, pemerintah daerah, Bank Indonesia, Bappenas, serta lembaga negara lainnya.
Pergantian Purbaya dengan Suahasil, menurut Andrianto, menunjukkan kebutuhan Presiden terhadap sosok Menkeu yang lebih kuat dalam koordinasi dan komunikasi birokrasi.
Suahasil bukan orang baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Ia merupakan ekonom dan akademisi yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan. Ia juga pernah memimpin Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.
“Suahasil sudah memahami dapur Kementerian Keuangan. Dia tahu bagaimana kebijakan fiskal disusun, bagaimana berkoordinasi dengan kementerian lain dan bagaimana menjaga komunikasi dengan pemerintah daerah,” kata Andrianto.
Menurut Andrianto, tantangan Suahasil bukan pekerjaan ringan. Menteri Keuangan baru harus segera membangun kembali komunikasi dengan kepala daerah dan memastikan kebijakan transfer ke daerah tidak menimbulkan ketegangan baru antara pemerintah pusat dan daerah.
Selain itu, Suahasil juga dituntut menjaga kredibilitas APBN di tengah kebutuhan pembiayaan program-program pemerintahan Prabowo.
“Presiden membutuhkan Menteri Keuangan yang bisa menjadi bagian dari orkestrasi pemerintahan, bukan berjalan dengan agenda sendiri,” ujarnya.
Andrianto mengatakan, ke depan keberhasilan Suahasil tidak hanya akan ditentukan oleh kemampuan teknokratisnya, tetapi juga kemampuannya membangun komunikasi politik.
“Yang dibutuhkan sekarang adalah harmonisasi. Antara Presiden, Kementerian Keuangan, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, DPR, DPD dan Bank Indonesia. Jangan sampai kebijakan fiskal berjalan sendiri-sendiri,” katanya.
Menurut dia, APBN merupakan instrumen utama untuk menerjemahkan visi politik pemerintahan ke dalam program konkret. Karena itu, Menteri Keuangan harus mampu menjadi penghubung antara kepentingan fiskal dengan agenda pembangunan nasional.
“Kalau koordinasinya kuat, fiskal bisa menjadi mesin pembangunan. Tetapi kalau komunikasi buruk dan kebijakan tidak harmonis, yang muncul justru konflik kepentingan antara pusat dan daerah,” pungkas Andrianto.
DISCLAIMER : Khusus berita OPINI dalam Rubrik/Kanal OPINI adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya, sehingga setiap berita opini di kanal OPINI sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENULIS. Oleh karenanya INDOVIEWNEWS.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan OPINI, maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada PENULIS OPINI atau dapat dikirimkan kepada redaksi INDOVIEWNEWS.COM melalui email yang tertera dalam box redaksi kami. nantinya redaksi INDOVIEWNEWS.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
