Jelang Dua Tahun Prabowo, ASPIRASI: Jangan Sampai Bonus Demografi Jadi Bonus Pengangguran
INDOVIEWNEWS.COM— Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) mengingatkan pemerintah Presiden Prabowo Subianto agar serius membenahi persoalan ketenagakerjaan menjelang dua tahun pemerintahan. Dominasi pekerja informal, tantangan penciptaan pekerjaan layak, serta perubahan dunia kerja akibat teknologi dan kecerdasan buatan (AI) dinilai membutuhkan langkah konkret.
Presiden ASPIRASI, Mirah Sumirat, SE, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi maupun angka pengangguran. Pemerintah, menurutnya, juga harus memastikan pertumbuhan ekonomi menghasilkan pekerjaan formal, produktif, berkelanjutan, serta memberikan upah layak dan perlindungan bagi pekerja.
“Bagi pekerja, pertanyaannya bukan hanya berapa besar pertumbuhan ekonomi atau berapa banyak orang yang bekerja. Pertanyaan yang lebih penting adalah pekerjaan seperti apa yang tercipta? Apakah formal, apakah memberikan upah yang layak, apakah ada kepastian kerja, dan apakah pekerjanya mendapatkan perlindungan sosial?” ujar Mirah dalam keterangan tertulis, Selasa (29/9/2026).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip ASPIRASI, pada Februari 2026 jumlah pekerja informal mencapai sekitar 87,74 juta orang, sedangkan pekerja formal sekitar 59,93 juta orang.
Menurut Mirah, besarnya jumlah pekerja informal menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja perlu disertai upaya meningkatkan kualitas pekerjaan dan perlindungan tenaga kerja.
“Jangan sampai masyarakat memang bekerja, tetapi bekerja dalam kondisi rentan, berpenghasilan rendah, tanpa kepastian kerja dan tanpa perlindungan yang memadai. Bekerja belum tentu berarti sejahtera. Karena itu, pemerintah harus menggeser fokus dari sekadar menciptakan pekerjaan menjadi menciptakan pekerjaan yang layak,” tegasnya.
Hilirisasi dan Investasi Harus Ciptakan Pekerjaan Layak
ASPIRASI mendorong pemerintah agar keberhasilan hilirisasi, industrialisasi, investasi, dan transformasi ekonomi tidak hanya diukur berdasarkan nilai investasi yang masuk atau pertumbuhan ekonomi. Dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja berkualitas juga harus menjadi perhatian.
“Jangan hanya melihat berapa besar investasi yang masuk. Kita juga harus melihat berapa banyak pekerjaan layak yang tercipta, berapa banyak tenaga kerja Indonesia yang terserap, dan apakah terjadi peningkatan kompetensi bagi pekerja kita,” kata Mirah.
Ia menilai pertumbuhan ekonomi harus memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama pekerja yang membutuhkan penghasilan memadai, kepastian kerja, dan jaminan sosial.
Gen Z Hadapi Perubahan Dunia Kerja akibat AI
ASPIRASI juga menyoroti tantangan Generasi Z yang mulai memasuki pasar kerja di tengah perkembangan digitalisasi, otomatisasi, dan artificial intelligence (AI).
Mirah mengatakan, tantangan generasi muda bukan semata-mata mengenai jumlah lapangan kerja yang tersedia, melainkan juga perubahan karakter pekerjaan yang berlangsung cepat.
“Kita tidak boleh mengatakan bahwa Gen Z pasti akan semakin sulit mendapatkan pekerjaan. Tetapi kita harus jujur bahwa tantangannya semakin besar karena dunia kerja sedang berubah sangat cepat,” ujarnya.
Karena itu, menurut Mirah, persiapan generasi muda menghadapi dunia kerja tidak boleh dilakukan hanya setelah mereka lulus sekolah atau perguruan tinggi. Pembekalan kompetensi harus dimulai sejak bangku pendidikan.
Kurikulum Pendidikan Harus Adaptif terhadap Teknologi dan AI
ASPIRASI mendorong pembaruan kurikulum pendidikan nasional mulai tingkat dasar hingga perguruan tinggi dengan memasukkan pembelajaran teknologi digital dan AI secara bertahap, sesuai usia dan jenjang pendidikan.
“Jangan menunggu anak-anak lulus baru kita latih teknologi dan AI. Persiapannya harus dimulai sejak mereka berada di bangku pendidikan. Kita membutuhkan penyesuaian kurikulum pendidikan nasional mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi dengan memasukkan pembelajaran teknologi digital dan AI secara bertahap sesuai usia dan jenjang pendidikan,” tegas Mirah.
Ia menambahkan, pembelajaran teknologi tidak cukup berhenti pada penguasaan teori. Peserta didik perlu memperoleh pengalaman praktik agar mampu memanfaatkan teknologi untuk menghasilkan karya, memecahkan masalah, berinovasi, hingga membuka peluang ekonomi.
“Anak-anak harus mendapatkan pengalaman menggunakan teknologi dan AI secara langsung. Mereka tidak cukup hanya mengetahui teorinya, tetapi harus mampu menggunakan teknologi untuk belajar, berkarya, memecahkan masalah, berinovasi, dan nantinya menciptakan peluang ekonomi maupun lapangan kerja baru,” jelasnya.
