Ngopi Sewarung
KEHILANGAN AKHLAK POLITIK
Yang paling terasa hilang dari lingkungan pemerintahan dan kehidupan politik negara kita saat ini adalah akhlak politik dan akhlak pemerintahan.
Bayangkan, seorang pemimpin nasional justru lebih sering mengeluarkan pernyataan untuk membela diri, mempertahankan keyakinan, dan membenarkan pemikirannya sendiri, ketimbang menunjukkan sikap terbuka dalam mendengarkan kritik dan menjawab kegelisahan rakyat.
Ketika muncul berbagai protes terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari persoalan dugaan penyimpangan anggaran hingga kasus siswa yang mengalami keracunan, pemerintah seharusnya hadir dengan sikap terbuka, evaluasi serius, dan empati kepada masyarakat. Kalau perlu minta maaf.
Begitu pula dengan program Koperasi Desa Merah Putih. Ketika masyarakat mempertanyakan pelaksanaannya yang belum berjalan optimal, sementara anggaran besar telah dikucurkan, rakyat berhak mendapatkan penjelasan yang transparan dan meyakinkan.
Belum lagi persoalan kelangkaan BBM di beberapa daerah, kenaikan harga kebutuhan pokok dan sulitnya memperoleh lapangan pejerjaan. Lagi -lagi pemerintah sekadar memberi pernyataan normatif. Rakyat butuh kehadiran pemerintah yang mau mendengar, menjelaskan, dan bertanggung jawab.
Bahkan, ketika negara lain menyampaikan protes akibat dampak asap kebakaran hutan yang meluas di Kalimantan, pemerintah semestinya menunjukkan kesungguhan dalam menangani persoalan tersebut, termasuk menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf.
Inilah persoalan akhlak dalam pemerintahan: bukan sekadar apa yang dikatakan, melainkan bagaimana kekuasaan bersikap ketika berhadapan dengan kritik, kesalahan, dan penderitaan masyarakat.
Sikap yang terkesan arogan dan defensif hanya akan memperlebar jarak antara penguasa dan rakyat. Padahal, seorang pemimpin tidak akan kehilangan martabat ketika mengakui kekeliruan. Justru di situlah kualitas kepemimpinan dan kematangan akhlaknya diuji.
Gejala sikap arogan ini terasa sejak awal pemerintahan berjalan. Komitmen untuk melanjutkan berbagai program unggulan pemerintahan sebelumnya, mulai dari pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), hilirisasi, pembangunan infrastruktur, hingga penguatan nasionalisme dan kemandirian politik-ekonomi, semestinya diwujudkan melalui kebijakan yang terukur dan hasil yang nyata.
Namun, hingga kini, berbagai pertanyaan masih menunggu jawaban.
Kapan IKN benar-benar berfungsi sesuai target, termasuk menjadi pusat aktivitas pemerintahan? Sejauh mana hilirisasi memberikan nilai tambah bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat? Bagaimana nilai-nilai etika kebangsaan ditegakkan secara konsisten, bukan hanya dijadikan slogan politik?
Yang lebih memprihatinkan, muncul kesan bahwa nilai dan standar etik tidak selalu diterapkan secara konsisten. Mereka yang pernah terseret persoalan etik atau ditahab karena pernyataan ujaran kebencian justru kembali memperoleh ruang dan panggung politik. Sebagian bahkan mendapatkan akses ke lingkaran kekuasaan.
Sebaliknya, gagasan kritis dan pemikiran konstruktif yang seharusnya menjadi energi bagi keberlanjutan pembangunan justru terkesan kurang mendapat ruang. Orang-orang yang dahulu ikut membesarkan, mendukung, dan menjaga martabat perjuangan politik seolah semakin dijauhkan, bahkan terkesan diperlakukan sebagai lawan.
Sementara itu, suara-suara yang dangkal, pernyataan yang tidak mencerdaskan, serta perilaku yang jauh dari keteladanan etik justru terus mendapatkan panggung.
Jika keadaan seperti ini terus dibiarkan, kita patut bertanya: mau kemana sebetulnya pemerintah ini bergerak? Apa sesungguhnya yang sedang dan hendak dibangun?!
Sebab, pembangunan bukan hanya soal gedung, jalan, anggaran, dan program unggulan. Pembangunan juga menyangkut karakter, integritas, tanggung jawab, serta keteladanan para pemimpinnya.
Kekuasaan tanpa akhlak hanya akan melahirkan kesombongan. Kebijakan tanpa tanggung jawab hanya akan menumbuhkan kekecewaan. Dan politik tanpa etika pada akhirnya akan kehilangan kepercayaan rakyat.
Sekali lagi, ke mana sebenarnya bangsa ini hendak dibawa jika para elite pemerintahan mulai mengabaikan fondasi paling mendasar dalam kehidupan bernegara: akhlak politik dan akhlak pemerintahan?
Get the feeling
Mr. Ten
DISCLAIMER : Khusus berita OPINI dalam Rubrik/Kanal OPINI adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya, sehingga setiap berita opini di kanal OPINI sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENULIS. Oleh karenanya INDOVIEWNEWS.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan OPINI, maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada PENULIS OPINI atau dapat dikirimkan kepada redaksi INDOVIEWNEWS.COM melalui email yang tertera dalam box redaksi kami. nantinya redaksi INDOVIEWNEWS.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
