Kabinet Bayangan, Fathimah Azzahra, dan Tradisi Menghidupkan Demokrasi
Demokrasi tidak pernah hidup hanya karena pemilu diselenggarakan. Demokrasi hidup karena selalu ada orang yang berani bertanya, mengkritik, berbeda pendapat, mengawasi kekuasaan, dan menawarkan jalan keluar ketika negara mulai terlalu nyaman dengan dirinya sendiri.
Karena itu, kemunculan Kabinet Bayangan dan tampilnya Fathimah Azzahra, Wakil Ketua BEM UI 2026, layak dibaca bukan semata sebagai fenomena politik sesaat. Keduanya adalah gejala penting dari satu tradisi demokrasi: tradisi masyarakat sipil untuk memastikan kekuasaan tidak pernah berjalan tanpa pengawasan.
Kabinet Bayangan yang diluncurkan pada Juli 2026 terdiri atas 15 orang dari kalangan akademisi, aktivis, peneliti, dan profesional. Mereka bukan bagian dari pemerintahan dan tidak memiliki kewenangan konstitusional. Mereka menempatkan diri sebagai pengawas kebijakan sekaligus penyusun alternatif kebijakan berbasis keahlian.
Dalam sistem parlementer seperti Inggris, gagasan shadow cabinet bukan sesuatu yang aneh. Ia merupakan bagian dari tradisi oposisi: setiap menteri pemerintah memiliki counterpart dari oposisi yang bertugas mengawasi, mengkritik, sekaligus menyiapkan alternatif kebijakan. Bahkan secara historis shadow cabinet dipahami sebagai government in waiting—pemerintahan yang siap menggantikan ketika rakyat memberikan mandat.
Indonesia memang bukan negara parlementer. Karena itu, Kabinet Bayangan Indonesia tidak dapat disamakan secara kelembagaan dengan shadow cabinet Inggris. Tetapi justru di situlah maknanya: ketika mekanisme oposisi formal tidak cukup kuat, masyarakat sipil menciptakan mekanisme pengawasan dari luar negara.
Ini bukan perebutan kekuasaan. Ini adalah perebutan kembali ruang publik. Dan ruang publik adalah jantung demokrasi.
Demokrasi membutuhkan orang yang berani mengatakan “tidak”
Fathimah Azzahra menarik karena memperlihatkan wajah lain aktivisme mahasiswa. Ia tidak dikenal karena kemarahan, makian, atau retorika yang berlebihan. Ia menjadi perhatian karena menyampaikan kritik dengan tenang, terstruktur, dan argumentatif.
Sebagai Wakil Ketua BEM UI 2026, ia tampil dalam berbagai forum publik dan mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk mempertanyakan prioritas program Makan Bergizi Gratis ketika masih terdapat persoalan mendasar seperti infrastruktur pendidikan.
Yang menarik bukan apakah semua argumentasinya harus disetujui. Demokrasi justru tidak membutuhkan semua orang untuk setuju. Demokrasi membutuhkan ruang agar ketidaksetujuan dapat disampaikan tanpa rasa takut.
Di sinilah Fathimah menjadi penting. Ia menunjukkan bahwa kritik tidak harus identik dengan kebencian kepada pemerintah. Kritik dapat disampaikan dengan data. Perbedaan dapat disampaikan dengan sopan. Perlawanan terhadap kebijakan dapat dilakukan tanpa kehilangan rasionalitas. Itulah demokrasi yang dewasa.
Bahkan jauh sebelum dikenal luas karena perdebatan kebijakan publik, Fathimah memiliki pengalaman dalam organisasi mahasiswa dan pengawasan proses demokrasi kampus.
Karena itu, fenomena Fathimah tidak seharusnya dibaca sebagai fenomena seorang mahasiswa yang “viral”. Ia adalah representasi dari generasi yang sedang belajar bahwa menjadi warga negara bukan hanya memilih lima tahun sekali, tetapi mengawasi kekuasaan setiap hari.
Ancaman demokrasi sering datang secara perlahan Otoritarianisme tidak selalu datang dengan tank di jalan. Tidak selalu dengan pembubaran parlemen. Tidak selalu dengan deklarasi bahwa demokrasi telah berakhir.
Sering kali ia datang melalui proses yang jauh lebih halus: demokrasi tetap dipertahankan sebagai prosedur, tetapi substansinya dikosongkan sedikit demi sedikit.
Pemilu tetap ada. Parlemen tetap ada. Media tetap ada. Organisasi masyarakat tetap ada. Tetapi daya kritisnya perlahan dilemahkan. Inilah yang harus diwaspadai.
V-Dem Democracy Report 2026 menunjukkan bahwa dalam proses autokratisasi, serangan terhadap kebebasan berekspresi dan media merupakan salah satu pola yang paling umum. Sekitar 75 persen negara yang mengalami autokratisasi menunjukkan peningkatan tekanan terhadap media independen, sementara represi terhadap masyarakat sipil terjadi dalam hampir 70 persen kasus. Pelemahan checks and balances dan integritas pemilu juga menjadi pola penting.
Dengan kata lain, otoritarianisme modern tidak selalu membunuh demokrasi. Ia dapat mengosongkan demokrasi dari dalam.
Gejalanya dapat terlihat dalam beberapa bentuk.
Pertama, kekuasaan eksekutif menjadi terlalu dominan.
Ketika lembaga legislatif kehilangan keberanian untuk mengawasi pemerintah dan berubah menjadi sekadar pemberi legitimasi, maka prinsip checks and balances mulai kehilangan makna.
Kedua, oposisi dilemahkan melalui kooptasi.
