Isu Oposisi Bertemu Dubes Singapura Memanas, Pengamat: Kepentingan Asing Harus Diwaspadai
INDOVIEWNEWS.COM— Isu dugaan pertemuan sejumlah tokoh yang kritis terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan Duta Besar Singapura untuk Indonesia memunculkan perdebatan mengenai hubungan politik domestik, kepentingan ekonomi, dan dinamika geopolitik Asia Tenggara.
Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai, persoalan tersebut perlu dibaca secara lebih luas, terutama dengan memperhatikan kebijakan pemerintah Indonesia terhadap perusahaan besar, pengelolaan sumber daya alam, serta pergerakan kepemilikan saham perusahaan strategis.
Menurut Amir, persaingan kepentingan ekonomi antarnegara dapat menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan dalam analisis intelijen.
“Prabowo sangat tegas terhadap perusahaan sawit milik pengusaha Singapura. Kebijakan mengganggu Singapura karena negara tersebut mendapat banyak devisa dari bisnis sawit di Indonesia. Ketika bisnisnya terganggu, tidak menutup kemungkinan Singapura melakukan operasi intelijen untuk menggoyang Prabowo,” tegas Amir kepada wartawan, Ahad (25/10/2026).
Amir berpandangan, kebijakan ekonomi yang menyentuh kepentingan perusahaan besar dan jaringan perdagangan internasional berpotensi menimbulkan respons dari berbagai kelompok yang terdampak. Dalam situasi seperti itu, menurut dia, pemerintah perlu mencermati kemungkinan adanya upaya memengaruhi opini publik, membangun jaringan, maupun memperkuat tekanan politik.
Sebelumnya, Partai Gerindra menyatakan sedang mendalami informasi mengenai dugaan pertemuan sejumlah tokoh yang disebut berseberangan dengan pemerintah dengan Duta Besar Singapura untuk Indonesia.
Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI Bambang Haryadi mengatakan partainya mencermati informasi yang beredar di media sosial. Gerindra melalui anggotanya yang bertugas di Komisi I DPR RI berupaya mendalami kebenaran kabar tersebut.
Bambang juga menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian yang sah dalam kehidupan demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar kritik tidak disertai kepentingan tersembunyi yang merugikan Indonesia.
Di sisi lain, Dino Patti Djalal membantah kabar yang mengaitkan dirinya dengan pertemuan tersebut. Ia menyebut unggahan yang beredar sebagai informasi fiktif dan menyatakan dirinya berada di Perth, Australia, untuk menghadiri konferensi perubahan iklim pada waktu yang disebut dalam unggahan itu. Karena itu, kebenaran isu tersebut tidak dapat diasumsikan hanya berdasarkan narasi media sosial
Amir menilai, analisis geopolitik tidak bisa dilepaskan dari kepentingan ekonomi. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara memiliki hubungan perdagangan, investasi, keuangan, dan rantai pasok yang saling terhubung. Perubahan kebijakan di satu negara dapat memengaruhi kepentingan pelaku usaha dari negara lain.
Singapura merupakan salah satu pusat perdagangan dan keuangan di Asia Tenggara. Sementara itu, Indonesia memiliki sumber daya alam dan pasar domestik yang besar, termasuk dalam industri perkebunan dan pengolahan minyak kelapa sawit.
Menurut Amir, kondisi tersebut membuat kebijakan pemerintah Indonesia terhadap perusahaan besar layak diperhatikan dari perspektif ekonomi politik internasional.
“Kalau pemerintah mengambil kebijakan yang mengubah penguasaan sumber daya alam atau mengurangi keuntungan kelompok usaha tertentu, tentu akan ada pihak yang kepentingannya terdampak. Hal itu perlu dianalisis secara objektif untuk mengetahui siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, dan bagaimana respons mereka,” ujar Amir.
Ia menilai, pemerintah perlu memperkuat kemampuan analisis strategis untuk memetakan hubungan antara kepentingan bisnis, diplomasi, dan dinamika politik domestik.
Data World Integrated Trade Solution (WITS) yang menggunakan statistik perdagangan internasional menunjukkan bahwa pada 2025, Singapura mengimpor minyak sawit olahan dan fraksinya dari Indonesia senilai sekitar US$3,23 juta untuk kategori HS 151190. Angka ini hanya mencakup kategori produk tersebut, bukan keseluruhan perdagangan sawit Indonesia-Singapura.
Data tersebut memperlihatkan adanya hubungan perdagangan sawit di antara kedua negara.
Kebijakan pemerintah Indonesia memangkas ekspor gas bumi ke Singapura. Intinya, impor gas yang dipangkas dari Indonesia itu dinilai hanya 2% dari total kebutuhan harian gas Singapura. “Kebijakan ini membuat Singapura tidak suka ke Pemerintahan Prabowo,” papar Amir.
Dalam pembahasan mengenai kepentingan ekonomi strategis, Amir juga menyoroti rencana pembelian saham PT Bayan Resources Tbk (BYAN) oleh pengusaha Indonesia Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam melalui PT Jhonlin Baratama. Pemilik PT Bayan Resources Low Tuck Kwong banyak berkontribusi di Singapura.
Menurut Amir, perubahan kepemilikan perusahaan besar dapat memengaruhi arah pengelolaan usaha, distribusi keuntungan, serta keputusan investasi. Ia menilai perkembangan tersebut menarik untuk dikaji dalam perspektif ekonomi politik nasional.
“Pembelian saham Bayan oleh Haji Isam perlu dilihat dari sisi perubahan kepemilikan dan ke mana keuntungan perusahaan akan mengalir. Kalau kepemilikan dan pengelolaan semakin banyak berada di tangan pelaku usaha Indonesia, potensi nilai tambah dan keuntungan yang kembali ke Indonesia juga perlu diperhitungkan,” kata Amir.
Amir menilai, penguatan kepemilikan domestik atas perusahaan strategis dapat menjadi bagian dari upaya memperbesar manfaat ekonomi bagi Indonesia. “Ini yang diduga tidak disukai Singapura,” pungkas Amir.
DISCLAIMER : Khusus berita OPINI dalam Rubrik/Kanal OPINI adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya, sehingga setiap berita opini di kanal OPINI sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENULIS. Oleh karenanya INDOVIEWNEWS.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan OPINI, maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada PENULIS OPINI atau dapat dikirimkan kepada redaksi INDOVIEWNEWS.COM melalui email yang tertera dalam box redaksi kami. nantinya redaksi INDOVIEWNEWS.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
