Sutoyo Abadi: Oligarki Masih Cengkeram Indonesia, Deep State dan Birokrasi Bayangan Jadi Sorotan
INDOVIEWNEWS.COM — Koordinator Kajian Politik Merah Putih, Sutoyo Abadi, menilai oligarki masih memiliki pengaruh kuat dalam tata kelola politik dan ekonomi Indonesia. Menurutnya, jaringan kekuasaan informal yang disebut Deep State dan Shadow Bureaucratic Structure menjadi bagian penting dalam memahami bagaimana kepentingan kelompok tertentu dapat memengaruhi kebijakan negara.
Dalam pernyataannya, Ahad (11/10/2026), Sutoyo mengangkat tema “Oligarki Tetap Mencengkeram Nusantara”. Ia menilai jaringan kekuasaan di luar struktur formal pemerintahan dapat bekerja untuk menjaga kepentingan bisnis dan mempertahankan pengaruh politik.
“Oligarki bekerja menguasai Indonesia melalui jaringan dan kekuatan Deep State dan Shadow Bureaucratic Structure dalam mengendalikan dan menguasai tata kelola negara untuk menjaga dan mengamankan kepentingan bisnisnya,” kata Sutoyo.
Ia menjelaskan, kedua konsep tersebut memiliki kemiripan karena sama-sama menggambarkan kemungkinan adanya kekuasaan informal yang memengaruhi lembaga publik di balik struktur pemerintahan resmi. Namun, menurut Sutoyo, keduanya mempunyai karakteristik dan orientasi yang berbeda.
Deep State dan Jaringan Kekuasaan
Sutoyo menjelaskan, Deep State merujuk pada jaringan tersembunyi yang beroperasi di dalam atau bersinggungan langsung dengan institusi resmi negara, terutama pada ranah keamanan, politik, birokrasi, dan kelembagaan.
“Deep State adalah jaringan klandestin bersentuhan langsung dengan lembaga pemerintah, berfungsi dan beroperasi pada kontrol kekuasaan, politik, keamanan atau kelembagaan di level negara,” ujarnya.
Menurut dia, jaringan tersebut dapat melibatkan unsur intelijen, peradilan, birokrat senior, maupun mantan pejabat. Sutoyo menilai orientasinya berkaitan dengan upaya mempertahankan keberlanjutan kekuasaan politik yang mendukung kepentingan kelompok tertentu.
Ia juga menyoroti kemungkinan munculnya pengaruh strategis di luar mekanisme formal pemerintahan, termasuk dalam proses pengambilan keputusan politik dan kebijakan negara.
Shadow Bureaucracy dan Praktik Rent-Seeking
Sementara itu, Sutoyo membedakan Shadow Bureaucracy atau birokrasi bayangan sebagai jaringan informal yang beroperasi di dalam lembaga resmi dengan orientasi yang lebih praktis, terutama untuk memperoleh keuntungan ekonomi dan mengendalikan keputusan publik.
Menurutnya, praktik tersebut dapat berkaitan dengan rent-seeking, komersialisasi perizinan dan layanan publik, transaksi suap di luar jalur resmi, hingga pengumpulan dana untuk kepentingan politik.
“Wujudnya berupa sistem tata kelola paralel yang dibentuk oleh jaringan informal di internal lembaga/kementerian resmi. Melibatkan pejabat publik, kroni swasta, perantara (broker), dan sirkel bisnis-politik,” kata Sutoyo.
Ia menggambarkan jaringan tersebut sebagai struktur yang menempel pada aparatur resmi negara dan berpotensi memengaruhi proses pengambilan keputusan demi kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Bertujuan memengaruhi serta mengendalikan keputusan publik. Demi akumulasi kekayaan pribadi dan kelompoknya, pembiayaan politik, atau sekadar jual-beli jabatan,” lanjutnya.
Desak Perubahan Tata Kelola Negara
Sutoyo menilai pengaruh oligarki terhadap kebijakan politik dan ekonomi masih menjadi persoalan mendasar yang perlu diperhatikan. Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan pandangannya mengenai konstitusi dan arah penyelenggaraan negara.
“Oligarki masih mengendalikan kebijakan politik dan ekonomi negara. Selama negara belum kembali ke UUD 45 asli, oligarki masih akan tetap mencengkeram Nusantara,” tegas Sutoyo.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan politik Sutoyo Abadi mengenai hubungan antara oligarki, jaringan kekuasaan informal, birokrasi, dan konstitusi. Penilaiannya menyoroti pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan terhadap proses pengambilan keputusan di lembaga negara.
Media memberikan ruang bagi pihak-pihak yang disebut atau terkait untuk menyampaikan klarifikasi, bantahan, maupun perspektif berbeda sesuai prinsip keberimbangan dan asas praduga tak bersalah.
DISCLAIMER : Khusus berita OPINI dalam Rubrik/Kanal OPINI adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya, sehingga setiap berita opini di kanal OPINI sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENULIS. Oleh karenanya INDOVIEWNEWS.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan OPINI, maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada PENULIS OPINI atau dapat dikirimkan kepada redaksi INDOVIEWNEWS.COM melalui email yang tertera dalam box redaksi kami. nantinya redaksi INDOVIEWNEWS.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