Bukan dengan melarang oposisi, tetapi dengan membuat hampir semua kekuatan politik merasa lebih nyaman berada di dalam kekuasaan daripada mengawasinya.
Ketiga, kritik diperlakukan sebagai permusuhan.
Pemerintah dan pendukungnya mulai menggunakan logika sederhana: kritik berarti anti-pemerintah; berbeda berarti tidak nasionalis; mempertanyakan kebijakan dianggap menghambat pembangunan.
Padahal dalam demokrasi, pemerintah justru harus mampu membedakan antara kritik terhadap kebijakan dan serangan terhadap negara.
Keempat, ruang kebebasan sipil dipersempit.
Ketika demonstrasi, kebebasan akademik, kebebasan pers, kebebasan berserikat, atau kebebasan berbicara mulai menghadapi intimidasi, demokrasi sedang kehilangan oksigennya.
Kelima, hukum dapat berubah menjadi instrumen pembungkaman.
Kebebasan berekspresi menjadi problem ketika hukum tentang pencemaran nama baik, ujaran, atau berbagai aturan lainnya digunakan secara tidak proporsional untuk menakut-nakuti warga.
Freedom House dalam laporan 2026 masih menempatkan Indonesia sebagai negara “Partly Free”, dengan skor 56/100. Laporan tersebut tetap mengakui kemajuan demokrasi Indonesia sejak 1998, tetapi juga mencatat persoalan korupsi sistemik, diskriminasi, kekerasan terhadap kelompok minoritas, serta penggunaan politis hukum defamasi dan penodaan agama.
Keenam, masyarakat mulai melakukan sensor terhadap dirinya sendiri.
Ini yang paling berbahaya.
Ketika seseorang tidak lagi berbicara bukan karena tidak mempunyai pendapat, tetapi karena takut akibat yang mungkin diterimanya, maka kekuasaan tidak perlu lagi membungkam semua orang.
Masyarakat telah belajar membungkam dirinya sendiri. Dari kritik menuju masyarakat yang pasif
Jika gejala tersebut dibiarkan, akibatnya bukan hanya politik menjadi buruk. Yang rusak adalah karakter masyarakat.
Masyarakat yang terlalu lama hidup dalam ketakutan akan belajar menjadi oportunis.
Ia tidak lagi bertanya: “Apakah ini benar?”
Tetapi:
“Apa akibatnya bagi saya kalau saya mengatakan kebenaran?”
Di titik itu, keberanian moral digantikan oleh kalkulasi keselamatan pribadi. Akibat berikutnya adalah lahirnya budaya ABS—asal bapak senang. Pejabat hanya mendengar laporan yang menyenangkan. Bawahan menyampaikan apa yang ingin didengar atasan. Akademisi memilih aman. Media memilih berita yang tidak berisiko. Organisasi masyarakat memilih diam. Mahasiswa kehilangan keberanian.
Pada akhirnya negara tampak tenang. Tetapi ketenangan itu palsu. Sebab masyarakat yang tidak boleh mengkritik bukan masyarakat yang sehat. Ia hanyalah masyarakat yang sedang belajar diam.
Demokrasi membutuhkan suara yang berbeda
Bangsa yang demokratis bukan bangsa yang pemerintahnya selalu dipuji. Bangsa yang demokratis adalah bangsa yang pemerintahnya tidak takut dikritik. Justru karena pemerintah memiliki kekuasaan, ia membutuhkan orang-orang yang berani mengatakan “tidak”.
Parlemen membutuhkan oposisi.
Pemerintah membutuhkan pengawas. Media membutuhkan kebebasan. Universitas membutuhkan kebebasan akademik. Mahasiswa membutuhkan keberanian. Masyarakat sipil membutuhkan ruang. Dan rakyat membutuhkan hak untuk mengatakan: “Saya tidak setuju.”
Kabinet Bayangan dan Fathimah Azzahra berada dalam tradisi itu. Tradisi panjang yang meyakini bahwa kekuasaan harus selalu diawasi. Bahwa pemerintah bukan pemilik negara. Bahwa kritik bukan pengkhianatan. Bahwa oposisi bukan musuh. Bahwa mahasiswa bukan pengganggu pembangunan. Dan bahwa rakyat bukan sekadar objek kebijakan.
Demokrasi pada akhirnya bukan hanya tentang siapa yang menang dalam pemilu. Demokrasi adalah tentang seberapa kuat masyarakat mempertahankan keberanian untuk berpikir dan berbicara setelah pemilu selesai. Sebab demokrasi mulai mati bukan ketika rakyat kehilangan hak memilih. Demokrasi mulai mati ketika rakyat kehilangan keberanian untuk bertanya.
Karena itu, selama masih ada Fathimah yang berani berbicara dengan data, selama masih ada mahasiswa yang mempertanyakan kebijakan, selama masih ada masyarakat sipil yang membangun Kabinet Bayangan, dan selama masih ada media yang bersedia menguji kekuasaan, demokrasi Indonesia belum kehilangan denyutnya.
Yang harus kita lakukan bukan mematikan suara-suara itu. Justru memperbanyaknya. Sebab kekuasaan yang tidak pernah dikritik bukan tanda bahwa pemerintah selalu benar. Bisa jadi itu tanda bahwa masyarakat sudah terlalu takut untuk mengatakan yang benar.
Surabaya, 20 Agustus 2026
M. Isa Ansori, Kolumnis dan dosen, Wakil Ketua ICMI Jatim, Dewan Penasehat LHKP PD Muhammadiyah Surabaya, aktif menganalisa praktik psikolog komunikasi dan transaksional analisis yang menghasilkan komunikasi yang setara dan emphaty
