Sutoyo Abadi Soroti Posisi Pakar di Indonesia dan Iran: Ilmuwan Jadi Mitra Strategis atau Terpinggirkan?
INDOVIEWNEWS.COM — Koordinator Kajian Politik Merah Putih, Sutoyo Abadi, menyoroti perbedaan kecenderungan kebijakan Iran dan Indonesia dalam menempatkan ilmuwan, pakar, serta perguruan tinggi dalam pembangunan nasional.
Menurut Sutoyo, Iran cenderung menempatkan ilmuwan dan institusi pendidikan tinggi sebagai bagian dari ekosistem strategis pembangunan, sementara di Indonesia peran pakar dinilainya belum selalu memperoleh posisi yang kuat dalam proses pengambilan kebijakan.
“Ada perbedaan mendasar cara Iran dan Indonesia memposisikan ilmuwan atau pakar dan perguruan tinggi dalam pembangunan nasional. Di Iran cenderung menjadikan ilmuwan sebagai mitra strategis kebijakan, sementara di Indonesia posisi pakar sering kali marginal,” kata Sutoyo dalam keterangannya, 21/9/ 2026.
Sutoyo mengaitkan sorotannya dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta, 18 September 2026. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyinggung sejumlah pihak yang disebutnya sebagai pakar.
“Terserah pakar-pakar yang menganggap dirinya pakar. Saking pintarnya, saking pintarnya jadi goblok,” ujar Prabowo.
Dalam pidato yang sama, Prabowo juga menekankan pentingnya kejujuran intelektual bagi kalangan cendekiawan. Ia mengatakan kritik tidak menjadi persoalan selama disampaikan secara jujur dan tidak berubah menjadi fitnah.
Sutoyo kemudian membandingkan kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Iran. Ia menyebut negara tersebut membangun berbagai instrumen untuk menghubungkan riset, perguruan tinggi, industri, dan pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan.
Sejumlah kajian internasional memang mencatat bahwa Iran sejak beberapa dekade terakhir mengembangkan sistem nasional ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi, termasuk science and technology parks, inkubator, perusahaan berbasis pengetahuan, serta kebijakan untuk mendorong komersialisasi hasil riset. UNCTAD mencatat perkembangan tersebut sebagai bagian dari upaya Iran menuju ekonomi berbasis pengetahuan.
Kajian yang lebih baru juga mencatat bahwa jumlah science and technology parks di Iran terus berkembang dan kebijakan tersebut diarahkan, antara lain, untuk memperkuat hubungan antara penelitian, sektor produksi dan jasa, serta perusahaan berbasis teknologi. Namun, penelitian tersebut juga mencatat bahwa efektivitas sejumlah kebijakan dan pencapaian tujuan taman teknologi masih menjadi persoalan yang perlu dievaluasi.
Sutoyo menilai pendekatan tersebut menunjukkan pentingnya membangun ekosistem yang memungkinkan ilmuwan dan perguruan tinggi berkontribusi langsung terhadap persoalan pembangunan.
“Optimalisasi alokasi sumber daya untuk pelatihan peneliti dan retensi talenta, reformasi infrastruktur hukum, penguatan taman sains-teknologi, inkubator, dan ekonomi berbasis pengetahuan merupakan bagian penting dari pengembangan kekuatan ilmiah,” ujarnya.
Ia juga menyoroti persoalan yang menurutnya masih dihadapi Indonesia, mulai dari birokrasi penelitian, hubungan antara hasil riset dan kebijakan, hingga posisi keahlian dalam proses pengambilan keputusan.
Menurut Sutoyo, kondisi tersebut dapat membuat hasil penelitian dan rekomendasi ilmiah tidak memperoleh pengaruh yang memadai dalam penyusunan kebijakan publik.
Ia bahkan menggunakan istilah “kematian keahlian” untuk menggambarkan kekhawatirannya terhadap melemahnya posisi pengetahuan dan keahlian dalam pengambilan keputusan.
Namun, pandangan tersebut merupakan penilaian Sutoyo dan tidak serta-merta menggambarkan keseluruhan kondisi sistem riset dan pendidikan tinggi Indonesia. Karena itu, perbandingan Indonesia-Iran tersebut lebih tepat dipahami sebagai kritik dan gagasan Sutoyo mengenai arah kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Sutoyo kemudian menyimpulkan bahwa pembangunan kekuatan teknologi tidak hanya bergantung pada sumber daya alam maupun anggaran, tetapi juga pada bagaimana negara memperlakukan ilmuwan, perguruan tinggi, penelitian, dan pengetahuan sebagai bagian dari strategi pembangunan.
“Perbedaan kecenderungan kebijakan tersebut berdampak besar. Iran di kancah internasional telah muncul sebagai negara dengan kemampuan teknologi yang berkembang, sekalipun menghadapi embargo ekonomi selama bertahun-tahun. Sementara Indonesia, tanpa embargo ekonomi di bidang teknologi, masih menghadapi tantangan untuk meningkatkan kemampuan teknologi dan tidak sekadar menjadi konsumen,” kata Sutoyo.
Perbandingan tersebut sekaligus menjadi ajakan, menurut Sutoyo, agar Indonesia memperkuat hubungan antara ilmu pengetahuan, perguruan tinggi, kebijakan negara, industri, dan kebutuhan pembangunan nasional.
Pernyataan mengenai posisi pakar, kebijakan ilmu pengetahuan, serta perbandingan Indonesia dan Iran dalam berita ini merupakan pandangan dan analisis Koordinator Kajian Politik Merah Putih Sutoyo Abadi. Media ini membuka ruang bagi pihak-pihak yang disebut maupun terkait untuk memberikan klarifikasi, tanggapan, atau perspektif berbeda sesuai prinsip keberimbangan dan asas praduga tak bersalah.
DISCLAIMER : Khusus berita OPINI dalam Rubrik/Kanal OPINI adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya, sehingga setiap berita opini di kanal OPINI sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENULIS. Oleh karenanya INDOVIEWNEWS.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan OPINI, maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada PENULIS OPINI atau dapat dikirimkan kepada redaksi INDOVIEWNEWS.COM melalui email yang tertera dalam box redaksi kami. nantinya redaksi INDOVIEWNEWS.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
