WACANA PEMBENTUKAN KODAM BANTEN TAHUN 2027 : ANTARA KEBUTUHAN STRATEGIS DAN TANTANGAN REALISTIS
Oleh: Kurtubi
Tokoh Masyarakat Tangerang
Wacana pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) Banten pada tahun 2027 memang menguat. Saat ini wilayah Banten masih berada di bawah yurisdiksi Kodam III/Siliwangi yang bermarkas di Bandung. Wacana ini muncul seiring dengan proyeksi penambahan komando teritorial TNI secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia.
1. Latar Belakang: Mengapa Banten Dinilai Layak Memiliki Kodam Sendiri?
Dari sisi geopolitik dan geostrategis, Banten memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan Jawa Barat.
a. Kawasan Industri dan Objek Vital Nasional yang Padat.
Banten adalah penyangga industri nasional. Terdapat Kawasan Industri Cilegon dengan industri baja dan petrokimia, PLTU Suralaya, Kilang Pertamina Merak, Pelabuhan Merak, Pelabuhan Ciwandan, Pelabuhan Bojonegara, Bandara Soekarno-Hatta yang sebagian masuk wilayah Tangerang, serta Selat Sunda yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI I). Objek-objek vital tersebut membutuhkan komando teritorial yang fokus dan tidak terbagi dengan Jawa Barat yang juga sangat luas.
b. Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah yang Besar.
Penduduk Banten per 2025 sudah di atas 12 juta jiwa dengan 8 kabupaten/kota. Mengelola teritorial seluas itu dari Bandung secara rentang kendali komando menjadi kurang efektif. Kehadiran Kodam di Banten akan memperpendek rantai komando dan mempercepat respons terhadap bencana, konflik sosial, dan pengamanan wilayah.
c. Karakter Tanah Jawara yang Membutuhkan Pendekatan Teritorial Khusus.
Banten memiliki kultur jawara dan ulama yang sangat kuat. Pendekatan teritorial TNI di Banten membutuhkan pemahaman lokal yang mendalam. Dukungan dari Gubernur Banten Andra Soni bersama tokoh masyarakat seperti KH Embay Mulya Syarief dan H. Makmun Muzakki menunjukkan bahwa ada legitimasi sosial dari masyarakat Banten untuk memiliki Kodam sendiri.
2. Tujuan Strategis Pembentukan Kodam Banten
Jika merujuk pada doktrin TNI, pembentukan Kodam baru bukan sekadar pemekaran administratif, tetapi untuk tiga tujuan strategis:
Pertama, menjaga stabilitas kawasan industri dan investasi. Banten adalah pintu masuk investasi besar. Stabilitas keamanan industri di Cilegon, Tangerang, dan Serang sangat menentukan pertumbuhan ekonomi nasional. Data Kemendagri Oktober 2026 mencatat ekonomi Banten tumbuh 5,49% dengan PDRB Rp 253,09 triliun. Pertumbuhan ini perlu dijaga oleh stabilitas keamanan yang kuat.
Kedua, memperkuat kemandirian pertahanan di wilayah barat Jawa. Posisi Banten yang menghadap langsung Selat Sunda dan Samudra Hindia adalah beranda pertahanan paling barat Pulau Jawa. Kehadiran Kodam akan memperkuat sistem pertahanan berlapis di ALKI I.
Ketiga, meningkatkan sinergi penanggulangan bencana. Banten adalah wilayah rawan bencana tsunami, gempa megathrust Selat Sunda, dan banjir pesisir. Komando teritorial yang berada di Banten akan lebih cepat melakukan mobilisasi pasukan untuk penanggulangan bencana.
3. Tantangan Realistis Pembentukan Kodam Banten 2027
Meski wacana ini didukung, ada tantangan yang harus dikaji secara jujur dan tajam.
a. Tantangan Anggaran dan Infrastruktur.
Membentuk Kodam baru membutuhkan anggaran yang sangat besar. Dibutuhkan Markas Kodam, perumahan prajurit, satuan tempur pendukung seperti Brigif, Armed, Arhanud, Zeni, dan satuan pendidikan. Dalam kondisi fiskal nasional yang masih fokus pada program prioritas lain, pemerintah harus memastikan pembangunan Kodam Banten tidak membebani APBN secara tidak proporsional. Skema hibah lahan dari Pemprov Banten akan menjadi kunci.
b. Tantangan Penataan Organisasi TNI Secara Nasional.
Pembentukan Kodam Banten adalah bagian dari proyeksi penambahan komando teritorial TNI secara bertahap setelah penambahan beberapa Kodam di wilayah lain seperti Kodam di Kalimantan dan Papua. TNI harus memastikan bahwa penambahan Kodam tidak membuat organisasi menjadi gemuk dan tumpang tindih. Rasio jumlah Kodam dengan kekuatan personel dan alutsista harus seimbang.
c. Tantangan Persepsi Publik.
Di era demokrasi, penambahan Kodam sering disalahpahami sebagai kembalinya dwifungsi. Oleh karena itu, Kodam Banten harus sejak awal menegaskan perannya sebagai komando teritorial pertahanan dan pembinaan kewilayahan, bukan intervensi politik. Fungsi Kodam adalah membantu pemerintah daerah dalam pembangunan, ketahanan pangan, dan penanggulangan bencana, sesuai dengan tugas OMSP (Operasi Militer Selain Perang).
4. Cakupan Wilayah Teritorial Jika Terpisah dari Kodam III/Siliwangi
Jika Kodam Banten benar-benar terpisah, maka cakupan wilayahnya akan meliputi seluruh Provinsi Banten:
– Korem 064/Maulana Yusuf yang membawahi Kodim Serang, Pandeglang, Lebak, Cilegon.
– Korem baru yang kemungkinan dibentuk untuk wilayah Tangerang Raya (Kodim Tangerang, Tigaraksa).
Dengan demikian, Kodam III/Siliwangi akan kembali fokus mengurus Jawa Barat, sementara Kodam Banten fokus mengurus Banten.
Wacana pembentukan Kodam Banten pada tahun 2027 adalah wacana yang rasional dan memiliki dasar strategis yang kuat. Dari sisi kebutuhan pertahanan objek vital nasional, stabilitas kawasan industri, dan efektivitas rentang kendali komando, Banten sudah layak memiliki Kodam sendiri.
Dukungan dari Gubernur Banten Andra Soni dan tokoh masyarakat seperti KH Embay Mulya Syarief dan H. Makmun Muzakki adalah modal sosial politik yang penting.
Namun, realisasinya tetap harus melalui proses bertahap, kajian akademik yang matang, dan perencanaan anggaran yang cermat. Jika direncanakan dengan baik, kehadiran Kodam Banten bukan hanya memperkuat pertahanan negara di tanah Jawara, tetapi juga akan memberikan dampak positif bagi pembangunan dan stabilitas ekonomi Banten sebagai gerbang barat Indonesia.
DISCLAIMER : Khusus berita OPINI dalam Rubrik/Kanal OPINI adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya, sehingga setiap berita opini di kanal OPINI sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENULIS. Oleh karenanya INDOVIEWNEWS.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan OPINI, maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada PENULIS OPINI atau dapat dikirimkan kepada redaksi INDOVIEWNEWS.COM melalui email yang tertera dalam box redaksi kami. nantinya redaksi INDOVIEWNEWS.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