Menurut Mirah, orientasi pendidikan perlu bergeser dari sekadar memperoleh ijazah menuju pembentukan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
“Jangan sampai setelah anak-anak lulus baru kita bertanya, ‘Keterampilan apa yang mereka miliki?’ Keterampilan itu harus sudah dibangun sejak mereka berada di bangku pendidikan,” katanya.
ASPIRASI juga menilai pendidikan vokasi dan sertifikasi kompetensi tetap penting untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia. Namun, keduanya tidak seharusnya hanya menjadi solusi bagi lulusan yang kesulitan memperoleh pekerjaan.
“Pendidikan formal harus menjadi fondasi. Pelatihan vokasi dan sertifikasi kemudian memperkuat kompetensi tersebut. Kita harus menghubungkan sekolah, perguruan tinggi, dunia industri dan dunia kerja agar apa yang dipelajari benar-benar relevan dengan kebutuhan masa depan,” ujar Mirah.
Pemerintah Jangan Bebankan Persoalan kepada Anak Muda
Di sisi lain, ASPIRASI mengingatkan bahwa tanggung jawab mengatasi persoalan ketenagakerjaan tidak boleh sepenuhnya dibebankan kepada generasi muda melalui tuntutan untuk terus meningkatkan keterampilan.
Menurut Mirah, negara juga bertanggung jawab memastikan tersedianya lapangan kerja yang memadai, berkualitas, dan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja.
“Jangan sampai anak-anak kita sudah memiliki pendidikan, keterampilan teknologi dan kemampuan AI, tetapi ketika masuk ke pasar kerja mereka justru hanya mendapatkan pekerjaan informal dengan pendapatan rendah dan perlindungan yang minim,” katanya.
Karena itu, peningkatan kompetensi tenaga kerja harus berjalan beriringan dengan penciptaan lapangan kerja formal. Kesiapan generasi muda menghadapi perubahan teknologi perlu diimbangi dengan kesempatan kerja yang memberikan penghasilan layak dan prospek masa depan.
ASPIRASI Catat Tujuh Pekerjaan Rumah Pemerintah
Memasuki tahun ketiga pemerintahan Presiden Prabowo, ASPIRASI mencatat tujuh pekerjaan rumah yang perlu menjadi perhatian pemerintah.
Pertama, memperbanyak lapangan kerja formal dan pekerjaan layak. Kedua, meningkatkan kualitas upah dan kesejahteraan pekerja. Ketiga, memperluas jaminan sosial dan perlindungan bagi seluruh pekerja, termasuk pekerja informal.
Keempat, memperkuat perlindungan bagi pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK), otomatisasi, digitalisasi, dan perubahan teknologi.
Kelima, memperbarui kurikulum pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi dengan memasukkan teknologi digital dan AI, termasuk pembelajaran praktik.
Keenam, memperkuat hubungan antara dunia pendidikan, industri, dan dunia kerja. Ketujuh, memastikan pertumbuhan ekonomi, investasi, hilirisasi, dan industrialisasi benar-benar menghasilkan pekerjaan berkualitas bagi masyarakat Indonesia.
“Memasuki tahun ketiga pemerintahan Presiden Prabowo, kami berharap pemerintah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi memastikan pertumbuhan tersebut benar-benar menghasilkan kesejahteraan dan masa depan bagi pekerja dan generasi muda,” ujar Mirah.
Ia menegaskan, hasil pembangunan seharusnya dapat dirasakan langsung dalam kehidupan keluarga pekerja, mulai dari tersedianya pekerjaan layak, penghasilan yang cukup, kepastian kerja, perlindungan sosial, hingga pendidikan yang relevan dengan perkembangan zaman.
“Bagi pekerja, keberhasilan pembangunan bukan hanya terlihat dari angka pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan pembangunan harus terasa dalam kehidupan keluarga pekerja: ada pekerjaan yang layak, penghasilan yang cukup, kepastian kerja, perlindungan sosial, pendidikan yang relevan dengan perkembangan zaman, dan masa depan yang lebih baik,” tuturnya.
Mirah menekankan, bonus demografi harus diikuti kesiapan sumber daya manusia sekaligus ketersediaan lapangan kerja yang berkualitas. Tanpa keduanya, besarnya populasi usia produktif berisiko tidak memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat.
“Dan yang paling penting, jangan sampai bonus demografi Indonesia justru berubah menjadi bonus pengangguran atau bonus pekerjaan informal bagi generasi muda. Kita harus mempersiapkan generasi muda sejak dari bangku pendidikan, sekaligus memastikan ketika mereka siap memasuki dunia kerja, negara juga menyediakan cukup banyak pekerjaan yang layak dan memberikan masa depan,” pungkasnya.
Berbagai pandangan dan penilaian dalam berita ini merupakan pernyataan ASPIRASI yang disampaikan melalui Presiden ASPIRASI, Mirah Sumirat, SE. Media ini membuka ruang bagi pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk memberikan klarifikasi, tanggapan, maupun informasi tambahan mengenai kebijakan ketenagakerjaan, penciptaan lapangan kerja, dan penyesuaian kurikulum pendidikan nasional.
DISCLAIMER : Khusus berita OPINI dalam Rubrik/Kanal OPINI adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya, sehingga setiap berita opini di kanal OPINI sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENULIS. Oleh karenanya INDOVIEWNEWS.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan OPINI, maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada PENULIS OPINI atau dapat dikirimkan kepada redaksi INDOVIEWNEWS.COM melalui email yang tertera dalam box redaksi kami. nantinya redaksi INDOVIEWNEWS.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
