INFO PUSTAKA
Demokrasi yang Mengkhianati Janji: Pelajaran Acemoglu untuk Indonesia
Oleh: Sobirin Malian
(Dosen FH UAD / Penggiat Literasi)
Suatu ketika, demokrasi liberal dipuja sebagai puncak peradaban politik. Ia lahir dari puing-puing perang dan tirani, dirancang bukan sekadar memberi rakyat hak memilih, melainkan menjamin setiap warga — mayoritas maupun minoritas — dilindungi dari kesewenang-wenangan. Namun, apa yang terjadi ketika perjanjian luhur itu dilanggar? Inilah pertanyaan tajam yang diajukan ekonom-politik terkemuka Daron Acemoglu dalam karyanya, What Happened to Liberal Democracy. Dan jawabannya bukan sekadar peringatan bagi dunia — ia adalah cermin yang menatap kita langsung di wajah, di tanah air tercinta ini.
I. Demokrasi yang Berjalan, Keadilan yang Tertinggal
Acemoglu memulai dengan membedakan dua hal yang kerap disamakan: demokrasi dan demokrasi liberal. Demokrasi memberi suara; demokrasi liberal menjamin suara itu tidak diingkari, hukum berlaku sama untuk semua, dan kebebasan tidak milik mayoritas semata.
Namun empat dekade terakhir menunjukkan gejala yang sama di mana-mana: pertumbuhan ekonomi melonjak, tetapi kemakmurannya tidak turun ke bawah. Produktivitas naik, upah diam, kekayaan terkonsentrasi di puncak. Demokrasi mulai dipersepsikan bukan sebagai wadah keadilan, melainkan tameng bagi mereka yang sudah berkuasa.
Di Indonesia, bayangan ini makin nyata. Kita telah merayakan kebebasan berpendapat, pergantian kekuasaan, dan pemilu yang rutin sejak Reformasi 1998. Namun di bawah permukaan itu, ada keretakan yang perlahan melebar:
– Kekayaan alam yang melimpah dinikmati sebagian kecil, sementara warga lokal di sekitar tambang dan hutan kerap terpinggirkan
– Pertumbuhan ekonomi tinggi belum mampu menyentuh kesenjangan yang dalam — kesempatan pendidikan, kesehatan, dan akses modal masih terbagi garis tipis
– Rakyat mulai bertanya: “Apakah demokrasi ini benar-benar milik kita, atau hanya panggung bagi mereka yang punya kuasa dan uang?”
Acemoglu memperingatkan: ketika rakyat tidak merasakan manfaat demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, kepercayaan akan terkikis — dan demokrasi kehilangan pondasinya.
II. Aturan yang Melindungi Siapa? Politik Uang dan Penutupan Akses
Acemoglu menegaskan: ketimpangan ekonomi tidak berdiam di dompet — ia merembes ke sistem politik. Biaya politik melambung, sehingga yang tampil bukan yang paling mampu, melainkan yang paling kaya. Aturan disusun melindungi yang sudah duduk, bukan membuka peluang bagi yang baru datang.
Ini adalah realitas yang kita kenal di Indonesia:
– Pencalonan kepala daerah maupun legislatif membutuhkan biaya yang tak terjangkau rakyat biasa — pintu kekuasaan tertutup bagi yang berintegritas namun tak berpunya
– Pengaruh sumbangan dana kampanye membayangi keputusan kebijakan — peraturan kerap kali lebih ramah kepada pengusaha besar daripada rakyat kecil
– Ketika lembaga pengawasan melemah atau dipengaruhi, hukum terasa tajam ke bawah namun tumpul ke atas
– Narasi “stabilitas” dan “kebersamaan” kerap dipakai untuk membungkam kritik yang seharusnya menjadi napas demokrasi
Inilah yang disebut Acemoglu: demokrasi tidak mati, tetapi kosong isinya. Pemilu tetap digelar, bendera dikibarkan, pidato diucapkan — tetapi arah kebijakan tak berubah karena penentunya tetap lingkaran yang sama.
III. Bahaya yang Mengintai: Rasa Ditinggalkan dan Jalan Pintas
Ketika kepercayaan terkikis, muncul ruang gelap. Rakyat yang kecewa mencari siapa yang bisa dipercaya — dan di sinilah bahaya yang diperingatkan Acemoglu: munculnya pemimpin yang menawarkan penyederhanaan berbahaya.
