Hari Purwanto Peringatkan Prabowo: Jangan Terkecoh Pembantu, BLU Energi Bisa Jadi Masalah
INDOVIEWNEWS.COM— Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto meminta Presiden Prabowo Subianto konsisten menjalankan komitmen pemberantasan korupsi dan memastikan kebijakan pemerintah tidak bergeser akibat kepentingan kelompok tertentu.
Menurut Hari, komitmen tersebut penting mengingat Presiden Prabowo sejak awal pemerintahannya telah menyampaikan pesan mengenai pentingnya memberantas korupsi dari lingkungan kekuasaan.
“Saya ingat pesan Presiden di awal pemerintahan, ikan busuk dari kepala,” kata Hari dalam dialog terbuka di Podcast Sinkos Indonesia, Jumat (2/10/2026).
Hari menilai pernyataan tersebut semestinya menjadi penegasan bahwa agenda pemberantasan korupsi harus dimulai dari pusat kekuasaan.
Namun, ia juga menyoroti keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hari mengingatkan bahwa KPK sejak awal dibentuk sebagai lembaga ad hoc atau sementara.
Menurut dia, apabila keberadaan KPK pada akhirnya dinilai tidak efektif, menjadi alat politik, atau justru membebani anggaran negara, maka kelembagaannya perlu dievaluasi.
“Tapi KPK yang kita tahu sama-sama tahu ini terbentuk sebagai lembaga ad hoc, sementara. Ini semestinya kalau memang sudah tidak efektif dan cuma menjadi alat politik dan hanya menghambur-hamburkan APBN, bahkan menjadi beban APBN, sekali lagi beban APBN, KPK hanya menjadi beban APBN, lebih baik dialihkan, alihkan buat pendidikan, agenda Presiden,” ujarnya.
Hari Soroti Kebijakan BLU Energi
Selain pemberantasan korupsi, Hari memberikan perhatian khusus terhadap kebijakan pemerintah di sektor energi.
Ia secara khusus menyampaikan pesan kepada Komisaris Utama/Independen Mining Industry Indonesia (MIND ID), Fuad Bawazier, yang menurut Hari memiliki posisi di dalam lingkup kekuasaan dan dapat ikut mengawal kebijakan energi.
“Nah, salah satu lagi mumpung ada Pak Fuad, yang di kekuasaan. Pak Fuad sendiri juga harus serius, Pak Fuad punya jabatan, rezim energi tadi,” kata Hari.
Menurut Hari, sektor energi merupakan salah satu bidang yang harus mendapatkan pengawasan serius karena menyangkut kepentingan ekonomi nasional.
Ia kemudian menyinggung kebijakan mengenai pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) sektor energi, termasuk BLU yang berkaitan dengan minyak dan gas bumi serta rencana BLU untuk sektor batu bara.
“Satu catatan Pak Fuad, jangan sampai Presiden terkecoh kepada pembantunya,” ujar Hari.
Bagi Hari, kebijakan tersebut perlu dikawal agar tidak berubah menjadi ruang baru bagi kepentingan kelompok tertentu.
Ia menilai, apabila pemerintah memang memiliki agenda untuk menghadapi dominasi oligarki, maka kebijakan energi harus dibangun dengan pengawasan yang kuat dan transparan.
“Salah satu contoh yang jelas kalau tadi Pak Fuad bicara energi, ada nama-nama, ada namanya Badan Layanan Umum khusus migas yang sudah berjalan melalui Perpres. Dan satu lagi ada layak Badan Layanan Umum (BLU) yang sedang ditunggu terkait masalah batu bara,” tuturnya.
Jangan Sampai BLU Menggeser Kepentingan Kelompok Menengah
Hari juga mengingatkan agar kebijakan BLU sektor energi tidak justru menghasilkan perubahan konfigurasi kepentingan ekonomi yang merugikan kelompok tertentu, khususnya kelompok ekonomi menengah.
Ia meminta pihak-pihak yang berada di lingkaran kekuasaan untuk serius mengawal kebijakan tersebut.
“Kalau ini sampai terkecoh menggeser permainan yang terganggu Pak Fuad, kalau serius melawan oligarki, mari kita sama-sama serius dan buat tim,” kata Hari.
Menurutnya, pengawasan terhadap kebijakan energi harus dilakukan sejak awal agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Hari bahkan mengingatkan agar kebijakan BLU sektor energi tidak menjadi persoalan politik yang pada akhirnya justru membebani pemerintahan Presiden Prabowo.
“Tapi kalau memang hanya main-main Pak Fuad, BLU ini, ini menggeser dan mengganggu kelompok kelas menengah. Jangan sampai Presiden akan terhempas dalam persoalan BLU ini,” pungkas Hari.
Bagi Hari, persoalan tersebut pada akhirnya kembali kepada konsistensi pemerintah dalam menjalankan agenda pemberantasan korupsi dan memastikan kebijakan strategis negara tidak dikendalikan oleh kepentingan kelompok tertentu.
Hari Purwanto menempatkan isu BLU energi sebagai salah satu contoh penting yang menurutnya perlu mendapatkan perhatian serius dari lingkaran kekuasaan, terutama jika pemerintah ingin membuktikan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi dan penguatan tata kelola energi nasional.
DISCLAIMER : Khusus berita OPINI dalam Rubrik/Kanal OPINI adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya, sehingga setiap berita opini di kanal OPINI sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENULIS. Oleh karenanya INDOVIEWNEWS.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan OPINI, maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada PENULIS OPINI atau dapat dikirimkan kepada redaksi INDOVIEWNEWS.COM melalui email yang tertera dalam box redaksi kami. nantinya redaksi INDOVIEWNEWS.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
