spot_img
spot_img
Rabu, Oktober 14, 2026
BerandaNewsFakta DPR Boneka Oligarki Hitam Terungkap - 45,5 Persen Anggota DPR Pengusaha,...

Fakta DPR Boneka Oligarki Hitam Terungkap – 45,5 Persen Anggota DPR Pengusaha, Sutoyo Abadi: 99 Persen Produk Oligarki

spot_img

Fakta DPR Boneka Oligarki Hitam Terungkap – 45,5 Persen Anggota DPR Pengusaha, Sutoyo Abadi: 99 Persen Produk Oligarki

INDOVIEWNEWS.COM– Koordinator Kajian Politik Merah Putih, Sutoyo Abadi, menyebut kendali Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini berada dalam cengkeraman oligarki hitam. Hal itu mengemuka dalam Dialog Kajian Politik Merah Putih bertajuk DPR adalah boneka Oligarki yang digelar Sabtu malam, 11 Oktober 2026.

Sutoyo menegaskan ada bukti kuat bahwa praktik oligarki, politik uang, dan relasi bisnis-politik memengaruhi rekrutmen hingga pengambilan keputusan di parlemen.

“Ada bukti kuat bahwa oligarki, politik uang, dan relasi bisnis-politik memengaruhi rekrutmen serta keputusan parlemen. Siapa yang mengendalikan DPR sebagai boneka Oligarki perlu penelusuran lebih cermat terkait dengan Induk Partainya masing-masing, indikasi kuat memiliki jaringan khusus dengan Oligarki hitam,” ujar Sutoyo dalam keterangannya, Selasa, 14/10/ 2026.

Menurut Sutoyo, banyak anggota DPR memiliki latar belakang pengusaha, afiliasi korporasi, atau ketergantungan pada pembiayaan politik yang berselindan dan saling terkait satu sama lainnya.

BACA JUGA :  Sutoyo Abadi: Pemberhentian Purbaya Bukan Hanya Soal Etika, Ada Kekuatan Bandit Perampok Uang Negara

Ia merujuk pada temuan investigasi yang dipublikasikan Tempo bersama Yayasan Auriga Nusantara pada 2 Oktober 2019. Data dalam Koran Tempo edisi tersebut mencatat 262 dari 575 anggota DPR periode 2019–2024 atau 45,5 persen berlatar belakang pengusaha.

“Studi akademik juga menemukan pola oligarkisasi internal partai. Posisi elektoral cenderung dikuasai tokoh yang punya hubungan patron-klien dengan elite partai atau mampu menyumbang dana kampanye besar, sumbernya dari sponsor Oligarki,” katanya.

Fakta tersebut, lanjut Sutoyo, membuat DPR berperilaku seperti parlemen stempel. Keputusan fraksi sering ditentukan lebih dahulu oleh pimpinan partai atau elite koalisi, bukan lewat musyawarah terbuka anggota, dan semua terkoneksi dengan pemilik modal.

Sutoyo juga menyinggung pernyataan Yusril Ihza Mahendra yang pernah menyebut 99 persen anggota DPR adalah produk oligarki dan dinasti kekuasaan dalam wawancara di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored pada 11 September 2024.

BACA JUGA :  Sutoyo Abadi: Putusan MA Pulihkan Sanksi Etik Promotor Disertasi Bahlil

“Angka 99 persen boneka Oligarki oleh beberapa pengamatan politik, bisa saja masih merupakan generalisasi retoris, masih memerlukan verifikasi empiris mendetail tetapi fakta sangat sulit dinafikan,” ungkap Sutoyo.

Ia menambahkan, anggota DPR dapat dipengaruhi oleh banyak pusat kekuasaan sekaligus, mulai dari ketua umum partai, pemodal kampanye, birokrasi, eksekutif, media, basis pemilih, hingga kepentingan daerah. Tidak semua anggota berada dalam satu jaringan kontrol yang sama.

Namun, menurutnya, pola anggota DPR terafiliasi bisnis didukung data penelitian dan peliputan investigatif. Kecenderungan anggota DPR mengikuti elite partai atau koalisi menunjukkan pola pengambilan keputusan dalam kendali oligarki hitam dari internal partai.

“Analisis yang sulit dibantah bahwa sebutan anggota DPR adalah produk oligarki dan dinasti kekuasaan, juga sebagai boneka oligarkisasi sistemik partai dan parlemen,” tegasnya.

Sutoyo menyimpulkan, akses kekuasaan DPR selalu ditentukan oleh modal politik, jaringan patronase, dan kepentingan bisnis Oligarki.

BACA JUGA :  Rizal Fadhillah Soroti Pemerintahan Prabowo: Reshuffle Kabinet Dinilai Tak Sesuai Tuntutan Rakyat

“Keadaan sebenarnya lebih parah dan mengerikan, statemen bahwa pejabat negara dari pusat sampai daerah semua dalam jaringan kendali Oligarki hitam,” pungkasnya.


DISCLAIMER : Khusus berita OPINI dalam Rubrik/Kanal OPINI adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya, sehingga setiap berita opini di kanal OPINI sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENULIS. Oleh karenanya INDOVIEWNEWS.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan OPINI, maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada PENULIS OPINI atau dapat dikirimkan kepada redaksi INDOVIEWNEWS.COM melalui email yang tertera dalam box redaksi kami. nantinya redaksi INDOVIEWNEWS.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

BACA JUGA :  Beathor Suryadi: Rismon Sianipar Temukan Dua Sosok Joko Widodo
spot_img
Must Read
spot_img
Populer
spot_img