“Sistem ini rusak. Hanya saya yang mewakili rakyat sejati. Musuh ada di sana — di luar, di antara kita, di pihak yang berbeda.”
Di Indonesia, kita mulai merasakan getarannya:
– Identitas agama, suku, dan kelompok perlahan dijadikan alat pemisah — bukan untuk menyatukan, melainkan untuk memobilisasi dukungan dengan menakutkan satu pihak terhadap pihak lain
– Pemimpin yang menjanjikan jalan pintas, mengabaikan prosedur, dan menjelekkan lembaga pengawas mendapat simpati karena dianggap “berani”
– Narasi “kami vs mereka” menggeser pembicaraan tentang keadilan ekonomi, pemerataan, dan kesejahteraan bersama
Acemoglu memperingatkan: rakyat tidak salah pilih karena bodoh. Mereka berpaling karena ditinggalkan. Ketika demokrasi tidak memberi jawaban atas kemiskinan, ketidakadilan, dan ketidakpastian, rakyat rela menyerahkan kebebasan demi janji perlindungan. Dan itulah awal berakhirnya demokrasi — diruntuhkan atas nama demokrasi sendiri.
IV. Jalan Pulang: Memperbarui Perjanjian yang Hampir Putus
Solusi yang ditawarkan Acemoglu bukanlah hal asing bagi bangsa ini — justru kembali ke semangat yang melahirkan kemerdekaan:
1. Keadilan Ekonomi adalah Fondasi Demokrasi
– Kekayaan alam dikelola untuk kemaslahatan semua, bukan untuk segelintir pihak
– Pendidikan dan kesehatan yang setara — setiap anak bangsa berhak berkembang tanpa dihalangi kemiskinan
– Pajak yang adil, pengawasan yang ketat, dan kesempatan yang terbuka lebar
2. Bersihkan Politik dari Uang
– Batasan ketat dan transparansi penuh pendanaan kampanye
– Jalur masuk kekuasaan dibuka bagi yang berkemampuan, bukan yang berpunya
– Lobi kepentingan diawasi dan dibatasi agar tidak mengubah kebijakan negara menjadi keuntungan pribadi
3. Tegakkan Kembali Kedaulatan Lembaga
– Peradilan yang merdeka, tidak tunduk pada kekuasaan mana pun
– Media yang bebas dan dilindungi
– Lembaga pengawasan yang berani memanggil siapa pun — pejabat tinggi sekalipun — untuk bertanggung jawab
4. Kembali Menghormati Semua Anak Bangsa
– Demokrasi bukan kemenangan mayoritas yang menindas minoritas
– Setiap warga negara — apa pun keyakinan, asal, pandangannya — berhak diperlakukan sama
– Persatuan bukan dibangun di atas keseragaman pendapat, melainkan di atas keadilan untuk semua
Penutup: Demokrasi Bukan Warisan, Melainkan Tugas
Pada akhirnya, pesan Acemoglu adalah peringatan sekaligus harapan: demokrasi tidak bertahan sendirian. Ia tidak terwariskan seperti pusaka yang bisa ditinggalkan berdebu. Ia harus dibuktikan setiap hari — melalui kebijakan yang adil, keputusan yang jujur, dan kepedulian terhadap mereka yang lemah.
Bagi Indonesia, ini adalah panggilan jujur: Reformasi belum selesai. Demokrasi kita masih muda, masih rapuh, masih berjuang menemukan wujudnya. Jika kita membiarkan ketimpangan melebar, uang menguasai politik, dan rasa keadilan memudar — maka yang kita takutkan akan datang bukan dari luar, melainkan dari dalam.
Sebaliknya, jika kita berani memperbaiki: membuka pintu kesempatan, membersihkan kekuasaan, dan memastikan setiap warga merasa dihargai — maka demokrasi ini akan tumbuh kuat, bukan karena namanya indah, tetapi karena ia memang milik semua orang.
Itulah tugas kita. Itulah janji yang harus ditepati.
DISCLAIMER : Khusus berita OPINI dalam Rubrik/Kanal OPINI adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya, sehingga setiap berita opini di kanal OPINI sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENULIS. Oleh karenanya INDOVIEWNEWS.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan OPINI, maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada PENULIS OPINI atau dapat dikirimkan kepada redaksi INDOVIEWNEWS.COM melalui email yang tertera dalam box redaksi kami. nantinya redaksi INDOVIEWNEWS.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
