Jokowi Ingin Tetap Jadi King Maker, Selamat Ginting: Genggam Pejabat Penegak Hukum
INDOVIEWNEWS.COM— Pengaruh Joko Widodo (Jokowi) setelah tidak lagi menjabat Presiden Republik Indonesia kembali menjadi sorotan. Pengamat politik dan militer Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting, menilai mantan presiden yang terlalu lama berkuasa berpotensi tetap memainkan pengaruh politik setelah meninggalkan kursi kekuasaan.
Selamat Ginting mengatakan, pengalaman Jokowi memimpin selama dua periode atau 10 tahun membuat pengaruh politiknya tidak otomatis berakhir ketika masa jabatan presiden selesai.
Menurutnya, persoalan muncul ketika mantan pemimpin masih berupaya mempertahankan pengaruh melalui orang-orang yang sebelumnya berada dalam lingkaran kekuasaannya.
“Mantan pemimpin yang terlalu kuat, bercokol selama 10 tahun, dia berpotensi mencampuri kekuasaan setelah dia meninggalkan jabatannya dan dia ingin menciptakan persoalan sendiri,” kata Selamat Ginting di channel YouTube Refly Harun, Jumat (18/9/2026).
Ia menilai salah satu persoalan yang perlu dicermati adalah kemungkinan masih kuatnya pengaruh terhadap sejumlah pejabat strategis, termasuk pejabat penegak hukum.
“Jadi persoalan tersendiri itu adalah bagaimana beberapa pejabat penegak hukum harus tetap berada di bawah genggamannya,” ujarnya.
Dalam analisis Selamat Ginting, kondisi tersebut dapat membuat kekuasaan formal dan pengaruh informal berjalan beriringan. Presiden yang sedang menjabat memegang kewenangan konstitusional, tetapi mantan presiden masih memiliki jaringan politik yang dapat memengaruhi dinamika pemerintahan.
Pandangan mengenai masih adanya pengaruh Jokowi terhadap pemerintahan Prabowo sebelumnya juga pernah disampaikan Selamat Ginting. Pada April 2026, ia menilai keberadaan orang-orang dekat Jokowi dalam pemerintahan Prabowo merupakan bagian dari proses konsolidasi politik dan dapat memunculkan persepsi adanya “matahari kembar”.
Kini, menurut Selamat Ginting, Jokowi disebut tidak hanya ingin mempertahankan pengaruh, tetapi juga berupaya menempatkan dirinya sebagai king maker dalam peta politik nasional.
“Betul-betul Jokowi ingin dirinya tetap sebagai king maker yang terus berusaha menentukan siapa yang berkuasa melalui orang-orangnya,” kata Selamat Ginting.
Ia kemudian menggambarkan posisi yang menurutnya ingin dibangun Jokowi sebagai seorang elder statesman, yakni figur senior yang tidak berada langsung dalam pemerintahan tetapi tetap mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan politik.
Dengan posisi tersebut, kata Selamat Ginting, Jokowi dapat menjaga jarak dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, namun pada saat yang sama tetap mempertahankan akses dan pengaruh politik melalui orang-orang yang berada di lingkaran pemerintahan.
“Dia ingin menjadi elder statesman yang bisa menjaga jarak dengan pemerintahan Prabowo Subianto dan dia tetap ingin diperhatikan bahwa dia akan bisa menjadi penasihat politik bagi orang-orang yang tetap berada di kabinet,” ujarnya.
Analisis tersebut menempatkan persoalan hubungan Jokowi dan Prabowo bukan hanya pada hubungan personal antarkedua tokoh, tetapi juga pada keberadaan jaringan politik dan loyalis yang masih mempunyai posisi strategis di pemerintahan.
Sebelumnya, Selamat Ginting juga menyoroti potensi kompetisi internal dalam pemerintahan Prabowo akibat keberadaan jaringan politik dari pemerintahan sebelumnya. Ia menyebut dinamika tersebut sebagai bagian dari proses konsolidasi kekuasaan setelah pergantian presiden.
Di sisi lain, Universitas Nasional mencatat bahwa kajian akademik Selamat Ginting memang banyak berkaitan dengan hubungan kekuasaan, politik dan militer pada era Jokowi hingga Prabowo. Disertasinya membahas hubungan sipil-militer dalam konsolidasi demokrasi terkait penempatan prajurit aktif TNI di jabatan pemerintahan sipil pada kedua era tersebut.
DISCLAIMER : Khusus berita OPINI dalam Rubrik/Kanal OPINI adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya, sehingga setiap berita opini di kanal OPINI sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENULIS. Oleh karenanya INDOVIEWNEWS.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan OPINI, maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada PENULIS OPINI atau dapat dikirimkan kepada redaksi INDOVIEWNEWS.COM melalui email yang tertera dalam box redaksi kami. nantinya redaksi INDOVIEWNEWS.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
